"Kita selalu mempertanyakan kenapa Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru. Apa dasarnya? sudah melihat dasar daya dukung atau daya tampung lingkungannya atau tidak?" ujar Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko saat dihubungi, 2 Maret lalu.
Tanpa ada pemindahan IKN pun, tegas Yohana, pemerintah seharusnya bisa mendorong alam Kaltim untuk dipulihkan, karena memang mengalami krisis dari segi lingkungan.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
"Untuk dipulihkan, kenapa tidak dilakukan harus masuk sebuah rencana pembangunan ibukota baru, apa tidak bisa dilakukan pemulihan sebelumnya? Sama logikanya soal kenapa dalam rangka pemerataan ekonomi dan pembangunan harus dipindahkan ibu kotanya? Tidak bisakah itu dilakukan tanpa ada pemindahan ibu kota? karena itu sudah kewajiban pemerintah yang memang terpilih," kata dia.
Persoalan lubang tambang di bakal wilayah IKN secara keseluruhan pun mengundang tanya dari Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.
Dalam Raker Komisi IV DPR dengan MenLHK Siti Nurbaya Bakar pada 17 Februari lalu, Andi mempertanyakan langsung hal tersebut.
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Politikus PKS itu mengaku bertanya bukan dengan kepala kosong, karena dia menyaksikan sendiri kondisi lubang-lubang tambang di bakal wilayah IKN.
"Kami ke sana melihat banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang tambang sangat dalam di kawasan calon ibu kota negara ini," kata Andi dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/2).
Andi mempertanyakan langkah KLHK menindak para perusahaan yang tak mengurus lubang tambang. Dia khawatir penutupan lubang tambang itu dilimpahkan ke negara.
