Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari pemantauan kesiapan layanan kendaraan listrik di jalur mudik utama Pulau Jawa agar perjalanan masyarakat selama periode Lebaran dapat berlangsung aman, nyaman, dan lancar.

Dalam peninjauan tersebut, Direksi memastikan kesiapan operasional SPKLU, mulai dari keandalan peralatan pengisian daya, kesiapan sistem layanan, hingga fasilitas pendukung bagi pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik.

Direktur Retail dan Niaga PLN menyampaikan bahwa PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik di jalur strategis mudik untuk mendukung meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.

“PLN berkomitmen memastikan seluruh SPKLU di jalur mudik beroperasi optimal sehingga pemudik pengguna kendaraan listrik dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Kami juga menghadirkan berbagai inovasi layanan untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi pelanggan,” ujarnya.

Salah satu fasilitas yang disediakan di lokasi ini adalah PLN Mobile Lounge, yaitu ruang tunggu khusus bagi pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik. Lounge tersebut dilengkapi berbagai fasilitas kenyamanan, termasuk kursi pijat, sehingga pelanggan dapat beristirahat dengan lebih nyaman selama proses pengisian daya berlangsung.

Selain itu, SPKLU Rest Area KM 229B juga dilengkapi dengan fasilitas EVTap, yang memudahkan pelanggan melakukan transaksi pengisian daya secara lebih cepat, praktis, dan digital.

Direksi juga berinteraksi langsung dengan pelanggan yang sedang melakukan pengisian kendaraan listrik. Pada kesempatan tersebut, pelanggan diperkenalkan dengan berbagai fitur pendukung perjalanan kendaraan listrik yang tersedia di aplikasi PLN Mobile.

Fitur Trip Planner membantu pelanggan merencanakan rute perjalanan sekaligus mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang jalur perjalanan, sedangkan fitur Antreev memungkinkan pelanggan melakukan reservasi antrean pengisian daya sehingga dapat memperkirakan waktu pengisian dengan lebih baik.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, yang turut mendampingi kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberadaan SPKLU di jalur tol Jawa Barat menjadi sangat penting untuk mendukung perjalanan pemudik kendaraan listrik.

“Kami memastikan seluruh SPKLU di jalur strategis mudik siap melayani pemudik. Selain kesiapan infrastruktur, PLN juga menyiagakan petugas selama 24 jam agar layanan pengisian kendaraan listrik tetap andal selama arus mudik dan arus balik Lebaran,” ujar Sugeng.

Kesiapan fasilitas ini juga dirasakan langsung oleh pelanggan. Salah satu pengguna kendaraan listrik yang sedang melakukan pengisian daya di Rest Area KM 229B, Vian, mengaku semakin percaya diri melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan listrik.

“Sekarang perjalanan jauh dengan mobil listrik terasa lebih nyaman karena SPKLU sudah tersedia di banyak rest area. Dengan bantuan fitur Trip Planner dan Antreev di PLN Mobile, saya bisa merencanakan titik pengisian dan melihat antrean sebelum tiba di lokasi,” ujarnya.

SPKLU Rest Area KM 229B memiliki peran strategis dalam mendukung perjalanan pemudik kendaraan listrik, terutama saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pada kondisi one way, kendaraan hanya dapat melaju dalam satu arah sehingga akses keluar tol menjadi terbatas. Oleh karena itu, keberadaan SPKLU di rest area sepanjang jalur tersebut, termasuk di KM 229B, menjadi titik pengisian daya yang sangat penting bagi pengguna kendaraan listrik agar perjalanan mudik tetap lancar dan aman.

Melalui kesiapan infrastruktur, layanan digital, serta dukungan petugas di lapangan, PLN optimistis perjalanan mudik pengguna kendaraan listrik pada Idulfitri tahun ini dapat berlangsung lebih aman, nyaman, dan lancar.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pembangkit listrik tenaga air yang berlokasi di Desa Husor, Desa Sibuluan, dan Desa Sihaporas ini dinilai menunjukkan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan tidak lagi bisa dipahami semata sebagai penyedia pasokan listrik, melainkan juga bagian dari sistem perlindungan publik di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pengalaman warga di kawasan hilir Sungai Sipansihaporas, yang mencakup wilayah Pinangsori, Pandan, hingga Kota Sibolga, menjadi contoh konkret bagaimana pembangkit listrik tenaga air dapat berfungsi ganda: menjaga keandalan energi sekaligus meredam ancaman keselamatan masyarakat. 

Menurutnya, kejadian banjir yang membawa kayu gelondongan dan material besar dari wilayah hulu seharusnya menjadi alarm kebijakan bahwa desain pembangkit ke depan wajib mempertimbangkan aspek mitigasi bencana secara serius.

“Kasus PLTA Sipansihaporas memperlihatkan bahwa energi masa depan tidak cukup hanya bersih dan terbarukan, tetapi juga harus adaptif terhadap iklim ekstrem. Ketika bendungan mampu menahan material banjir dan melindungi desa-desa di hilir, di situlah negara hadir secara nyata,” ujar Tohom, Selasa (13/1/2026).

Ia menegaskan, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi hujan ekstrem, banjir bandang, dan longsor di banyak wilayah Indonesia, termasuk kawasan pesisir dan perbukitan di Sumatra Utara. 

Dalam konteks tersebut, Tohom menilai pendekatan pembangunan energi yang masih berorientasi pada kapasitas produksi semata berisiko tertinggal dari realitas ancaman lingkungan. 

Infrastruktur energi, kata dia, harus dirancang sebagai sistem yang berpikir lintas sektor energi, keselamatan, lingkungan, dan perlindungan konsumen.

“PLTA Sipansihaporas memberi pelajaran penting bahwa pembangkit listrik bisa menjadi ‘tameng awal’ saat bencana. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari desain dan pengelolaan yang memahami karakter alam setempat. Model seperti ini seharusnya menjadi standar nasional, terutama di wilayah rawan bencana,” jelasnya.

Tohom juga menyoroti dimensi perlindungan konsumen dalam konteks kebencanaan. 

Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen listrik bukan hanya membutuhkan pasokan yang andal pascabencana, tetapi juga berhak atas rasa aman sebelum dan saat bencana terjadi. 

Infrastruktur yang gagal mengantisipasi risiko alam, lanjutnya, pada akhirnya justru memindahkan beban keselamatan kepada warga.

“Ketika listrik tetap menyala dan desa-desa di Tapanuli Tengah tidak hancur karena laju banjir tertahan, itu berarti konsumen terlindungi dua kali: dari krisis energi dan dari risiko kehilangan tempat tinggal. Inilah makna perlindungan konsumen yang utuh,” tuturnya.

Ia mendorong agar pengalaman PLTA Sipansihaporas dijadikan referensi dalam perencanaan pembangkit baru maupun evaluasi pembangkit eksisting, khususnya di daerah yang memiliki karakter geografis serupa. 

Adaptasi iklim, menurut Tohom, harus menjadi indikator utama dalam kebijakan energi nasional, bukan sekadar tambahan normatif di atas kertas.

“Energi masa depan adalah energi yang mampu berdiri di tengah krisis. Bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menjaga kehidupan. Jika ini dijadikan arah bersama, maka pembangunan energi benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

"Integrasi layanan pembayaran listrik dalam satu aplikasi merupakan kemajuan signifikan yang tidak hanya mempermudah pelanggan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju sistem transaksi non-tunai yang lebih efisien dan transparan," kata Ketua Umum Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS), KRT Tohom Purba, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, PLN Mobile adalah instrumen strategis dalam membangun ekosistem layanan kelistrikan modern. 

Dengan sistem pembayaran digital yang cepat, aman, dan fleksibel, pelanggan memiliki kontrol yang lebih baik atas pengelolaan konsumsi listriknya. 

Selain itu, kemudahan akses tanpa batas waktu dan lokasi dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat urban maupun non-urban yang semakin mengandalkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.

"Kehadiran PLN Mobile merupakan bentuk konkret transformasi layanan publik berbasis teknologi. Digitalisasi pembayaran listrik adalah bagian dari reformasi pelayanan yang berorientasi pada kepentingan konsumen," tuturnya.

PLN Mobile, sambungnya, adalah lompatan penting dalam membangun budaya transaksi non-tunai di sektor kelistrikan. 

"Ini bukan hanya soal kemudahan bayar, tetapi juga soal transparansi, efisiensi waktu, dan kepastian layanan bagi konsumen,” ujar Tohom.

Ia menambahkan, dengan semakin banyaknya pelanggan yang menggunakan PLN Mobile, PLN memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas respons layanan berbasis data dan kebutuhan riil pelanggan. 

Riwayat transaksi, laporan gangguan, hingga pola konsumsi listrik yang terdokumentasi secara digital dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan berpihak pada konsumen.

“Kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan PLN Mobile secara optimal. Di sisi lain, kami juga berharap PLN terus menyempurnakan fitur-fitur aplikasi agar semakin inklusif, mudah digunakan, dan menjangkau seluruh lapisan pelanggan, termasuk di daerah,” kata Tohom.

ALPERKLINAS memandang transformasi digital PLN melalui PLN Mobile sebagai langkah visioner yang patut didukung bersama. 

Dengan sinergi antara penyedia layanan dan konsumen, sistem kelistrikan nasional diharapkan dapat berkembang ke arah yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai penguatan pasokan listrik tersebut sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan publik, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi transformasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan di DKI Jakarta.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa keandalan listrik merupakan prasyarat mutlak dalam mendorong ekosistem ekonomi sirkular di perkotaan. 

Menurutnya, fasilitas daur ulang modern membutuhkan suplai listrik yang stabil, aman, dan berkelanjutan agar teknologi pengolahan sampah dapat bekerja optimal dan efisien.

“Penambahan daya di Jakarta Recycle Center menunjukkan bahwa listrik tidak lagi sekadar infrastruktur dasar, tetapi sudah menjadi instrumen strategis dalam pembangunan kota hijau. Ini bukti bahwa kebijakan kelistrikan yang tepat akan langsung berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Tohom, Sabtu (10/1/2026).

Tohom juga memandang langkah PLN sebagai bentuk keberpihakan pada kepentingan konsumen jangka panjang. 

Dengan berkurangnya beban sampah ke TPA dan meningkatnya efisiensi pengolahan, masyarakat akan memperoleh manfaat lingkungan yang lebih bersih serta tata kota yang lebih tertata.

“Bagi ALPERKLINAS, konsumen listrik tidak hanya bicara soal tarif dan pasokan, tetapi juga soal bagaimana listrik digunakan untuk menciptakan nilai tambah sosial dan ekologis. JRC Pesanggrahan bisa menjadi model nasional integrasi listrik andal dengan pengelolaan sampah modern,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tohom mendorong agar penguatan infrastruktur listrik untuk fasilitas publik ramah lingkungan diperluas ke wilayah lain. 

Ia menilai sinergi PLN dan pemerintah daerah perlu dijadikan pola baku pembangunan, sehingga transisi menuju kota berkelanjutan tidak berjalan parsial, melainkan sistemik dan terukur.

“Jika konsistensi ini dijaga, maka listrik akan menjadi penggerak utama Jakarta menuju kota global yang hijau, sehat, dan berdaya saing,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin menyatakan bahwa penambahan daya di JRC merupakan bentuk komitmen PLN sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis teknologi. 

Kepala Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan, Ariyanto, turut mengapresiasi dukungan PLN karena memastikan seluruh peralatan pengolahan sampah dapat beroperasi optimal. 

Sementara itu, Manager PLN UP3 Bintaro Hendar Prisnadianta menjelaskan bahwa penguatan jaringan dan pengaturan sistem dilakukan sesuai standar keselamatan dan keandalan guna menjamin pasokan listrik stabil bagi operasional JRC.

[Redaktur: Mega Puspita]

Inisiatif tersebut dipandang mampu memperkuat fondasi pariwisata berkelanjutan, sekaligus menegaskan komitmen pengelola kawasan dalam menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian integral dari pengembangan ekonomi pariwisata nasional.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menilai pengelolaan sampah terpadu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi destinasi wisata kelas dunia. 

“Pariwisata yang kuat tidak bisa berdiri di atas beban ekologis. Justru kelestarian lingkungan adalah aset utama yang menentukan keberlanjutan ekonomi pariwisata,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Tohom berpandangan bahwa langkah ITDC mengalokasikan anggaran khusus dan menyiapkan desain teknis pengelolaan sampah menunjukkan pergeseran paradigma pengelolaan kawasan wisata. 

Menurutnya, pendekatan ini menempatkan sampah tidak semata sebagai persoalan akhir, tetapi sebagai bagian dari sistem yang harus dikelola sejak hulu. 

“Ketika pengelolaan sampah dirancang terpadu, maka risiko pencemaran dapat ditekan dan kualitas destinasi terjaga,” katanya.

Ia menyoroti tingginya porsi sampah organik di kawasan wisata seperti Nusa Dua sebagai peluang penerapan ekonomi sirkular.

“Sampah organik seharusnya tidak berakhir di TPA. Dengan teknologi dan manajemen yang tepat, ia bisa diolah kembali menjadi kompos atau energi yang mendukung operasional kawasan,” ujar Tohom.

Dalam konteks daya saing global, Tohom menilai wisatawan internasional kini semakin sensitif terhadap isu lingkungan.

Destinasi yang mampu menunjukkan komitmen nyata terhadap pengelolaan sampah dan limbah akan memiliki nilai tambah tersendiri. 

“Ekologi hari ini sudah menjadi bahasa universal dalam industri pariwisata,” ujarnya.

Tohom yang juga Pengamat Energi dan Lingkungan ini mengatakan bahwa pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata perlu dikaitkan dengan perencanaan wilayah yang lebih luas. 

Menurutnya, kawasan wisata tidak boleh menjadi pulau eksklusif yang bersih sendiri, sementara lingkungan sekitarnya menanggung beban. 

“Pendekatan aglomerasi penting agar sistem pengelolaan sampah kawasan terintegrasi dengan kota dan wilayah penyangga,” katanya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar menjadi kunci keberhasilan.

“Jika ekologi dan ekonomi berjalan seiring, maka manfaat pariwisata akan lebih merata dan berkelanjutan,” tegas Tohom.

MARTABAT Prabowo-Gibran memandang langkah ITDC ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan keberlanjutan sebagai pilar utama. 

“Pariwisata masa depan Indonesia harus tumbuh dengan menghormati alam, bukan mengorbankannya,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, General Manager ITDC The Nusa Dua Made Agus Dwiatmika menyampaikan bahwa pihaknya telah menganggarkan penyusunan desain teknis rinci dan pembangunan fisik tahap pertama pengelolaan sampah terpadu pada 2026 dengan nilai investasi di atas Rp10 miliar. 

Ia menjelaskan, sistem tersebut dirancang untuk mengelola sekitar 35 ton sampah harian di kawasan The Nusa Dua, yang sebagian besar merupakan sampah organik, sekaligus menyikapi dinamika rencana penutupan TPA Suwung Denpasar. 

ITDC juga telah mengembangkan pengolahan limbah, termasuk limbah cair di kawasan Lagoon Nusa Dua, yang diolah menjadi pupuk untuk mendukung kebutuhan tanaman di kawasan wisata tersebut.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Langkah ini dinilai sebagai contoh konkret penguatan infrastruktur kelistrikan yang berdampak langsung pada keandalan pasokan, kepastian layanan, serta perlindungan kepentingan konsumen listrik.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pembangunan transmisi bertegangan ekstra tinggi tersebut mencerminkan pendekatan perencanaan energi yang visioner dan berorientasi jangka panjang. 

“Pembangunan SUTET Andowia–Kendari menunjukkan bahwa keandalan listrik tidak bisa dicapai dengan solusi tambal sulam. Infrastruktur transmisi yang kuat adalah fondasi utama sistem kelistrikan modern,” ujarnya.

Menurut Tohom, proyek ini layak dijadikan rujukan bagi daerah lain yang ingin meningkatkan kualitas pasokan listriknya. 

Ia berpandangan bahwa sinergi antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan proyek strategis tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. 

“Ketika pemerintah daerah hadir aktif sejak tahap perencanaan hingga sosialisasi, risiko gangguan dan penolakan publik dapat ditekan,” katanya.

Tohom menekankan bahwa transmisi berkapasitas besar tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi daerah. 

“Investasi, industri, dan layanan publik membutuhkan listrik yang stabil. Tanpa jaringan transmisi yang andal, potensi ekonomi daerah akan terhambat,” ujarnya, Sabtu (27/12/2025).

Dari sudut pandang konsumen, ia menilai penguatan sistem interkoneksi di Sulawesi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan pengurangan risiko pemadaman. 

“Konsumen berhak atas listrik yang andal dan berkelanjutan. Proyek seperti ini adalah bentuk nyata perlindungan konsumen dalam jangka panjang,” kata Tohom.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan transmisi sebagai bagian dari transisi energi nasional. Menurutnya, jaringan listrik yang kuat akan memudahkan integrasi pembangkit energi baru dan terbarukan ke dalam sistem. 

“Transmisi adalah jembatan antara sumber energi dan konsumen. Tanpa jembatan yang kokoh, agenda energi bersih akan sulit diwujudkan,” ujarnya.

ALPERKLINAS mendorong agar model kolaborasi di Sulawesi Tenggara direplikasi di wilayah lain, khususnya daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi namun masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik. 

“Ini bukti bahwa perencanaan matang dan kolaborasi lintas institusi mampu menghasilkan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat,” tegas Tohom.

Ia menambahkan, konsistensi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan akan menjadi penentu daya saing daerah di masa depan. 

“Keandalan listrik bukan hanya isu teknis, tetapi prasyarat kemajuan sosial dan ekonomi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan bahwa pembangunan SUTET 275 kV Andowia–Kendari merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan interkoneksi sistem kelistrikan yang andal dan efisien di Pulau Sulawesi.

Pemerintah Kota Kendari, menurutnya, menyambut baik langkah PLN membangun jaringan transmisi bertegangan ekstra tinggi tersebut dan siap memberikan dukungan penuh agar proyek berjalan lancar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini memandang pemanfaatan biomassa bukan sekadar bagian dari transisi energi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa dan ketahanan energi nasional.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, berpandangan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, namun masih memerlukan penguatan ekosistem agar pengelolaannya dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan.

“Bioenergi desa berpotensi menjadi tulang punggung listrik nasional jika dikelola secara serius, terintegrasi, dan berpihak pada ekonomi rakyat,” ujarnya, Jumat (26/12/2025).

Menurut Tohom, desa memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi sumber utama limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dapat diolah menjadi biomassa. 

“Selama ini desa hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah. Ke depan, desa harus menjadi pusat produksi energi, bukan sekadar pelengkap,” katanya.

ALPERKLINAS mendorong sinergi konkret antara PLN, sektor perbankan, dan koperasi desa agar potensi tersebut dapat dioptimalkan. 

Tohom menilai PLN memiliki peran kunci sebagai penjamin pasar, sementara perbankan dibutuhkan untuk menyediakan skema pembiayaan yang masuk akal bagi koperasi dan BUMDes. 

“Tanpa pembiayaan yang berpihak, koperasi desa akan sulit memenuhi standar volume dan kualitas biomassa yang dibutuhkan pembangkit,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa koperasi desa harus ditempatkan sebagai simpul utama dalam rantai pasok biomassa. 

“Koperasi adalah instrumen ekonomi rakyat. Jika koperasi diperkuat, maka transisi energi tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga menaikkan pendapatan masyarakat desa,” kata Tohom.

Dari perspektif konsumen listrik, Tohom melihat bioenergi sebagai solusi untuk menekan biaya energi primer, terutama di wilayah terpencil yang selama ini bergantung pada BBM. 

“Pasokan biomassa yang stabil akan membantu PLN menekan volatilitas biaya. Ujungnya adalah keandalan pasokan dan stabilitas tarif listrik bagi konsumen,” tegasnya.

Ia juga menilai pembangunan hub dan sub-hub biomassa di daerah dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.

“Ini bukan hanya soal energi, tapi soal lapangan kerja, nilai tambah hasil tani, dan pembangunan ekonomi hijau berbasis desa,” ujarnya.

Dalam kerangka kebijakan jangka panjang, Tohom mendorong pemerintah untuk menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaku bioenergi desa. 

“Harga biomassa, kontrak jangka panjang, dan posisi koperasi dalam rantai pasok harus diatur dengan jelas. Bioenergi jangan sampai dikuasai segelintir pihak,” katanya.

Menurut Tohom, jika sinergi lintas sektor dapat diwujudkan secara konsisten, bioenergi desa bukan hanya menjadi solusi transisi energi, tetapi juga simbol kemandirian nasional. 

“Inilah momentum menjadikan energi terbarukan sebagai alat pemerataan, bukan sekadar target angka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Biomassa PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), Hokkop Situngkir, menyampaikan bahwa pemanfaatan bioenergi di Indonesia masih jauh dari potensi nasional yang mencapai 83,4 juta ton per tahun. 

Ia menyebutkan bahwa penguatan ekosistem rantai pasok biomassa menjadi kunci agar bioenergi dapat menopang pembangkit listrik secara berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi dan ketahanan energi nasional.

[Redaktur: Mega Puspita]

BPBL menyediakan sambungan listrik bersubsidi bagi rumah tangga tidak mampu, sementara LTSHE menjadi solusi berbasis energi terbarukan bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN. 

Pendekatan ganda ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan listrik sekaligus mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Di Kabupaten Sinjai, khususnya Kecamatan Pulau Sembilan, ratusan unit LTSHE dipasang untuk melayani masyarakat kepulauan.

Program ini tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga memperkenalkan energi surya sebagai sumber listrik alternatif yang ramah lingkungan.

Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andil Eka Prasetya, menegaskan bahwa pemanfaatan LTSHE sejalan dengan upaya mendukung transisi energi nasional.

“Melalui program ini, kami ingin memperkuat pemanfaatan energi terbarukan sekaligus membuka peluang tumbuhnya aktivitas ekonomi dan pendidikan di wilayah terpencil,” jelasnya, dikutip Jumat (26/12/2025).

Dengan kombinasi listrik rumah tangga dan energi surya, Pemprov Sulsel berharap transisi energi dapat dimulai dari desa dan pulau-pulau kecil, menjadikan energi bersih sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

[Redaktur: Sobar bahtiar]

Aliansi perlindungan konsumen ini mengimbau masyarakat, khususnya konsumen listrik rumah tangga, untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif guna meminimalkan risiko kerusakan barang elektronik akibat sambaran petir.

ALPERKLINAS menilai, dalam kondisi cuaca ekstrem seperti saat ini, potensi lonjakan arus listrik (surge) akibat sambaran petir tidak bisa dianggap sepele. 

Muatan listrik bertegangan sangat tinggi dari petir dapat merambat melalui jaringan listrik maupun instalasi bangunan, sehingga berisiko merusak peralatan elektronik bahkan memicu korsleting dan kebakaran. 

Oleh karena itu, konsumen didorong untuk memahami risiko sekaligus menerapkan perlindungan dasar terhadap instalasi dan perangkat listrik di rumah.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa fenomena hujan lebat dan petir seharusnya menjadi momentum peningkatan literasi keselamatan listrik masyarakat. 

Menurutnya, perlindungan konsumen listrik tidak hanya berbicara soal tarif atau layanan, tetapi juga soal keselamatan dan keberlanjutan aset rumah tangga. 

“Petir bukan sekadar suara keras dan cahaya yang mengagetkan. Di dalamnya terdapat energi listrik luar biasa besar yang bisa menghancurkan peralatan elektronik dalam hitungan detik jika tidak diantisipasi dengan benar,” ujar Tohom, Sabtu (20/12/2025).

Tohom menjelaskan, langkah sederhana seperti mematikan dan mencabut kabel perangkat elektronik saat hujan petir merupakan bentuk mitigasi awal yang sangat efektif. 

Televisi, komputer, pengisi daya ponsel, hingga perangkat elektronik portabel sebaiknya dilepaskan dari sumber listrik untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus. 

“Ini kebiasaan kecil, tetapi dampaknya besar bagi perlindungan konsumen. Banyak kerusakan elektronik yang sebenarnya bisa dihindari,” katanya.

Lebih jauh, ia juga mendorong masyarakat untuk mulai memikirkan investasi perlindungan jangka panjang, seperti pemasangan perangkat pelindung lonjakan arus atau surge protector, serta sistem penangkal petir yang terstandar. 

Menurut Tohom, pendekatan ini bersifat visioner karena tidak hanya melindungi barang elektronik, tetapi juga meningkatkan keamanan hunian secara menyeluruh. 

“Di era ketergantungan tinggi pada perangkat elektronik dan digital, perlindungan instalasi listrik harus menjadi bagian dari perencanaan rumah tangga modern,” ungkapnya.

ALPERKLINAS juga menilai bahwa edukasi publik tentang bahaya petir dan lonjakan listrik perlu terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. 

Tohom mengungkapkan pentingnya sinergi antara konsumen, penyedia listrik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun budaya sadar keselamatan listrik. 

“Konsumen yang terlindungi adalah konsumen yang paham risiko dan tahu cara mengelolanya. Inilah esensi perlindungan konsumen listrik yang berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai, di tengah kondisi darurat sampah yang dihadapi Indonesia, upaya pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi perlu dipahami secara utuh oleh masyarakat. 

Bukan semata-mata sebagai proyek kelistrikan, melainkan sebagai instrumen penanganan lingkungan dan pengendalian emisi yang harus diawasi bersama.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa PLTSa mestinya tidak dilihat semata sebagai pembangkit listrik alternatif. 

“Energi listrik dari PLTSa itu sejatinya hanya bonus. Tujuan utamanya adalah mengurangi volume sampah dan melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Menurut Tohom, jika orientasi pembangunan PLTSa hanya difokuskan pada produksi listrik, maka arah kebijakan berisiko melenceng dari tujuan awal pengelolaan sampah. 

Ia mengungkapkan bahwa fungsi PLTSa sebagai pengendali krisis sampah dan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan dan implementasinya. 

“Yang harus kita jaga adalah fungsi utamanya, bukan sekadar output listrik,” katanya.

Tohom menjelaskan bahwa persoalan sampah yang menumpuk di ratusan kota dan kabupaten tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional. 

Dengan timbunan sampah nasional yang mencapai puluhan juta ton per tahun dan tingkat pengelolaan yang masih rendah, diperlukan terobosan kebijakan yang mampu menekan beban tempat pembuangan akhir (TPA), mengurangi pencemaran, sekaligus memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Tohom memandang PLTSa sebagai salah satu opsi pengelolaan sampah yang patut dikawal secara kritis dan konstruktif. 

Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, proyek PLTSa justru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan sosial baru di kemudian hari.

Tohom juga menyoroti pentingnya transparansi teknologi dan pengawasan emisi dalam setiap proyek PLTSa. 

Ia menilai kekhawatiran masyarakat terkait dampak kesehatan, seperti munculnya bau menyengat atau gangguan pernapasan di sekitar fasilitas pengolahan sampah, harus dijawab dengan data ilmiah dan sistem pemantauan yang terbuka. 

“Masyarakat berhak tahu teknologi apa yang dipakai, bagaimana standar emisinya, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi dampak,” ujarnya.

Lebih jauh, Tohom mengingatkan agar pembangunan PLTSa tidak membelokkan arah transisi energi nasional. 

Ia menilai Indonesia tetap harus memprioritaskan pengembangan energi terbarukan yang lebih bersih dan murah seperti surya dan angin.

Menurutnya, PLTSa harus ditempatkan secara proporsional sebagai solusi pengelolaan sampah perkotaan, bukan sebagai pembenaran untuk mempertahankan pola produksi sampah yang tinggi, terutama plastik sekali pakai.

“Jangan sampai kita justru menciptakan ketergantungan baru pada sampah sebagai bahan bakar. Itu kontraproduktif dengan semangat pengurangan sampah dan perlindungan lingkungan,” tegasnya.

Dalam perspektif konsumen listrik, Tohom juga menekankan aspek keterjangkauan dan keadilan. Ia menilai biaya pembangunan dan operasional PLTSa yang tinggi berpotensi membebani keuangan daerah dan pada akhirnya berdampak langsung kepada masyarakat. 

Karena itu, pemerintah didorong untuk memastikan setiap proyek PLTSa benar-benar efisien, tidak mengorbankan anggaran layanan publik lain, serta selaras dengan komitmen penurunan emisi nasional.

“Transisi energi harus adil, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan masyarakat sebagai pihak yang menanggung risiko,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan ambisi untuk mempercepat pengembangan fasilitas waste to energy melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 serta pendanaan proyek-proyek terkait, di tengah situasi darurat sampah nasional dan dorongan pencapaian target transisi energi.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai praktik pencurian tersebut bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan kejahatan yang berdampak langsung pada hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan listrik yang aman, andal, dan berkeadilan, terutama saat masyarakat tengah berjuang memulihkan diri pasca bencana.

Aliansi ini juga menegaskan bahwa pencurian kabel trafo di daerah bencana merupakan bentuk kejahatan berlapis. 

Selain merugikan negara, aksi tersebut memperparah penderitaan warga karena berpotensi memicu pemadaman listrik massal, menghambat distribusi bantuan, serta meningkatkan risiko keselamatan masyarakat. 

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, cepat, dan terukur agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap kejahatan yang menggerogoti kepentingan publik.

Ia menyampaikan bahwa tindakan pencurian infrastruktur kelistrikan di tengah situasi darurat mencerminkan krisis etika sosial yang harus ditangani secara sistemik. 

Menurutnya, listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis penopang kehidupan modern, terutama dalam kondisi bencana. 

“Ketika kabel trafo dicuri, yang terampas bukan hanya tembaga atau aset fisik, tetapi juga rasa aman, produktivitas, dan harapan masyarakat untuk segera bangkit,” ujar Tohom, Rabu (17/12/202).

Tohom menilai, peningkatan intensitas pencurian menunjukkan adanya pola kejahatan terorganisir yang memanfaatkan lemahnya pengawasan pasca bencana. 

Ia mendorong aparat tidak hanya fokus pada penindakan di lapangan, tetapi juga menelusuri mata rantai penadah dan jaringan penjualan barang curian. 

“Tanpa memutus hilirnya, pencurian akan terus berulang. Penegakan hukum harus menyentuh aktor intelektual, bukan hanya pelaku lapangan,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara PLN, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

Ia memandang masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengawasan sosial. 

“Partisipasi publik sangat krusial. Jika warga dilibatkan dan dilindungi ketika melapor, maka ruang gerak pelaku kejahatan akan menyempit,” katanya. Menurut Tohom, kesadaran kolektif ini juga bagian dari literasi energi yang harus terus dibangun.

Dalam perspektif jangka panjang, ALPERKLINAS mendorong penguatan sistem pengamanan aset kelistrikan dengan pendekatan teknologi dan tata kelola risiko. 

Tohom menyarankan pemanfaatan sistem pemantauan digital, penguatan desain gardu yang lebih aman, serta pemetaan wilayah rawan pencurian sebagai langkah preventif. 

“Kita tidak bisa terus reaktif. Perlindungan infrastruktur listrik harus visioner, adaptif terhadap risiko bencana dan kriminalitas,” ujarnya.

Tohom juga mengingatkan bahwa pemulihan pasokan listrik pasca bencana adalah bagian dari pemulihan martabat warga. 

Karena itu, setiap tindakan yang menghambatnya harus diperlakukan sebagai kejahatan serius. “Negara harus hadir dengan ketegasan hukum. Ketika listrik padam akibat pencurian, yang dirugikan adalah konsumen kecil: rumah tangga, UMKM, fasilitas kesehatan, dan sekolah,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh menyampaikan bahwa gangguan pasokan listrik dan pemadaman di sejumlah wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar disebabkan oleh maraknya pencurian kabel trafo dan komponen listrik. 

Manajer Komunikasi PLN UID Aceh, Lukman Hakim, menyebutkan data internal PLN mencatat setidaknya 13 insiden pencurian gardu distribusi sejak akhir November hingga 14 Desember 2025, dengan kerugian berupa hilangnya kabel listrik berbagai ukuran.

Ia menjelaskan bahwa pencurian tersebut tidak hanya merugikan aset negara, tetapi juga memicu pemadaman massal pasca bencana banjir dan meningkatkan risiko keselamatan. 

PLN mengingatkan bahwa pencurian komponen listrik dapat dijerat Pasal 362 juncto 363 dan 408 KUHP dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan melalui kantor PLN terdekat, Contact Center PLN 123, atau aplikasi PLN Mobile.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pertanyaannya sederhana, namun dampaknya luar biasa, bagaimana nasib masyarakat lokal jika 1 Januari hauling ditutup?
Kebijakan pelarangan angkutan batubara melalui jalan umum memang patut diapresiasi dari sisi keselamatan dan ketertiban. Instruksi Gubernur Sumatera Selatan yang melarang keras angkutan batubara melintas di jalan umum adalah langkah tegas yang secara normatif benar. Namun kebijakan yang benar secara regulasi bisa menjadi keliru secara sosial dan ekonomi, ketika solusi pengganti belum siap.

Fakta di lapangan tak bisa disangkal. Hingga hampir akhir Desember ini, belum ada kejelasan maupun angin segar terkait keberadaan jalan khusus batubara. Jalan paralel yang dijanjikan belum tuntas. Akibatnya, aktivitas IUP tambang swasta di Muara Enim terganggu bahkan berhenti total sejak 29 Juni 2025.

Sudah lebih dari tiga bulan roda industri berhenti berputar. Industri Dihentikan, Dampak Sosial Mengintai
Tambang bukan sekadar lubang di tanah. Tambang adalah ekosistem ekonomi. Ketika satu tambang berhenti, efek dominonya merambat ke mana-mana: pekerja dirumahkan, kontraktor kehilangan proyek, UMKM sekitar tambang kehilangan pembeli, hingga desa-desa lingkar tambang kehilangan denyut ekonomi.

Selama ini, industri tambang membuka lapangan kerja, menyumbang penerimaan pajak dan non-pajak, memperkuat PAD, serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Di luar itu, perusahaan juga menjalankan program CSR: pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Jika tambang swasta dipaksa tutup tanpa transisi yang adil, maka yang pertama terdampak bukanlah pemilik modal, melainkan masyarakat lokal. Mereka yang menggantungkan hidup sebagai operator, mekanik, sopir, buruh, hingga pedagang kecil. Lebih jauh lagi, pengangguran masif berpotensi memicu persoalan sosial baru.

Kita tidak boleh menutup mata bahwa tekanan ekonomi seringkali menjadi pintu masuk meningkatnya kriminalitas. Ketika perut lapar dan pekerjaan tak ada, stabilitas sosial ikut dipertaruhkan. Jalan Khusus Perlu, Tapi Industri Tidak Boleh Mati
Tak ada pihak yang menolak jalan khusus angkutan batubara. Bahkan pelaku usaha mendukung penuh kebijakan tersebut. Jalan khusus memang kebutuhan mutlak. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada waktu dan kesiapan. Perlu jalan khusus, tapi jalan paralel belum siap.

Di sinilah negara seharusnya hadir sebagai penyeimbang, bukan sekadar regulator yang mengeluarkan larangan tanpa jaring pengaman. Industri yang selama ini memberi dampak positif tidak boleh mati hanya karena keterlambatan kebijakan infrastruktur.

Apalagi tambang-tambang swasta di Muara Enim beroperasi secara legal, memiliki IUP, membayar pajak, dan tunduk pada aturan. Jika negara ingin menertibkan, maka negara juga wajib menyediakan solusi. Jika pemerintah menutup satu pintu, maka pintu lain harus dibuka. 

Butuh Kebijakan Transisi, Bukan Palu Godam

Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan transisi yang adil dan realistis. Misalnya: Skema operasional terbatas dengan pengawasan ketat, Jalur waktu (grace period) yang jelas hingga jalan khusus benar-benar siap, Keterlibatan pemerintah pusat dalam percepatan infrastruktur hauling, Kepastian hukum bagi IUP yang sudah berhenti berbulan-bulan tanpa kesalahan fatal. Jangan sampai pemerintah daerah dan pusat terjebak pada logika hitam-putih: boleh atau tidak boleh. Dalam praktiknya, kebijakan publik harus melihat dampak sosial, ekonomi, dan stabilitas daerah.

Muara Enim bukan hanya wilayah tambang. Ia adalah rumah bagi ratusan ribu orang yang hidup berdampingan dengan industri ini. Ketika tambang dihentikan tanpa solusi, maka yang terhenti bukan hanya alat berat, tetapi harapan.

Negara Harus Hadir dengan Akal Sehat. 

Tambang memang harus diatur. Lingkungan harus dijaga. Jalan umum harus aman. Namun keadilan kebijakan menuntut keseimbangan antara penertiban dan keberlanjutan ekonomi. Jika 1 Januari 2026 menjadi titik matinya tambang swasta di Muara Enim tanpa jalan keluar, maka sejarah akan mencatatnya bukan sebagai keberhasilan penegakan aturan, melainkan kegagalan negara dalam mengelola transisi. Pemerintah daerah dan pusat masih punya waktu. Bukan untuk berdebat, tapi untuk bertindak. Karena industri yang memberi dampak positif tidak boleh mati hanya karena jalan belum jadi.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Skema ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk melindungi konsumen listrik industri dari tekanan biaya energi yang terus meningkat, sekaligus mendorong efisiensi dan ketahanan pasokan listrik nasional.

ALPERKLINAS memandang model pembiayaan tanpa belanja modal (zero investment) sebagai solusi konkret atas tantangan klasik adopsi energi terbarukan di sektor industri, yakni kebutuhan investasi awal yang besar. 

Dengan mekanisme sewa atau Build-Own-Transfer (BOT), pelaku industri tetap dapat menikmati penghematan energi hingga 30–40 persen per tahun tanpa mengorbankan arus kas perusahaan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah SUN Energy sejalan dengan kepentingan konsumen listrik jangka panjang. 

Menurutnya, efisiensi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi instrumen perlindungan ekonomi bagi pelaku industri.

“Skema PLTS tanpa modal awal ini memindahkan beban investasi dari konsumen ke penyedia solusi. Bagi industri, ini sangat rasional karena mereka langsung menikmati listrik yang lebih murah tanpa risiko finansial di depan,” ujar Tohom, Sabtu (13/12/2025).

Tohom menegaskan, selama ini tarif listrik industri yang berada di kisaran Rp996–Rp1.114 per kWh membuat biaya energi menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur biaya produksi. 

Ketika konsumsi listrik meningkat pada jam operasional siang hari, PLTS justru bekerja optimal dan menghasilkan listrik pada saat yang paling dibutuhkan.

“Bisa dikatakan, ini merupakan koreksi struktural terhadap pola konsumsi listrik industri. PLTS memotong biaya pada jam puncak, di saat listrik paling mahal,” katanya.

Ia juga menyoroti manfaat konversi belanja modal (capex) menjadi biaya operasional (opex) yang ditawarkan dalam skema zero investment. 

Menurut Tohom, pendekatan ini membuat perencanaan keuangan industri lebih sehat dan adaptif terhadap fluktuasi pasar.

“Industri tidak perlu mengunci dana puluhan miliar rupiah untuk investasi PLTS. Energi dibayar sebagai layanan, lebih fleksibel dan transparan bagi konsumen,” jelasnya.

Lebih jauh, Tohom melihat adopsi PLTS sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan industri pada jaringan listrik konvensional berbasis fosil. Di tengah agenda transisi energi nasional, keterlibatan sektor industri menjadi faktor penentu keberhasilan.

“Kalau industri besar mulai mandiri dan efisien secara energi, beban sistem kelistrikan nasional ikut berkurang. Ini efek berantai yang positif, baik bagi konsumen, negara, maupun lingkungan,” tegasnya.

Tohom juga mengapresiasi fleksibilitas sistem yang ditawarkan SUN Energy, mulai dari PLTS on-grid, off-grid, hingga hybrid.

Menurutnya, pilihan ini memberi ruang bagi industri di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang masih bergantung pada genset diesel, untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan ekonomis.

“Pendekatan yang adaptif seperti ini penting agar transisi energi tidak bersifat elitis, tetapi benar-benar aplikatif di lapangan,” ujarnya.

Di sisi kebijakan, Tohom menilai model PLTS tanpa modal awal dapat menjadi katalis percepatan target energi terbarukan nasional.

Dengan biaya teknologi surya yang terus menurun dan kebutuhan energi industri yang meningkat, sinergi antara penyedia solusi dan konsumen listrik harus diperkuat.

“Perlindungan konsumen listrik hari ini bukan hanya soal tarif, tetapi soal memberi akses pada teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

MARTABAT menilai kolaborasi antara BUMN dan sektor swasta perlu diperkuat agar revitalisasi Kemayoran berjalan selaras dengan visi pembangunan nasional dan arah transformasi Jabodetabekjur sebagai kawasan aglomerasi metropolitan masa depan.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa modernisasi Kemayoran merupakan fondasi bagi perubahan struktur ekonomi kawasan.

Ia menyampaikan bahwa Kemayoran memiliki fungsi strategis yang dapat memicu percepatan pertumbuhan kota, karena dikelilingi pusat pameran, koridor bisnis, transportasi publik, dan kawasan permukiman besar.

“Revitalisasi Kemayoran harus dipahami sebagai gerbang percepatan aglomerasi Jabodetabekjur. Bila ekosistemnya dibangun dengan konsep kota global, maka multiplier effect-nya akan meluas,” ujar Tohom, Jumat (12/12/2025).

Menurutnya, potensi Kemayoran akan meningkat signifikan ketika tata kelola, mobilitas, dan ruang publik dirancang sesuai standar kota internasional.

Ia menilai keberadaan K Mall menunjukkan bahwa swasta sudah melihat potensi besar Kemayoran sebagai pusat pertumbuhan baru.

Namun, Tohom menekankan bahwa langkah berikutnya adalah menghadirkan model kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, BUMN, dan investor agar pembangunan kawasan tidak berlangsung sporadis.

“BUMN harus menjadi orchestrator, sementara swasta menjadi motor inovasi dan investasi,” jelas Tohom.

Menurutnya, arah pembangunan harus konsisten agar ekosistem yang terbentuk mendukung mobilitas, interaksi sosial, serta produktivitas aktivitas ekonomi masyarakat.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch mengatakan transformasi Kemayoran memasuki fase penting yang dapat menentukan wajah urban Jakarta ke depan.

Ia menambahkan bahwa konsep kota global tidak hanya berbicara tentang bangunan megah, tetapi juga menyangkut keterhubungan kawasan, efisiensi mobilitas, serta kualitas ruang publik.

“Jika Kemayoran ingin menjadi magnet baru Jakarta, maka parameter aglomerasinya harus jelas,” ujar Tohom.

Ia menyebut integrasi fungsi hunian, koridor hijau, dan akses transportasi modern harus dipastikan sejak dini agar kawasan ini benar-benar kompetitif di tingkat internasional.

Ia juga menyoroti pentingnya standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan urban masa kini.

Dengan desain modern dan pengalaman ruang yang lebih imersif, Kemayoran dapat menjadi benchmark bagi kawasan lain dalam peta besar aglomerasi Jabodetabekjur.

“K Mall adalah simbol awal dari energi baru itu,” tambahnya.

Tohom menilai konsistensi pembangunan menjadi tantangan utama agar Kemayoran terus tumbuh selaras dengan visi kota global yang terencana dan progresif.

Menurutnya, modernisasi Kemayoran harus menjadi bagian dari transformasi tata ruang berskala besar yang sedang didorong pemerintah.

Ia menegaskan bahwa Aglomerasi Jabodetabekjur adalah masa depan urban Indonesia yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Semua elemen harus bergerak di jalur yang sama untuk menjadikan Kemayoran sebagai episentrum kota metropolitan kelas dunia,” tuturnya.

Tohom menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan ini akan menjadi bukti kesiapan Indonesia memasuki era kota global yang kompetitif.

Sebelumnya, CEO ASRI, Alexander Kusuma, menjelaskan bahwa K Mall dibangun dengan konsep “Tree of Life” sebagai simbol energi baru bagi Kemayoran.

Ia berharap kawasan tersebut berkembang menjadi pusat gaya hidup urban yang modern, ramah publik, dan dinamis bagi masyarakat Jakarta.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Menurut rilis Biro Sekretariat Pers Presiden, pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendapatkan penyambutan istimewa sebelum mendarat. Prabowo tiba di Nur Khan Base Airport, Islamabad, Pakistan, Senin pukul 12.00 waktu setempat.

Tradisi khusus pengawalan menggunakan jet tempur tersebut hanya diberikan kepada tamu negara setingkat kepala negara.

"Enam jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan mengawal pesawat Kepresidenan ketika memasuki wilayah udara Pakistan, sebuah tradisi khusus yang hanya diberikan kepada tamu negara setingkat kepala negara," bunyi keterangan Biro Sekretariat Pers Presiden.

Selepas mendarat, kedatangan Prabowo juga disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Seremoni militer penuh kehormatan turut melengkapi sambutan kedatangan Prabowo, menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara.

Upacara kehormatan dengan jajar pasukan, dentuman 21 kali "Gun Salute" dan rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambah hangatnya sambutan untuk Prabowo.

Menurut Biro Sekretariat Presiden RI, kunjungan Prabowo ini memiliki makna historis penting lantaran bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan.

Kehadiran Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Sukarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa.

Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehbaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir.

Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.

Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendorong solidaritas, kolaborasi, dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pakistan dan negara-negara sahabat lainnya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Islamabad adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Organisasi tersebut menilai capaian ini bukan hanya menunjukkan kecepatan respons, tetapi juga membuktikan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia semakin adaptif menghadapi situasi krisis.

ALPERKLINAS menilai keberhasilan pemulihan total ini adalah contoh nyata bagaimana tata kelola risiko dan koordinasi lintas sektor dapat bekerja secara efektif. 

Organisasi ini juga menyebut pencapaian tersebut sebagai preseden penting bagi penanganan bencana di masa depan, khususnya terkait ketahanan energi dan perlindungan konsumen.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyampaikan pandangan dan analisisnya mengenai langkah pemulihan kelistrikan di Sumatra Barat.

“Pemulihan yang dilakukan PLN menunjukkan kemampuan organisasi yang semakin matang. Dalam kondisi medan ekstrem, mereka tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga memulihkan rasa aman masyarakat,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut adalah momentum untuk mendorong modernisasi sistem listrik nasional.

“Jika pemulihan secepat ini dapat distandardisasi, maka Indonesia akan memiliki model respons bencana di sektor ketenagalistrikan yang bisa menjadi rujukan kawasan,” katanya.

Tohom juga menekankan pentingnya menjadikan pengalaman ini sebagai dasar penguatan desain jaringan.

“Kita perlu memastikan bahwa pembelajaran dari Sumatra Barat diterjemahkan menjadi kebijakan teknis, mulai dari penguatan jaringan tahan bencana, peningkatan kualitas peralatan, hingga digitalisasi sistem pemantauan. Ketahanan listrik bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari perlindungan konsumen,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi gotong royong seluruh pihak dalam proses pemulihan.

“Koordinasi lintas lembaga yang solid seperti ini harus menjadi standar. Ketika infrastruktur publik terdampak, respons cepat adalah bentuk paling nyata dari negara hadir,” tegas Tohom.

Lebih jauh, Tohom menyoroti bahwa masyarakat membutuhkan jaminan keberlanjutan layanan pascabencana.

“Setelah listrik menyala, tugas berikutnya adalah memastikan stabilitas sistem dan komunikasi yang transparan kepada masyarakat. Ini penting agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat PLN dan kolaborasi lintas sektor dalam pemulihan kelistrikan di berbagai wilayah terdampak. Menurutnya, aktivitas masyarakat kini perlahan kembali normal.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, sehingga seluruh personel bekerja 24 jam penuh untuk memastikan suplai kembali tersalurkan. 

Ia menyebut kolaborasi Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat menentukan percepatan pemulihan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi tersebut menilai inisiatif ini bukan hanya relevan dengan agenda energi bersih, tetapi juga membuka babak baru integrasi program ketahanan pangan dengan transisi energi di tingkat lokal.

ALPERKLINAS menegaskan bahwa pemanfaatan sorgum oleh PLN IP merupakan contoh nyata bagaimana kebijakan energi dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. 

Upaya memperluas budidaya sorgum dipandang sebagai langkah strategis untuk menyerap tenaga kerja desa, menyediakan alternatif pangan yang bernutrisi, sekaligus menghadirkan sumber energi berkarbon rendah untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai program tersebut semestinya menjadi gerakan nasional yang melibatkan lebih banyak wilayah dan petani.

“Transisi energi itu harus membumi. Jika PLN mampu memastikan petani mendapat manfaat ekonomi, maka energi hijau bukan hanya jargon, tetapi solusi yang menguatkan dapur dan masa depan keluarga mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, sorgum memiliki keunggulan yang sangat relevan dengan tantangan masa kini.

“Sorgum adalah tanaman yang tahan iklim ekstrem, tidak rewel, dan bisa tumbuh di lahan marginal. Jika dikelola baik, ini dapat menjadi tulang punggung biomassa nasional tanpa mengganggu pangan pokok masyarakat,” kata Tohom, Sabtu (6/12/2025).

Tohom juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan visioner dan kolaboratif.

“Kita jangan terjebak pada pola lama. Program sorgum harus dirancang sebagai ekosistem: ada offtaker yang jelas, pendampingan budidaya, skema pembiayaan murah, dan pelatihan hilirisasi. Dengan begitu petani merasa dihargai, dan PLN memperoleh pasokan biomassa yang stabil,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberdayaan petani melalui sorgum harus dipandang sebagai investasi sosial.

“Kalau energi bersih bisa berjalan berdampingan dengan kedaulatan pangan, maka Indonesia memiliki dua keuntungan strategis sekaligus. Itu baru namanya pembangunan yang visioner,” tegas Tohom.

Ia pun mendorong PLN untuk memperluas kemitraan di berbagai daerah.

“Potensi lahan kering kita terbentang luas. Dengan inovasi dan pendataan yang tepat, budidaya sorgum bisa menjadi gerakan nasional yang mengubah wajah ekonomi desa, sambil memperkuat ketahanan energi,” ucapnya.

Sebelumnya, PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui UBP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu melakukan penanaman sorgum di Kampung Cipatuguran, Sukabumi, guna mendukung pemanfaatan energi hijau, ketahanan pangan, dan ekonomi kerakyatan.

“Ini adalah gerakan transformatif yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Sukabumi dan lingkungan, ” kata Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta.

Senior Manager PLN IP UBP JPR, Bowo Pramono, menambahkan bahwa co-firing biomassa menjadi strategi utama PLN menuju NZE 2060 dengan peningkatan rasio co-firing 5–10% secara bertahap. 

PLN IP juga berencana melanjutkan pendampingan kelompok tani dan membuka peluang kemitraan untuk memperluas pemanfaatan sorgum sebagai biomassa ramah lingkungan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini menilai peristiwa tersebut menjadi alarm penting bagi seluruh perusahaan pembangkit agar memperkuat pengelolaan kawasan, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana, demi mencegah terganggunya pasokan listrik ke sistem jaringan PLN.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa insiden seperti ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai force majeure yang selesai dengan pelaporan administratif.

“Kawasan pembangkit itu bagian dari ekosistem penyediaan listrik nasional. Ketika kawasan tidak dikelola dengan pendekatan mitigasi risiko yang kuat, konsumenlah yang paling rentan menanggung akibatnya,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

Tohom menilai pembenahan kawasan pembangkit harus menjadi prioritas strategis, bukan sebatas respons ketika insiden terjadi.

“Kita butuh budaya proactive risk management, bukan reactive crisis handling. Perusahaan pembangkit, sekecil apa pun skala proyeknya, harus memetakan potensi bencana secara komprehensif dan memperkuat infrastruktur pendukung,” katanya.

Ia juga mengungkapkan perlunya integrasi antara standar teknis pembangkit, manajemen lingkungan, hingga kesiapsiagaan darurat.

“Benahi kawasan berarti mengelola lereng, vegetasi, drainase, akses, hingga early-warning system. Semua itu bermuara pada satu hal: keandalan pasokan listrik untuk konsumen,” tegasnya.

Menurut Tohom, sistem kelistrikan PLN saat ini semakin sensitif terhadap gangguan lokal akibat tingginya interkoneksi antarwilayah. 

Karena itu, setiap pengelola pembangkit harus mampu menjamin bahwa kondisi di kawasan mereka tidak memperbesar risiko gangguan sistemik.

“Satu titik masalah bisa berdampak ke wilayah yang jauh lebih luas. Tanggung jawab perusahaan pembangkit bukan hanya terhadap asetnya, tapi terhadap masyarakat pengguna listrik secara nasional,” ucapnya.

Tohom juga menyampaikan pandangan mengenai transformasi tata kelola perusahaan pembangkit ke depan.

“Indonesia menuju era sistem tenaga berbasis interkoneksi besar dan energi terbarukan. Itu berarti setiap pembangkit harus mengadopsi standar resilience kelas dunia, bukan standar minimal operasional. Inilah saatnya industri energi membangun reputasi sebagai penjaga ketahanan listrik nasional,” katanya.

Ia pun melihat perlunya langkah evaluasi yang lebih menyeluruh serta penguatan pengawasan kawasan pembangkit, sebagai bagian dari upaya kolektif membangun ekosistem kelistrikan yang makin tangguh dan berkelanjutan.

“Kami mendorong semua perusahaan pembangkit melakukan audit mitigasi risiko secara reguler. Jangan tunggu terjadi bencana baru melakukan pembenahan. Konsumen punya hak atas listrik yang aman, andal, dan berkesinambungan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) melaporkan telah terjadi tanah longsor di area proyek PLTA Pakkat, Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, pada 3 Desember 2025 pukul 14.30 WIB. 

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Corporate Secretary KEEN Diana Limardi menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dan perusahaan tengah melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan dampak operasional maupun finansial.

Seluruh aset PLTA Pakkat disebut telah ditanggung asuransi, dan KEEN menegaskan peristiwa tersebut merupakan force majeure sesuai ketentuan dalam PPA.

[Redaktur: Mega Puspita]

Sikap ini disampaikan sebagai respons atas pembahasan mekanisme baru pemberian subsidi dan kompensasi dalam APBN 2025 yang diarahkan menuju desain ulang penyaluran subsidi pada paruh pertama 2026.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa langkah pemerintah melakukan pengetatan distribusi subsidi merupakan kebijakan yang tidak hanya strategis, tetapi juga mendesak. 

“Subsidi itu adalah instrumen keadilan. Jika tidak tepat sasaran, ia berubah menjadi beban negara dan ketidakadilan bagi rakyat kecil,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Tohom menegaskan bahwa subsidi energi harus kembali pada esensi dasarnya, yakni melindungi masyarakat rentan.

Menurutnya, penerima golongan mampu yang masih menikmati subsidi merupakan alarm serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola data, integrasi sistem sosial-ekonomi, dan mekanisme validasi di lapangan. 

“Kita bicara tentang fairness, bukan sekadar hitungan fiskal. Kalau desil 8 sampai 10 masih menikmati subsidi, berarti ada lubang besar di sistem pendataan dan verifikasi,” katanya.

Ia juga memberikan gambaran terkait arah kebijakan subsidi ke depan. 

Pertama, integrasi data antara kementerian, BUMN, dan pemerintah daerah harus berbasis pada real-time socioeconomic profiling sehingga penerima subsidi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. 

Kedua, subsidi seharusnya tidak hanya tepat sasaran secara identitas, tetapi juga tepat manfaat, yakni mempertimbangkan pola konsumsi listrik, jenis penggunaan, hingga potensi penyalahgunaan. 

“Kebijakan subsidi masa depan harus adaptif. Tidak bisa lagi berbasis asumsi statis. Data harus bekerja untuk rakyat,” tegas Tohom.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi syarat utama. 

Tohom mengingatkan bahwa publik harus bisa mengawasi bagaimana subsidi dihitung, disalurkan, dan dievaluasi. 

“Konsumen harus diberi ruang untuk mengawasi. Tidak boleh lagi ada zona gelap dalam skema subsidi energi. Kalau transparan, kepercayaan publik naik, PLN juga lebih kuat secara kelembagaan,” paparnya.

Tohom menilai bahwa langkah pemerintah mendesain ulang mekanisme subsidi dalam dua tahun mendatang sudah tepat, namun ia mendorong agar prosesnya betul-betul jadi bagian dari transformasi menyeluruh sektor perlindungan konsumen. 

“Kalau ini dijalankan serius, bukan hanya subsidi yang tepat sasaran, tapi kita juga bisa memperkuat fondasi energi berkeadilan bagi generasi yang akan datang,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan desain ulang skema subsidi agar tidak lagi dinikmati golongan kaya yang masuk desil 8, 9, dan 10. 

Desain baru tersebut akan memperketat penyaluran dan mengembalikan besaran subsidi kepada masyarakat miskin di desil 1–4.

Purbaya menyebut bahwa pemerintah membutuhkan waktu dua tahun untuk merampungkan transformasi tersebut, namun memastikan ketepatan sasaran dapat dicapai lebih cepat selama proses berjalan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Dengan capaian 367 ribu sambungan listrik gratis dalam tiga tahun, ALPERKLINAS menyebut keberhasilan ini harus menjadi acuan bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam merancang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa keberhasilan BPBL menunjukkan bahwa elektrifikasi merupakan bagian dari akselerator kesejahteraan. 

Ia menilai kehadiran listrik di rumah tangga pra-sejahtera mampu menggerakkan roda ekonomi keluarga, memperbaiki kualitas pendidikan anak, dan mengurangi pengeluaran harian yang sebelumnya terserap untuk membeli minyak atau bahan bakar genset.

“Begitu listrik masuk, mobilitas ekonomi rumah tangga meningkat tiga sampai empat kali lipat. Itu sudah terbukti di berbagai daerah. Tidak ada intervensi yang dampaknya secepat ini,” ujar Tohom.

Ia menjelaskan bahwa akses listrik membuka peluang ekonomi baru yang sebelumnya mustahil dilakukan keluarga miskin. 

Mulai dari usaha kecil berbasis energi listrik, peningkatan aktivitas produktif ibu rumah tangga, hingga munculnya UMKM rumahan yang menjadi penopang ekonomi desa. 

Menurutnya, elektrifikasi adalah fondasi awal transformasi ekonomi lokal: dari desa gelap menuju desa yang memiliki aktivitas ekonomi sepanjang hari.

Tohom juga menilai keberhasilan BPBL membawa stabilitas sosial yang tidak banyak disadari publik. Beban biaya energi masyarakat turun drastis, tekanan ekonomi mereda, dan kehidupan keluarga menjadi lebih produktif. 

Ia menyebut pola kerja ESDM dan PLN dalam program ini: validasi data yang rapi, eksekusi cepat, dan hasil yang terukur, patut ditiru K/L lain.

“Ini contoh anggaran berpihak kepada rakyat miskin secara nyata. ESDM dan PLN memberi teladan bahwa program pemerintah tidak harus rumit, yang penting tepat sasaran dan langsung mengubah hidup masyarakat,” katanya.

Ia mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan pendanaan hingga tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan, termasuk rumah tangga miskin ekstrem di wilayah terpencil. 

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan tunai; akses energi adalah kunci membuka pintu kesejahteraan jangka panjang.

“Kalau keluarga punya listrik, maka mereka punya masa depan. Itu prinsipnya,” tegas Tohom.

Tohom menilai kisah-kisah warga seperti Ruslan dari Musi Banyuasin adalah potret nyata bagaimana kebijakan elektrifikasi mengubah kehidupan dari nol menjadi harapan.

“Ketika sakelar diklik untuk pertama kali, itu bukan sekadar lampu menyala. Itu simbol negara hadir,” ujarnya.

Sebelumnya, warga seperti Ruslan (52), buruh tani dari Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumsel, merasakan langsung manfaat BPBL setelah hampir 10 tahun hidup tanpa listrik. 

Dengan adanya sambungan listrik gratis dari Kementerian ESDM dan PLN, ia kini dapat meningkatkan pendapatan keluarga, sementara anak-anaknya bisa belajar lebih nyaman pada malam hari.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan komitmen untuk melanjutkan program hingga 2029–2030 demi pemerataan keadilan sosial. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan PLN akan menjalankan proses BPBL dengan cepat dan tepat sasaran, sesuai arahan Presiden, agar tidak ada lagi warga Indonesia yang hidup dalam kegelapan.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bukti bahwa penanganan infrastruktur energi di tengah bencana harus dilakukan secara terintegrasi, tangkas, dan berbasis keselamatan publik.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa kerja keras PLN dalam memulihkan pasokan listrik Aceh menunjukkan kapasitas institusi yang semakin adaptif menghadapi bencana hidrometeorologi. 

“PLN bergerak cepat bukan hanya karena tuntutan keadaan, tetapi karena kesadaran kuat bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang menjadi urat nadi masyarakat,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pola gangguan ekstrem, seperti angin kencang dan banjir serempak, jadi peringatan untuk membangun infrastruktur energi yang lebih tangguh. 

“Ke depan, kita memerlukan ekosistem kelistrikan yang tahan gangguan, terutama di wilayah rawan bencana. Ini bukan sekadar perbaikan jangka pendek, tetapi transformasi struktural yang visioner,” kata Tohom.

Menurutnya, mobilisasi helikopter, Hercules, hingga dukungan personel dari TNI dan Polri menunjukkan aspek strategis yang perlu terus diperkuat: integrasi lintas sektor. 

“Model kolaborasi seperti ini harus menjadi prototipe nasional. Di masa depan, respons bencana tidak boleh reaktif, tetapi harus bertumpu pada kesiapan sistemik yang terus diperbarui,” jelasnya.

Tohom juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan jalur perbaikan, memberikan informasi situasi secara akurat, serta tidak menghambat mobilisasi petugas. 

“Ketahanan energi itu urusan bersama. PLN sudah bekerja dalam medan berat, dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan dengan sikap kooperatif dan peduli. Inilah wujud solidaritas energi yang harus terus hidup,” ungkapnya.

Ia berharap langkah pemerintah dan PLN dalam pemulihan Aceh menjadi momentum nasional untuk memperkuat tata kelola kelistrikan di wilayah rawan. 

“Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa diminimalkan jika kita menata ulang strategi ketahanan energi dengan lebih progresif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa Kabupaten Bireuen menjadi titik fokus utama perbaikan setelah 12 tower SUTT 150 kV rubuh akibat banjir dan angin kencang. 

Enam tower di antaranya berada di wilayah Bireuen yang menjadi episentrum gangguan kelistrikan Aceh.

Ia menuturkan bahwa PLN mengerahkan tim recovery untuk mempercepat pemulihan, dibantu TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules untuk mengangkut tujuh material tower darurat dari luar daerah. 

Dukungan juga datang dari TNI AD dan Polda Aceh yang membantu logistik serta mobilisasi personel menuju titik pemulihan yang sulit dijangkau jalur darat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Wilayah ini sempat mengalami pemadaman hingga tiga hari. ALPERKLINAS menegaskan pentingnya dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat untuk membantu PLN menjaga keandalan pasokan energi selama masa pemulihan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa idealnya situasi bencana tidak membebani personel siaga di lapangan, yang saat ini bekerja dalam tekanan tinggi, medan berat, serta risiko keselamatan. 

“Saat bencana melanda, keberhasilan pemulihan listrik tidak hanya bergantung pada armada teknis PLN, tetapi juga pada ekosistem sosial di sekitarnya. Masyarakat punya peran strategis dalam memastikan proses pemulihan berjalan cepat, aman, dan lancar,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).

Tohom menegaskan bahwa dukungan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk sederhana namun berdampak besar, mulai dari menjaga keamanan jalur perbaikan, tidak menghalangi mobilisasi petugas, hingga memberikan informasi lapangan yang akurat. 

Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari “solidaritas energi nasional” yang harus diperkuat dalam menghadapi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

“Kita memasuki era di mana ketahanan energi harus dibangun bersama. PLN sudah melakukan kerja luar biasa, dan masyarakat dapat mempercepat prosesnya dengan partisipasi aktif. Ini bukan hanya soal memulihkan listrik hari ini, tetapi membangun budaya kesiapsiagaan yang lebih visioner,” katanya.

Tohom juga menilai bahwa kejadian pemadaman masif di Aceh menjadi alarm penting bagi semua pemangku kepentingan. 

Ia mendorong percepatan evaluasi infrastruktur, peningkatan ketangguhan sistem kelistrikan, serta penguatan komunikasi antara pemerintah daerah, PLN, dan komunitas setempat.

 “Cuaca ekstrem akan menjadi tantangan berulang. Kita tidak boleh hanya reaktif, tetapi harus memiliki roadmap mitigasi yang progresif dan inklusif,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi kesigapan PLN yang berhasil memulihkan listrik Aceh secara penuh pada Kamis (2/10) pukul 00.07 WIB, sekaligus menekankan bahwa dukungan publik akan membuat proses pemulihan di masa depan semakin efisien. 

“Personel PLN di lapangan sedang mempertaruhkan tenaga, waktu, dan keselamatan. Masyarakat wajib ikut menjaga ritme kerja mereka, bukan menambah tekanan,” tambahnya.

Sebelumnya, General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menjelaskan bahwa pemulihan sistem kelistrikan di Aceh telah mencapai 100 persen. 

Ia memastikan personel gabungan PLN tetap siaga untuk menjaga pelayanan, sambil memprioritaskan fasilitas vital seperti rumah sakit, pemerintahan, pusat komunikasi, dan layanan publik lainnya. 

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan serta apresiasi kepada masyarakat Aceh atas kesabaran selama proses pemulihan berlangsung.

[Redaktur: Mega Puspita]

Organisasi ini menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan di atas semua kepentingan, serta mengimbau seluruh kepala daerah terdampak beserta unsur masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemulihan pasokan listrik oleh PT PLN (Persero).

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa bencana hidrometeorologi yang terus berulang menuntut seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah pemulihan secara sistematis. 

“Pemulihan listrik bukan sekadar menyalakan kembali jaringan, tetapi memastikan bahwa setiap titik yang dipulihkan benar-benar aman bagi warga,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Tohom menambahkan, kondisi lapangan yang masih tergenang, akses jalan yang terputus, serta tanah yang belum stabil adalah faktor-faktor yang harus mendapat perhatian ketat agar proses pemulihan tidak justru menimbulkan risiko baru. 

Ia menilai langkah PLN yang mendahulukan keselamatan sebagai keputusan tepat. 

“Ketika jaringan belum aman, jangan dipaksakan. Risiko sengatan listrik atau runtuhan instalasi bisa mengancam warga. ALPERKLINAS mendukung penuh prinsip kehati-hatian ini,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom memberikan analisis visioner mengenai pentingnya tata kelola mitigasi bencana berbasis kelistrikan.

Menurutnya, setiap kepala daerah di wilayah rawan wajib memiliki protokol kelistrikan darurat yang terhubung dengan PLN, termasuk peta risiko banjir, penempatan gardu yang aman, hingga simulasi pemutusan arus berbasis kondisi. 

“Kita tidak boleh lagi menunggu bencana besar untuk menyadari lemahnya kesiapan. Kepala daerah harus menjadi komandan lapangan dalam menjaga keselamatan energi warganya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan perlunya partisipasi masyarakat untuk tidak memaksa PLN menyalakan listrik sebelum area dinyatakan aman.

“Kami meminta masyarakat memahami bahwa pemadaman sementara adalah langkah penyelamatan. Jangan terpancing desakan-desakan emosional. Ikuti arahan petugas PLN, BPBD, dan aparat,” ungkapnya.

Dalam pandangannya, dukungan publik dan pemerintah daerah akan menentukan kecepatan pemulihan jaringan. 

Tohom menilai sinergi yang sudah dilakukan PLN dengan BPBD, TNI/Polri, perangkat desa, serta para relawan merupakan langkah ideal yang harus terus diperkuat. 

“Pemulihan listrik adalah kerja kolektif. Setiap alat berat, setiap akses yang dibuka, setiap warga yang membantu evakuasi lumpur, semuanya mempercepat energi kembali menyala,” jelasnya.

Tohom juga mengapresiasi pencapaian PLN yang berhasil memulihkan layanan bagi lebih dari 181 ribu pelanggan per 28 November. 

Menurutnya, ini menunjukkan kapasitas teknis dan komitmen PLN dalam menghadapi situasi ekstrem. 

“Namun ke depan, kita perlu mengantisipasi perubahan iklim yang membuat bencana semakin sering terjadi. Infrastruktur listrik harus disiapkan untuk menghadapi skenario terburuk,” paparnya.

Ia menutup seruannya dengan mengajak semua pihak untuk lebih disiplin, lebih kolaboratif, dan lebih sadar risiko. 

“Energi adalah nadi kehidupan masyarakat. Maka keselamatannya harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pada ajang Global Contact Center World Awards (GCCWA) 2025 di Yunani, CC PLN 123 berhasil meraih delapan penghargaan sekaligus serta menerima tiga World Class Certified (sertifikat kelas dunia), sebuah bukti nyata kualitas pelayanan yang terus meningkat dan diakui dunia.

Menurut organisasi tersebut, prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan sedang berada pada jalur positif dan harus terus dijaga kesinambungannya untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa penghargaan tingkat dunia tersebut merupakan legitimasi internasional atas transformasi layanan yang dilakukan PLN, sekaligus menjadi tantangan baru agar standar tinggi itu tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan.

“Prestasi ini jangan sampai berhenti pada seremoni. Yang terpenting adalah bagaimana PLN mengelola kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang konsisten, cepat, dan berorientasi solusi. Kepuasan pelanggan bukan pencapaian satu kali, tetapi komitmen jangka panjang,” ujar Tohom, Sabtu (29/11/2025).

Tohom menilai capaian delapan penghargaan dan tiga sertifikat kelas dunia yang disabet CC PLN 123 membuktikan bahwa transformasi digital dan peningkatan kualitas SDM PLN sudah berada di level global. 

Namun ia mengingatkan bahwa tuntutan konsumen di era digital semakin kompleks, sehingga pelayanan harus semakin adaptif, berbasis data, dan mudah diakses.

“Ke depan, layanan pelanggan PLN harus mampu memprediksi kebutuhan pelanggan sebelum keluhan muncul. Ini yang saya sebut sebagai pelayanan proaktif, bukan hanya responsif. Dunia sudah bergerak ke arah itu, dan PLN perlu terus memimpin,” jelasnya.

Tohom juga menekankan pentingnya kesinambungan inovasi, terutama dalam pengembangan green contact center yang dinilai sejalan dengan tuntutan global akan keberlanjutan. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut harus diterjemahkan dalam kebijakan operasional yang ramah lingkungan serta efisiensi energi di setiap kanal pelayanan.

Lebih jauh, Tohom menuturkan bahwa penghargaan internasional seperti ini memiliki dampak psikologis positif bagi pelanggan karena menunjukkan bahwa layanan yang mereka nikmati diakui di tingkat dunia. 

Namun ia kembali mengingatkan bahwa ekspektasi publik pun akan meningkat seiring status tersebut.

“Standar kelas dunia berarti pelanggan berharap layanan bebas kendala, komunikasi transparan, dan respons cepat di kondisi apa pun. PLN harus siap memenuhi ekspektasi itu dengan kerja nyata dan menjaga integritas pelayanan,” kata Tohom mengingatkan.

Sebelumnya, Contact Center PLN 123 menorehkan prestasi gemilang pada ajang GCCWA 2025 di Yunani setelah meraih delapan penghargaan sekaligus tiga sertifikat World Class Certified. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan terpadu PLN yang adaptif dan responsif. 

Sementara Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menegaskan penghargaan tersebut menjadi pemantik untuk terus meningkatkan inovasi digital dan memperkuat layanan pelanggan berbasis teknologi serta keberlanjutan.

[Redaktur: Mega Puspita]

MARTABAT menilai pengakuan global ini merupakan sinyal kuat bahwa transformasi IKN berada di jalur yang benar dan membuka kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperkuat reputasi internasionalnya sebagai negara yang siap memasuki era baru pembangunan modern dan berkelanjutan. 

Atas pengakuan itu, MARTABAT mengajak seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan dukungan terhadap agenda besar IKN sebagai proyek strategis jangka panjang.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyebut bahwa pujian The World adalah cerminan keberanian Indonesia menjalankan lompatan peradaban. 

“Ketika media global mengakui Nusantara sebagai kota paling visioner, itu bukan sekadar penghargaan, tetapi validasi terhadap arah baru pembangunan nasional. Pemerintah telah menempatkan Indonesia pada posisi yang jarang diambil negara berkembang: memulai kota masa depan dari nol, berbasis riset, teknologi, dan keberlanjutan,” kata Tohom, Jumat (28/11/2025).

Tohom menegaskan bahwa dukungan bangsa sangat dibutuhkan agar ekosistem utama IKN, baik pemerintahan, sosial, maupun teknologi, dapat berkembang maksimal. 

Ia menilai keberanian Presiden Prabowo Subianto melanjutkan percepatan pembangunan legislatif dan yudikatif di Nusantara menunjukkan komitmen politik yang kuat dan layak mendapat penguatan dari seluruh masyarakat. 

“IKN ini bukan proyek lima tahunan, ini proyek peradaban. Untuk menjadikannya simbol Indonesia Maju 2045, pemerintah dan masyarakat harus berada pada frekuensi yang sama: optimistis, visioner, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Lebih jauh, Tohom menilai pendekatan futuristik yang diusung IKN, mulai dari energi surya, transportasi listrik, tata kota berbasis AI, hingga konsep mobilitas rendah emisi, merupakan bukti bahwa Nusantara tidak hanya dibangun untuk menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga mengantisipasi tantangan global masa depan. 

“Dunia sedang bergerak menuju kota yang adaptif terhadap iklim, cerdas secara teknologi, dan rendah emisi. IKN sudah berdiri di jalur itu sejak awal. Ini membuatnya punya peluang realistis menjadi role model pembangunan kota modern di Asia Tenggara,” tambahnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa ekosistem perkotaan di sekitar IKN harus diperkuat dengan perencanaan aglomerasi yang matang. Ia menilai sinergi antarwilayah akan menjadi kunci utama kesuksesan besar IKN.

“Aglomerasi Nusantara harus dikelola secara ilmiah dan berbasis data. Kota masa depan tidak boleh berdiri sendiri—ia harus menjadi episentrum pertumbuhan yang menarik wilayah sekitar. Ini momentum untuk membangun tata ruang Kalimantan paling modern dalam sejarah Indonesia,” tegasnya.

Tohom juga menyoroti kontribusi besar generasi muda, khususnya Gen Z ASN yang mulai mengisi hunian awal di Nusantara. Ia menyebut kehadiran mereka sebagai ‘energi peradaban’ yang akan menentukan kultur kerja dan kultur kota di masa depan. 

“Gen Z punya idealisme, minat teknologi tinggi, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Nusantara membutuhkan spirit seperti itu. Mereka adalah lapisan pertama yang membentuk DNA kota masa depan,” ujarnya.

MARTABAT Prabowo-Gibran menegaskan kembali bahwa Indonesia perlu menyatukan dukungan politik, sosial, dan kultural agar IKN tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik, tetapi juga simbol transformasi nasional. 

“Masyarakat harus ikut berperan. Proyek ini telah mendapat pengakuan dunia, sekarang tugas kita memastikan bahwa IKN tumbuh sebagai kota unggul, kota aman, kota hijau, dan kota yang membanggakan Indonesia,” kata Tohom.

Sebelumnya, dalam laporan The World disebutkan bahwa Nusantara dinilai memiliki peluang besar menjadi kota masa depan yang memadukan teknologi modern, sistem berkelanjutan, dan ketahanan iklim. 

Media itu juga menyoroti langkah pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan ekosistem pemerintahan, keberadaan generasi muda sebagai pionir, serta komitmen kuat OIKN dalam menjaga kualitas pembangunan. 

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa IKN adalah proyek strategis jangka panjang yang “harus dirawat seperti bayi” dan akan membawa Indonesia menuju kota unggul yang layak mendapat perhatian global.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Organisasi ini menilai perlu adanya percepatan pemerataan energi karena masih banyak masyarakat di kawasan 3T yang hanya menikmati listrik beberapa jam per hari atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali.

Dalam pernyataan resminya, ALPERKLINAS menegaskan bahwa keberadaan listrik bukan lagi sekadar aspek teknis, tetapi fondasi pembangunan manusia dan ekonomi masyarakat daerah. 

“Jika negara ingin memastikan pemerataan kesejahteraan, maka anggaran listrik desa harus menjadi prioritas utama, bukan sekunder,” demikian keterangan lembaga tersebut.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pengalaman Pulau Buntar di Belitung — yang baru saja mendapatkan layanan listrik 24 jam — menjadi bukti bahwa intervensi anggaran yang tepat dapat mengubah wajah kehidupan masyarakat dalam waktu cepat.

“Pulau Buntar adalah contoh keberhasilan yang harus diperbanyak. Ketika listrik menyala penuh setiap hari, bukan hanya lampu yang hidup, tapi pendidikan, ekonomi, dan martabat masyarakat juga ikut terangkat," ujar Tohom.

Ia menekankan bahwa masyarakat 3T telah menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan energi yang setara dengan wilayah lainnya. 

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pulau-pulau terluar hidup seperti di masa bahulak karena keterbatasan anggaran. Pemerintah harus berani menaikkan porsi APBN untuk elektrifikasi, terutama demi anak-anak yang belajar setiap malam, para pelaku UMKM yang butuh stabilitas energi, dan layanan publik yang tergantung listrik,” katanya.

Tohom juga menyoroti pentingnya investasi pada teknologi modern seperti Battery Energy Storage System (BESS) yang terbukti meningkatkan keandalan listrik di kawasan kepulauan. 

Menurutnya, teknologi ini harus diprioritaskan dalam proyek percepatan elektrifikasi nasional.

“BESS bukan sekadar solusi teknis, ini adalah masa depan sistem energi untuk daerah terpencil. Pemerintah harus menganggarkan lebih besar untuk teknologi seperti ini agar listrik di wilayah 3T bisa stabil, bersih, dan berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa percepatan elektrifikasi di desa-desa terpencil akan memberikan dampak strategis secara nasional. 

“Jika desa-desa 3T terang, Indonesia akan lebih cepat maju. Ekonomi lokal tumbuh, kualitas SDM meningkat, dan daerah terpencil tidak lagi tertinggal dalam kegelapan,” tegas Tohom Purba.

Sebelumnya, masyarakat Pulau Buntar, Belitung, menyampaikan kegembiraan setelah listrik di wilayah mereka resmi menyala 24 jam penuh, meningkat dari sebelumnya yang hanya 12 jam berbasis PLTD. 

General Manager PLN UIW Bangka Belitung, Ira Savitri, menjelaskan bahwa peningkatan jam nyala ini merupakan bukti komitmen PLN dalam menyediakan akses energi berkeadilan dengan dukungan teknologi BESS Hybrid PLTD yang membuat pasokan lebih stabil meski kondisi geografis menantang.

[Redaktur: Mega Puspita]

MARTABAT menilai tindakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah memperkuat tata kelola ketenagakerjaan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan nasional tidak mengabaikan kedaulatan tenaga kerja lokal. 

Penertiban 94 TKA ilegal di kawasan strategis itu dinilai sebagai momentum penting menuju ekosistem industri yang lebih tertib, transparan, dan selaras dengan visi Indonesia Maju 2045.

Ketua Umum MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa penegakan hukum di KEK Sei Mangkei mencerminkan arah transformasi yang sedang ditempuh pemerintah. 

“Kami mengapresiasi langkah tegas Kemnaker. Ini bukan sekadar penindakan administratif, tetapi sinyal kuat bahwa negara hadir untuk memastikan bahwa setiap tenaga kerja asing harus legal, sesuai kebutuhan, dan tidak menggerus peluang kerja warga Indonesia,” kata Tohom, Jumat (21/11/2025).

Ia menilai kebijakan ini penting untuk menjaga dinamika investasi tetap sejalan dengan perlindungan tenaga kerja lokal. 

“MARTABAT melihat penertiban ini berada dalam kerangka besar visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Investor tetap disambut, tetapi regulasi tidak boleh dilanggar. Kedaulatan pasar kerja nasional harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch menambahkan bahwa pengawasan tenaga kerja di kawasan industri -- terutama KEK -- harus lebih modern dan terintegrasi. 

“Aglomerasi industri seperti Sei Mangkei hanya bisa tumbuh berkelanjutan jika tata kelola tenaga kerjanya transparan. Sistem pengawasan perlu berbasis data, teknologi, dan koordinasi lintas lembaga. Dengan begitu, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak hulu,” jelasnya.

Menurut Tohom, preseden di KEK Sei Mangkei akan memperkuat standar kepatuhan di seluruh kawasan ekonomi khusus. 

“Jika semua KEK menerapkan standar penegakan hukum yang sama, maka iklim usaha menjadi jauh lebih sehat dan kompetitif. Langkah seperti ini adalah fondasi menuju Indonesia sebagai pusat manufaktur global pada 2045,” tegasnya.

Tohom menutup pernyataannya dengan ajakan kolaborasi. 

“Transformasi ketenagakerjaan tidak mungkin berhasil tanpa partisipasi masyarakat. Organisasi relawan, dunia usaha, dan pekerja harus bersinergi. Setiap indikasi pelanggaran harus segera dilaporkan agar negara dapat bertindak cepat. Ini bagian dari menjaga masa depan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, akhir Oktober lalu, pemerintah melalui Kemnaker telah mengeluarkan 94 warga negara asing (WNA) dari lokasi kerja mereka di KEK Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara. 

Pengusiran tersebut dilakukan di Jalan Kelapa Sawit II No. 1, Sei Mangkei, dan disaksikan oleh otoritas daerah, termasuk Kadisnaker Simalungun Riando Purba, Kabid Pengawasan Sumatera Utara Sevline Rosdiana Butet, serta pimpinan KEK Sei Mangkei.

Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang dipersyaratkan. 

"Ke-94 WNA dikeluarkan dari lokasi kerja di Simalungun karena tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 Tahun 2021 dan Permenaker 08 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” tegas Ismail. 

Ia menambahkan bahwa meskipun KEK Sei Mangkei menarik investor domestik maupun asing, seluruh pihak tetap wajib tunduk pada aturan ketenagakerjaan Indonesia. 

Aturan RPTKA disebutnya sebagai benteng utama untuk memastikan setiap TKA memiliki legalitas dan tidak menggantikan peluang tenaga kerja lokal.

[Redaktur: Mega Puspita]

ALPERKLINAS menilai inovasi ini bukan hanya mendukung transisi energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat kecil yang selama ini berada di pinggiran ekosistem energi.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa program ini memberi manfaat langsung bagi konsumen listrik karena memperluas ruang partisipasi publik dalam rantai pasok energi. 

“Inilah pertama kalinya konsumen listrik punya potensi cuan dari ekosistem energi nasional. Lewat marketplace biomassa, masyarakat dapat menjual limbah organik yang sebelumnya tidak bernilai, sekaligus membantu menekan biaya energi jangka panjang,” ujar Tohom.

Menurutnya, inovasi digital berbasis supply chain ini adalah tonggak baru dalam demokratisasi energi. 

“Kami melihat PLN Indonesia Power dan PLN Energi Primer Indonesia bergerak ke arah yang sangat visioner. Marketplace biomassa adalah fondasi ekonomi sirkular yang bisa menciptakan kelas baru pelaku energi rakyat,” jelas Tohom.

Ia juga menilai transparansi data real-time yang melekat pada sistem marketplace akan semakin meningkatkan kepercayaan publik.

“Selama ini masyarakat tidak bisa melihat alur pasokan biomassa atau harga secara terbuka. Kini semua bisa dipantau. Ini meningkatkan akuntabilitas sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif,” kata Tohom.

Lebih jauh, Tohom menekankan bahwa pendekatan digital ini mendukung percepatan target emisi nasional. 

“Ketika cofiring biomassa berjalan optimal, konsumsi batu bara bisa diturunkan. Itu artinya kita bukan hanya bicara cuan masyarakat, tapi juga cuan lingkungan dan cuan masa depan energi bersih Indonesia,” ujarnya.

Ia menutup dengan dorongan agar program ini diekspansi ke lebih banyak PLTU. 

“Skalanya harus diperluas. Semakin banyak PLTU yang memakai mekanisme marketplace biomassa, semakin besar dampaknya bagi ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta kemandirian energi nasional,” pungkas Tohom.

Sebelumnya, PLN Indonesia Power (PLN IP) mulai mengoperasikan marketplace biomassa yang dikembangkan PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan saat ini telah berjalan di PLTU Adipala, Cilacap. 

Marketplace ini menghubungkan petani, koperasi, hingga UMKM dengan pembangkit listrik berbasis cofiring, menyediakan fitur mulai dari verifikasi pemasok, pemantauan stok dan kualitas bahan baku, sistem lelang harga, integrasi logistik, hingga dashboard analitik.

Digitalisasi rantai pasok ini disebut menjadi langkah penting dalam transformasi energi nasional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem bisnis baru, serta mendukung target Net Zero Emission 2060.

[Redaktur: Mega Puspita]

Menurut ALPERKLINAS, rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tersebut harus dibarengi desain kebijakan yang lebih pro-konsumen agar manfaatnya tidak hanya dirasakan industri, tetapi juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik secara merata.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, mengungkapkan bahwa insentif baru idealnya tidak sekadar mengulang pola subsidi motor listrik sebelumnya. 

“Konsumen harus menjadi pusat dari kebijakan ini,” ujar Tohom, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat kini tidak hanya pada potongan harga, tetapi juga pada jaminan infrastruktur pengisian, biaya listrik yang kompetitif, serta perlindungan purna jual yang lebih jelas.

Tohom menilai pemerintah perlu memperluas skema bantuan agar tidak berhenti pada motor listrik. 

“Jika ingin percepatan transisi energi berhasil, insentif harus menjangkau pengguna mobil listrik entry level. Ini akan membuka ruang adopsi lebih besar, terutama bagi keluarga muda yang mulai beralih ke kendaraan hemat energi,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah menyediakan insentif non-fiskal yang menyentuh kenyamanan pengguna jalan. 

“Misalnya, keringanan tarif parkir untuk EV, perluasan preferential lane, hingga kemudahan proses balik nama atau pajak daerah. Konsumen tidak hanya melihat potongan harga, tetapi keseluruhan nilai guna,” kata Tohom.

Selain itu, Tohom meminta pemerintah lebih transparan terkait keberlanjutan program subsidi yang selama dua tahun terakhir belum optimal penyerapan. 

Menurutnya, banyak konsumen ragu karena skema pada 2023–2024 kerap berubah dan tidak selalu tersosialisasi dengan baik. 

“Jika roadmap jelas dan insentif konsisten, masyarakat akan jauh lebih percaya. Pelaku industri juga bisa merencanakan produksi dengan stabil,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom menilai momentum fiskal 2026 adalah kesempatan untuk membenahi ekosistem EV secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya integrasi antar-kementerian, terutama karena aspek harga, infrastruktur charging, dan regulasi teknis berada di lintas sektor. 

“Selama ini konsumen terlalu sering berada di posisi menunggu keputusan. Tahun 2026 harus menjadi tahun keberpihakan lebih kuat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Kemenperin tengah merumuskan usulan insentif kendaraan listrik untuk diajukan sebagai bagian dari kebijakan fiskal 2026. 

Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat pertumbuhan BEV, menjaga daya saing industri otomotif, serta mempertimbangkan transisi dari kebijakan PPN DTP yang berlaku hingga 2025. 

Pemerintah juga meninjau pengalaman program subsidi motor listrik pada 2023–2024 yang penyerapannya belum optimal.

Menurut ALPERKLINAS, pemerataan layanan listrik bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh konsumen energi di tanah air.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa akses listrik yang stabil dan berkelanjutan merupakan fondasi utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Ia menilai, masih adanya daerah yang mengalami pemadaman bergilir atau hanya menikmati listrik beberapa jam sehari merupakan ironi di tengah kemajuan teknologi dan besarnya potensi energi nasional.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap rumah tangga, sekolah, dan fasilitas publik mendapatkan listrik yang menyala 24 jam. Listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan dasar yang menentukan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” ujar Tohom, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang bergantung pada pasokan listrik terbatas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman

Ia menilai, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial antara kota dan desa.

“Ketika listrik padam, bukan hanya lampu yang mati. Aktivitas ekonomi berhenti, pembelajaran daring terganggu, pelayanan kesehatan terhambat. Semua sektor ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.

Tohom menambahkan, PLN sebagai penyedia layanan publik perlu memperkuat komitmen dalam menerapkan inovasi energi terbarukan dan memperluas jaringan listrik berbasis teknologi modern, seperti PLTS mikrogrid dan sistem penyimpanan energi (BESS) yang sudah terbukti efektif di beberapa wilayah timur Indonesia.

“PLN sudah memiliki teknologi seperti SuperSUN dan sistem baterai energi yang andal. Sekarang tinggal bagaimana mempercepat pemerataan program ini ke seluruh daerah. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, bukan hal mustahil Indonesia bisa terang 24 jam di mana pun,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keandalan listrik berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, kesejahteraan konsumen tidak akan tercapai jika pelayanan energi masih diskriminatif antarwilayah.

“Pemerataan energi adalah keadilan sosial yang nyata. Jika listrik stabil di seluruh Indonesia, maka pendidikan maju, industri tumbuh, dan masyarakat makmur,” tutur Tohom Purba menutup pernyataannya.

Sebelumnya, PLN melalui program SuperSUN telah menghadirkan sistem energi bersih dan andal di beberapa wilayah Maluku Utara, yang mengintegrasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mikro dengan sistem penyimpanan baterai (BESS). 

Program ini terbukti mampu menjaga pasokan listrik tetap menyala sepanjang hari dan mendukung digitalisasi pendidikan di kawasan kepulauan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Namun, ALPERKLINAS mengingatkan agar hasil studi tersebut tidak berhenti di tataran wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan demi menghadirkan listrik terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai kebijakan pemerintah ini bisa menjadi momentum besar menuju kemandirian energi nasional jika dilakukan secara konsisten dan terbuka. 

“Kami mendukung penuh langkah belajar ke India. Namun, jangan hanya sekadar studi banding tanpa tindak lanjut nyata. Indonesia harus mampu menerapkan teknologi efisien itu dengan menyesuaikan karakter geografis dan sosial masyarakatnya,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Tohom menegaskan, keberhasilan India menekan harga listrik hingga 3 sen per kilowatt-jam (kWh) harus menjadi inspirasi, bukan sekadar acuan. 

Menurutnya, efisiensi biaya energi bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, skema pembiayaan yang tepat, dan kemauan politik yang kuat. 

“Konsumen butuh listrik murah yang nyata terasa di rumah, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegasnya.

Lebih jauh, Tohom mengingatkan bahwa transformasi energi hijau akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. 

Ia menyarankan pemerintah menggandeng lembaga perlindungan konsumen serta asosiasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan PLTS di tingkat lokal. 

“Keterlibatan publik menjadi kunci agar proyek PLTS 100 gigawatt yang dirancang pemerintah tidak hanya besar di angka, tapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” jelasnya.

Menurut Tohom, langkah Bahlil mengirim tim ke India juga dapat membuka peluang kolaborasi teknologi antara dua negara berkembang yang sama-sama menghadapi tantangan elektrifikasi perdesaan. 

“Kita bisa belajar dari keberanian India mengoptimalkan energi surya dalam skala masif tanpa kehilangan arah kemandirian,” tuturnya.

Tohom pun mendorong agar pemerintah segera menguji coba model PLTS murah di beberapa daerah sebagai proyek percontohan.

“Kalau terbukti efisien, jangan tunggu lama untuk direplikasi secara nasional. Kita tidak boleh tertinggal, karena energi hijau bukan sekadar pilihan, tapi keniscayaan masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan telah mengirim tim ke India untuk mempelajari pembangunan PLTS berkapasitas 220 MW dengan biaya produksi listrik hanya 3 sen per kWh. 

Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS di setiap desa dengan kapasitas 1–1,5 MW untuk mempercepat pertumbuhan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW).

[Redaktur: Mega Puspita]

Respons ini disampaikan menyusul polemik penyegelan meteran listrik di Rumah Jabatan Bupati Alor akibat tunggakan pembayaran yang sempat menghebohkan publik.

Menurut ALPERKLINAS, kasus tersebut menunjukkan masih adanya ketidaktertiban pengelolaan layanan dasar oleh pihak yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakat. 

"Negara, aparatur publik, dan badan usaha besar harus menjadi panutan. Ketika justru mereka menunggak, publik bisa kehilangan kepercayaan pada tata kelola pelayanan publik,” tegas pernyataan resmi organisasi tersebut.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa PLN menjalankan tugas sesuai aturan dalam melakukan tindakan penertiban. 

Ia menegaskan bahwa PLN memiliki kewajiban menjaga kelangsungan layanan listrik sekaligus memastikan keadilan perlakuan kepada seluruh konsumen.

“Kita tidak bisa menormalisasi pelanggaran hanya karena dilakukan oleh pejabat atau instansi tertentu. Jika rakyat kecil wajib membayar tepat waktu, maka pemerintah, BUMN, dan korporasi harus lebih dulu memberikan contoh,” ujar Tohom, Sabtu (1/11/2025).

Tohom menggarisbawahi bahwa isu ini bukan sekadar administrasi pembayaran, namun menyangkut etika, transparansi anggaran, serta integritas tata kelola daerah. 

Ia mengingatkan bahwa praktik pihak ketiga yang tiba-tiba membayar tagihan juga dapat memicu dugaan konflik kepentingan atau potensi gratifikasi.

“Jika ada pihak luar membayar tagihan pemerintah tanpa transparansi, ini bisa memunculkan pertanyaan serius publik. Pengelolaan anggaran harus jelas, tidak boleh membuka ruang spekulasi. Publik butuh keterbukaan,” katanya.

Tohom yang juga Mantan Ketua Gabpeknas (Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional) ini menambahkan bahwa kejadian di Alor harus menjadi pelajaran nasional. 

“Kita dorong pemerintah pusat, daerah, dan BUMN untuk menertibkan sistem pembayaran rutin dan memastikan tidak ada lagi kasus tunggakan yang mencoreng tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Ia menilai, ke depan perlu ada mekanisme internal dan sanksi administratif lebih tegas bagi instansi yang lalai, termasuk pelaporan berkala terkait pembayaran utilitas dasar. 

“Kepatuhan konsumen bukan hanya soal pembayaran, tetapi cermin kedisiplinan negara dalam mengelola kewajibannya.”

Sebelumnya, polemik di Kabupaten Alor mencuat usai meteran listrik Rumah Jabatan Bupati disegel PLN akibat tunggakan hampir Rp10 juta. 

Publik kemudian dibuat penasaran setelah muncul bukti pembayaran oleh individu yang tidak dikenal masyarakat setempat, memicu dorongan sejumlah pihak agar aparat penegak hukum menelusuri kejelasan pihak yang membantu pembayaran serta dugaan potensi gratifikasi dan kelalaian pengelolaan anggaran daerah.

[Redaktur: Mega Puspita]

Festival multikultural tahunan yang diikuti oleh 13 negara ini menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan produk kreatif dan wastra Nusantara kepada masyarakat global. 

Acara berlangsung setiap hari dari pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat dan menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara.

Pada kesempatan ini, PLN UID Jakarta Raya menampilkan lima UMKM unggulan yang mewakili beragam produk khas Indonesia, yaitu:

Ghawean Dewe — milik Dewi Astuti
Produk: boneka, outer, dan mukena (kriya).

Rumah Batik Palbatu — milik Budi Dwi Hariyanto
Produk: busana batik dan vest batik.

La Suntu Tastio — milik Indari
Produk: tas etnik berbahan tenun dan batik.

Hijasmita — milik Asmita
Produk: scarf, outer, dan pouch.

Ichinogami — milik Putri Ayu Pratami
Produk: papercraft bertema budaya Indonesia.

Kelima UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya ini menjadi bagian dari paviliun Indonesia, menonjolkan keindahan budaya, kearifan lokal, dan kreativitas tangan-tangan terampil anak bangsa.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyampaikan bahwa partisipasi UMKM binaan PLN di ajang MAMF 2025 merupakan wujud nyata peran PLN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memperluas akses pasar global.

“Kami berkomitmen tidak hanya menyediakan listrik andal untuk masyarakat, tetapi juga menyalakan semangat kemandirian ekonomi melalui pengembangan UMKM. Kehadiran lima UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya di Korea Selatan ini menjadi bukti bahwa produk lokal mampu bersaing dan diminati di pasar internasional,” ujar Andy Adcha.

Dalam kegiatan ini, antusiasme pengunjung terlihat luar biasa. Produk-produk seperti boneka, scarf, dan outer menjadi favorit pengunjung asal Korea karena dinilai unik, artistik, dan sarat nilai budaya Indonesia. 

^{Warga Korea Selatan tampak antusias melihat berbagai produk craft dan tas etnik karya UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya pada ajang Migran Arirang Multicultural Festival (MAMF) 24 - 26 Oktober 2025 di Changwon, Korea Selatan. [WAHANANEWS.CO/PLN].}

Selain menarik minat konsumen, ajang ini juga membuka peluang kolaborasi bisnis antara pelaku UMKM Indonesia dan mitra internasional. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kerja sama antara Hub UMK Jakarta Raya dan Toko Wastra Indonesia di Gimhae, Busan, Korea Selatan. 

Melalui kerja sama ini, produk unggulan UMKM PLN UID Jakarta Raya akan dipasarkan dan dipromosikan di toko tersebut selama satu tahun ke depan. Kolaborasi ini menjadi jembatan penting dalam memperluas jangkauan pasar dan memperkenalkan produk unggulan Indonesia ke dunia.

Pemilik Ghawean Dewe, Dewi Astuti, mengaku bangga dapat membawa karyanya hingga ke Korea Selatan dan mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat setempat.

“Saya sangat terharu melihat respon pengunjung Korea yang antusias terhadap produk kami. Banyak yang tertarik dengan boneka dan outer buatan tangan khas Indonesia. Kesempatan ini membuka peluang besar bagi kami untuk memperluas pasar, dan semua ini tidak lepas dari dukungan PLN UID Jakarta Raya yang telah mendampingi kami sejak awal,” ungkap Dewi.

Partisipasi UMKM binaan PLN UID Jakarta Raya dalam MAMF 2025 menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui kolaborasi dan pembinaan berkelanjutan.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Kolaborasi ini dinilai bukan hanya langkah besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memiliki potensi besar menghadirkan tarif listrik yang lebih stabil dan pelayanan yang lebih berkeadilan bagi konsumen.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menyambut positif langkah PLN menggandeng J&F Brazil dalam pengembangan studi PLTA. 

Menurutnya, kerja sama lintas negara ini menandai era baru dalam transformasi energi yang tak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kerja sama PLN dan J&F Brazil ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia mulai menempatkan kepentingan konsumen sebagai bagian penting dalam kebijakan energi nasional. PLTA bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk keadilan energi,” ujar Tohom, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, dalam konteks perlindungan konsumen, penting bagi pemerintah dan PLN memastikan agar hasil dari kerja sama ini benar-benar dirasakan masyarakat luas. 

Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan energi terbarukan harus diterjemahkan menjadi penurunan biaya operasional dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas tarif listrik.

“ALPERKLINAS akan terus mengawal agar dampak positif dari pengembangan PLTA ini tidak hanya berhenti pada level perusahaan. Kita bicara soal hak masyarakat untuk mendapatkan listrik yang andal, bersih, dan dengan harga yang wajar. Ini harus menjadi arah dari setiap kebijakan energi,” tegasnya.

Tohom yang juga Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana ini menjelaskan bahwa kerja sama internasional seperti ini harus diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

Ia menilai, aspek hukum kontraktual, pengawasan investasi, dan perlindungan konsumen perlu berjalan seiring agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam implementasinya.

“PLN sebagai BUMN strategis harus menjaga prinsip keterbukaan dan kepastian hukum. Kerja sama dengan J&F Brazil ini bisa menjadi model sinergi energi lintas negara yang berkeadilan, asalkan pengelolaannya berpijak pada hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut, Tohom menilai langkah PLN ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan transisi energi sebagai agenda nasional menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

Ia berharap kerja sama tersebut dapat mempercepat penggunaan sumber daya air secara optimal dan ramah lingkungan, tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat sekitar kawasan proyek.

“Energi air adalah aset strategis bangsa. Jika dikelola dengan benar, kita bukan hanya memperkuat ketahanan energi, tapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap PLN sebagai penyedia layanan publik yang berkeadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, kerja sama PLN dan J&F Brazil diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. 

Kedua pemimpin menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi simbol solidaritas antarnegara selatan dunia (global south) dalam mendorong ekonomi hijau dan kemitraan strategis jangka panjang di sektor energi.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Bagi ALPERKLINAS, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab bersama untuk menjamin hak dasar masyarakat atas listrik yang andal dan berkeadilan.

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai langkah cepat yang diambil Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dan jajaran PLN UP3 Dumai merupakan bentuk kesadaran kolektif bahwa persoalan listrik bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan kesejahteraan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di kepulauan.

“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya penerangan, tetapi juga produktivitas warga, roda ekonomi, hingga layanan publik. Karena itu, kami melihat apa yang dilakukan Pemkab Meranti dan PLN UP3 Dumai ini sebagai contoh kolaborasi yang patut ditiru oleh daerah lain,” ujar Tohom, Minggu (26/10/2025).

Tohom menuturkan bahwa keandalan listrik harus menjadi prioritas nasional, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis menantang. 

Ia menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah seperti yang dilakukan Meranti menunjukkan kepedulian yang sejalan dengan semangat pelayanan publik.

“Masalah kelistrikan jangan dianggap sepele. Ketika masyarakat hidup dalam kegelapan, kepercayaan terhadap pemerintah ikut meredup. Karena itu, solusi cepat dan kerja bersama antara PLN dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kondisi seperti ini tidak berlarut,” kata Tohom menegaskan.

Dalam pandangannya, persoalan defisit daya sebesar 5 megawatt yang dihadapi PLN Selatpanjang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis semata, tetapi juga membutuhkan strategi komunikasi publik yang transparan dan empatik.

“Masyarakat punya hak untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka juga berhak mendapatkan kepastian kapan kondisi ini akan pulih,” ujarnya.

Tohom yang juga Penerima Gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) dari Raja Paku Buwono Keraton Surakarta ini menambahkan, PLN UP3 Dumai dan Pemkab Meranti telah memperlihatkan contoh kerja nyata yang membumi. 

Menurutnya, kolaborasi semacam ini bisa menjadi model nasional bagi daerah-daerah lain yang menghadapi persoalan kelistrikan serupa.

Ia juga menyoroti pentingnya langkah antisipatif PLN dalam pengadaan pembangkit baru serta perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan di wilayah-wilayah terpencil. 

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat di kepulauan menunggu terlalu lama untuk mendapatkan listrik yang stabil. Ini bukan sekadar proyek, ini amanah konstitusi,” katanya.

Dengan kolaborasi yang kini berjalan, harapan baru mulai tumbuh di Kepulauan Meranti. Antara langkah pemerintah daerah dan upaya PLN, terpancar tekad yang sama — menghadirkan terang yang berkelanjutan bagi masyarakat yang telah lama menanti kepastian energi.

[Redaktur: Mega Puspita]

Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui kolaborasi dengan The New Factory (TNF), koperasi mode sirkular di Bandung yang memanfaatkan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya PLN UID Jawa Barat untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular dan mendukung pemberdayaan masyarakat di sektor industri kreatif yang ramah lingkungan.

The New Factory sendiri digerakkan oleh mantan pekerja tekstil dan pelaku kreatif muda yang memiliki visi mengurangi limbah industri fesyen serta menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs). 

Melalui inovasi seperti upcycling dan pengembangan material COPPO (panel multifungsi dari limbah tekstil non-recyclable), TNF membuktikan bahwa kreativitas dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengatakan bahwa PLN melihat TNF sebagai mitra yang memiliki semangat sejalan dengan misi PLN dalam mewujudkan keberlanjutan.

“PLN tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya. Dukungan terhadap The New Factory adalah bagian dari komitmen kami untuk menumbuhkan ekosistem hijau dan berkelanjutan, di mana energi, kreativitas, dan kepedulian sosial berjalan beriringan,” ujar Sugeng, Kamis (23/10/2025).

Dukungan PLN UID Jawa Barat kepada TNF mencakup, penguatan sarana dan prasarana produksi, penyediaan listrik yang andal dan efisien, serta kemitraan dalam kegiatan kreatif dan sosial untuk meningkatkan kapasitas para anggota koperasi. 

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan langsung dalam mendorong lahirnya industri kreatif hijau yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

“Kami percaya bahwa investasi sosial seperti ini bukan sekadar bantuan, tetapi langkah strategis untuk menyalakan energi positif di masyarakat. Melalui ruang kreatif seperti The New Factory, kami ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dimulai dari hal sederhana seperti dari limbah menjadi peluang lalu dari energi menjadi perubahan,” tambah Sugeng.

CEO The New Factory, Alia Sarastita, menyambut baik dukungan PLN UID Jawa Barat dan menilai kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan sinergi lintas sektor. 

“Dukungan PLN tidak hanya membantu kami secara infrastruktur, tetapi juga memberi kepercayaan diri bagi para pekerja dan anggota koperasi untuk terus berinovasi. Kami melihat energi bukan sekadar listrik, tetapi juga simbol kekuatan untuk berkarya dan bertumbuh bersama,” ujar Alia.

“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa perusahaan besar seperti PLN bisa berjalan seiring dengan komunitas lokal untuk mewujudkan ekonomi yang adil, hijau, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PLN UID Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperluas dukungan terhadap berbagai inisiatif berbasis green energy, circular economy, dan pemberdayaan komunitas lokal, serta menjadikan energi listrik tidak hanya menggerakkan kehidupan, tetapi juga menumbuhkan keberlanjutan.

[Redaktur: Zahara Tio]

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di wilayah kerja PLN UP3 Gunung Putri yang mencakup beberapa Unit Layanan Pelanggan.

Pada kesempatan istimewa ini, PLN UP3 Gunung Putri melakukan penyalaan untuk 11 pelanggan penerima bantuan listrik gratis, sebagai wujud nyata kehadiran PLN dalam mendorong pemerataan akses listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan LUTD kali ini juga melibatkan kolaborasi antara PLN dan para stakeholder, di antaranya Polsek Cileungsi yang diwakili oleh Kapolsek Cileungsi Bapak Kompol Edison,Lurah Cipenjo Ibu Yeni Lusiana,Danramil Cileungsi yang diwakili oleh Wadanramil Bapak Budi kuncoro, dan perangkat desa lainnya.

Kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui energi listrik.

Manager PLN UP3 Gunung Putri, Darwin Simanjuntak, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat yang belum menikmati listrik, sekaligus menjadi momen refleksi semangat Hari Listrik Nasional ke-80.

“Hari Listrik Nasional bukan hanya tentang pencapaian PLN, tapi tentang bagaimana kami terus berkomitmen menerangi negeri hingga pelosok. Melalui program Light Up The Dream ini, kami berharap kehadiran listrik dapat membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Darwin, Selasa (21/10/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, memberikan apresiasi kepada seluruh insan PLN yang telah berperan aktif dalam kegiatan LUTD serentak ini.

“Kolaborasi dan semangat gotong royong dari seluruh pegawai PLN menjadi kunci sukses dalam mewujudkan listrik untuk semua. Momentum HLN ke-80 ini mengingatkan kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari akses listrik,” ungkap Sugeng.

Melalui kegiatan Light Up The Dream, PLN tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi masyarakat. Program ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk masyarakat.

[Redaktur: Kiky]

Dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat kembali menyalakan harapan melalui program Light Up The Dream (LUTD) dengan menyambungkan listrik gratis bagi 844 keluarga kurang mampu di seluruh Jawa Barat.

Penyalaan listrik dilakukan secara serentak pada Selasa (21/10/2025) di berbagai wilayah, dengan jumlah penerima manfaat terbanyak di Sukabumi (120 pelanggan) dan Cianjur (94 pelanggan). 

Hingga Oktober 2025, total keluarga yang telah menikmati sambungan listrik gratis dari program LUTD di wilayah kerja PLN UID Jawa Barat mencapai 2.785 keluarga.

Salah satu penerima manfaat adalah Tasem (80), seorang pengumpul barang bekas asal Kelurahan Telagamurni, Cikarang. 

Setelah sekian lama menumpang listrik dari tetangga, kini ia bisa menikmati sambungan listrik mandiri di rumahnya.

“Alhamdulillah, sekarang rumah saya terang sendiri. Terima kasih PLN Cikarang sudah bantu saya punya listrik. Rasanya seperti mimpi,” tutur Tasem dengan mata berbinar.

Kebahagiaan serupa dirasakan oleh Nenden, warga Cimahi, yang kini dapat melihat cucu-cucunya belajar dengan nyaman di malam hari.

“Syukur, hidup kami kini lebih terang. Cucu-cucu saya bisa mengerjakan PR dengan leluasa tanpa takut listrik mati. Terima kasih PLN, semoga terus membantu keluarga lain yang membutuhkan,” ujarnya haru.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyampaikan bahwa program Light Up The Dream bukan hanya tentang sambungan listrik, tetapi tentang membuka peluang dan harapan baru bagi masyarakat.

“Setiap rumah yang tersambung listrik berarti membuka peluang baru seperti anak-anak bisa belajar lebih baik, keluarga bisa berusaha lebih produktif, dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Ini adalah bentuk kepedulian PLN untuk menyalakan kehidupan,” ujar Sugeng.

Selain penyambungan listrik gratis, PLN UID Jawa Barat bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN juga menyalurkan paket sembako bagi masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial dalam peringatan HLN ke-80.

“Kami ingin memastikan energi yang kami salurkan bukan hanya menghidupkan lampu, tetapi juga menggerakkan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Sugeng.

Program Light Up The Dream merupakan inisiatif sosial berupa bantuan pemasanngan listrik gratis yang pendanaannya bersumber dari donasi pegawai PLN di seluruh Indonesia. 

Melalui program ini, PLN berkomitmen untuk menghadirkan listrik yang tidak hanya menerangi rumah, tetapi juga menyalakan masa depan menumbuhkan ribuan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati terang listrik.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Promo ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas listrik agar aktivitas rumahan maupun usaha kecil berjalan makin lancar dan efisien.

Menurut Manager PLN UP3 Sumedang, Ramdani Agustiyansah, program ini merupakan bentuk kedekatan PLN dengan pelanggan sekaligus cara merayakan Hari Listrik Nasional bersama masyarakat.

Ramdani menjelaskan bahwa PLN ingin merayakan Hari Listrik Nasional bersama para pelanggan setia melalui pemberian promo spesial. 

Menurutnya, PLN memberikan potongan 50 persen untuk Biaya Penyambungan Tambah Daya bagi pelanggan dengan daya awal 900 VA hingga 5.500 VA. “Promo ini berlaku mulai 17 Oktober sampai 30 Oktober 2025, jadi pastikan tidak terlewat,” ujarnya, Senin (20/10/2025).

Ia menerangkan, untuk memperoleh voucher tambah daya, pelanggan cukup melakukan satu kali transaksi melalui aplikasi PLN Mobile, baik pembayaran listrik maupun pembelian token. 

“Cukup satu transaksi terlebih dahulu di PLN Mobile, lalu voucher bisa digunakan untuk proses tambah daya,” jelas Ramdani.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa bagi pelanggan pascabayar terdapat penyesuaian uang jaminan langganan yang dapat diangsur sebanyak 12 kali dan akan masuk ke rekening berjalan. 

Ramdani pun mengingatkan pentingnya memastikan permohonan, karena “Apabila permohonan tambah daya dibatalkan, voucher yang telah dipakai akan hangus,” tegasnya.

Ramdani menambahkan bahwa Promo OOTD juga menghadirkan benefit ekstra yang tak kalah menarik.

Menurutnya, setelah proses tambah daya selesai, pelanggan akan mendapatkan e-voucher listrik senilai Rp80.000 yang terdiri dari empat paket masing-masing Rp20.000, dan promo ini khusus bagi 50.000 pelanggan pertama yang berhasil menyelesaikan proses tambah daya sehingga menjadi kesempatan terbatas yang wajib dimanfaatkan.

E-voucher tersebut dapat digunakan sebagai potongan pembayaran tagihan listrik atau pembelian token sehingga manfaat promo makin terasa langsung di kantong pelanggan.

Dengan demikian, tidak hanya biaya tambah daya yang lebih hemat, tetapi pelanggan juga memperoleh bonus saldo listrik untuk mendukung penggunaan listrik lebih nyaman.

General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa program ini juga merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. 

Ia menyampaikan bahwa melalui promo tambah daya ini, PLN ingin mempermudah pelanggan dalam meningkatkan kebutuhan listrik agar lebih andal dan nyaman digunakan di berbagai aktivitas.

“Program promo tambah daya ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk menikmati listrik yang lebih andal dan nyaman,” ujar Sugeng. 

Ia menambahkan bahwa biaya yang lebih terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga sehingga aktivitas sehari-hari berjalan lebih nyaman.

Sugeng juga menandaskan bahwa manfaat program ini turut dirasakan pelaku UMKM yang memerlukan daya listrik lebih besar untuk mendukung kegiatan produksinya. 

“Semoga dengan dukungan pasokan listrik yang cukup, aman, dan andal, roda ekonomi akan berjalan semakin lancar dan berkelanjutan,” tuturnya. Ia berharap langkah ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Program Jumat Berkah merupakan  bentuk keperdulian UP3 Bandung pada bentuk  usaha UMKM dalam membantu menggerakkan roda perekonomian melalui berbagai suntikan yang memicu UMKM terus dapat berkembang, sekaligus berbagi dengan masyarakat dan menebarkan kebaikan. 

Senyum tulus masyarakat yang menerima menjadi penyemangat insan PLN untuk tetap berjuang untuk dapat memberikan lebih banyak lagi manfaat bagi masyarakat sesuai komitmen PLN untuk hadir dan melayani masyarakat. 

Pada kesempatan ini, hari Jumat (17/10/2025),  ULP Cijawura melariskan dagangan Nasi Kuning Bu Neni , yang berjualan di daerah Ibrahim Adjie , Buah Batu.  

Nasi kuning tersebut pada akhirnya dibagikan petuga kebersihan, tukang ojek, tukang parkir hingga pedagang keliling disekitara ULP Cijawura.

Neni , selaku pemilik dan penjual UMKM Nasi Kuning, menyatakan rasa terima kasihnya atas keperdulian  ULP Cijawura dalam mendukung usahanya , dan secara tidak langsung mempromosikan dagangannya ke masyarakat.

 “Alhamdulillah, semoga senantiasa menjadi berkah,” Ujar Neni.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Bandung,  Donna Sinatria  menyampaikan “Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan rasa empati, saling peduli, dan memperkuat tali silaturahmi antar sesama. Semoga langkah kecil ini menjadi inspirasi untuk terus berbagi dan menebar manfaatAlhamdulillah pada hari ini Jumat, 17 Oktober 2025 ULP Cijawura telah menyampaikan amanah terbaik. Semoga kebaikan ini menjadi bukti komitmen PLN untuk turut serta menyebarkan energi kebaikan dan hadir berperan serta meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat ”, ungkap Donna.

Sementara itu,  General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo menyatakan apresiasinya kepada UP3 Bandung dalam usahanya menumbuhkan rasa keperdulian dan semangat saling mendukung dalam memajukan perekonomian menjadi lebih baik.

 “PLN Berkomitmen menciptakan manfaat nyata ditengah masyakat dalam bentuk keperdulian dengan UMKM dan masyarakat sebagai bentuk apresiasi PLN terhadap nilai- nilai kemanusiaan yang dijunjungnya. Semoga usaha ini dapat  terus bermanfaat  memajukan memberikan masyarakat untuk terus berjuang dan bertahan dalam segala kondisi.”, tutup Sugeng Widodo.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Acara yang dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat serta berbagai pejabat daerah dan masyarakat ini berlangsung dengan lancar berkat kesiapan personel PLN dalam menjaga kontinuitas suplai listrik di seluruh lokasi kegiatan.

Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta meninjau berbagai program pembangunan daerah. 

PLN turut mengambil peran penting dengan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari penyediaan panggung utama, sistem tata suara, hingga penerangan area kegiatan, berjalan tanpa gangguan pasokan listrik.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tasikmalaya, Yudho Rahadianto menyampaikan bahwa PLN telah melakukan berbagai langkah antisipatif sebelum acara berlangsung. 

“Kami melakukan pemeriksaan jaringan, perawatan gardu distribusi, serta menyiapkan petugas siaga di lokasi acara. Selain itu, PLN juga menyiagakan Tim Siaga yang terdiri dari Pegawai dan Rekan-rekan dari Pelayanan Teknik (Yantek) untuk memastikan penanganan cepat jika terjadi gangguan,” ujarnya, dikutip MInggu (19/10/2025).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam mendukung suksesnya agenda pemerintah daerah serta memastikan keandalan sistem ketenagalistrikan, khususnya pada kegiatan besar yang melibatkan masyarakat luas.

“Kami tidak hanya fokus pada penyediaan listrik, tetapi juga memastikan keandalan sistem dan kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung. Selama kegiatan berlangsung, seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi normal tanpa adanya laporan gangguan. Keberhasilan ini menjadi bukti kesiapan PLN dalam memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mendukung terciptanya suasana aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat yang hadir,” ungkap Sugeng.

PLN juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak yang turut berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. 

Sinergi yang terjalin antara PLN, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menjaga keandalan pasokan listrik, tidak hanya pada kegiatan resmi pemerintahan, tetapi juga dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Ciamis dan sekitarnya.

[Redaktur: Rimma]

Salah satu program unggulan yang diinisiasi adalah Light Up The Dream (LUTD), sebuah program penyambungan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu. 

Program ini didanai dari donasi para pegawai PLN yang secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.

Bapak Sahrul, yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian, tinggal di Kp. Tapak Serang Desa Lenggahjaya Kec. Cabangbungin berkesempatan mendapat listrik gratis dari PLN. 

Senyum bahagia terpancar dari keluarga kecil mereka sebagai bukti nyata bahwa listrik bukan sekedar energi tetapi juga simbol harapan kehidupan sejahtera, impian sederhana yang akhirnya menjadi nyata. 

Kini, rumahnya telah teraliri listrik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan produktivitas meningkat.

Manager PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin, menyampaikan, “Kami di PLN UP3 Bekasi sangat bangga bisa menjadi bagian dari program LUTD. Setiap senyuman dan ucapan terima kasih dari keluarga penerima manfaat adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus melayani dengan sepenuh hati. Semoga listrik yang sudah terpasang ini dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan mereka,” ujar Firman, dikutip Selasa (18/10/2025).

Firman juga menambahkan pentingnya kolaborasi untuk menjalankan program sosial seperti ini. 

“Kami percaya bahwa keberhasilan program Light Up The Dream tidak terlepas dari kerja sama dan semangat gotong-royong. Dengan terus melibatkan berbagai pihak, kami yakin dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan bantuan serupa. Program ini adalah bentuk nyata semangat PLN dalam menerangi kehidupan dan memberikan harapan baru bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan bahwa program Light Up The Dream adalah wujud nyata kepedulian PLN terhadap masyarakat. 

“Kami percaya bahwa listrik adalah kebutuhan dasar yang harus diakses oleh semua orang. Melalui program ini, kami ingin membantu masyarakat kurang mampu menikmati manfaat listrik yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Kami berterima kasih kepada para pegawai PLN yang telah berkontribusi dalam program ini,” tegas Sugeng.

PLN UP3 Bekasi berkomitmen untuk terus menjalankan program-program sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat.

Dengan semangat melayani, PLN ingin memastikan bahwa listrik tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga menjadi sumber harapan bagi semua lapisan masyarakat.

[Redaktur: Mega Puspita]

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pemeliharaan terpadu yang dirancang untuk memperkuat infrastruktur jaringan dan meminimalkan potensi gangguan pada sistem distribusi.

Berlokasi di Penyulang Krisan, kegiatan ini melibatkan sinergi lintas unit. Seluruh bagian Jaringan UP3 Bekasi bersama tim teknik dari ULP Prima Bekasi, ULP Bekasi Kota, ULP Medan Satria, dan ULP Bantar Gebang turut ambil bagian. 

Dengan mengerahkan 12 regu kerja dan sekitar 60 personel, seluruh rangkaian pekerjaan berhasil diselesaikan dalam satu hari dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kualitas kerja.

Fokus utama kegiatan ini terbagi dalam beberapa sasaran penting:

- Pemeliharaan Kubikel = 12 Gardu
- Pemasangan Bushing = 2 Gardu
- Pemasangan Protective Slevee = 34 titik
- Penggantian bending wire >< Top ties = 22 titik
- Penggantian isolator flash over = 6 buah
- Perbaikan hotspot hsl tier 2 = 4 titik

Manager PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin, menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini, PLN tidak hanya melakukan perawatan teknis, tetapi juga menunjukkan semangat kolaboratif dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

Pelaksanaan GKONS menjadi wujud nyata dari transformasi operasional PLN yang semakin adaptif, tanggap, dan berorientasi pada keandalan jangka panjang.

“Tak hanya aspek teknis, kegiatan ini juga menunjukkan kekuatan kolaborasi lintas unit serta komitmen tinggi terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Setiap personel dibekali prosedur kerja yang sesuai standar dan peralatan pelindung diri yang lengkap,” ujar Firman.

Sementara itu, di Bandung, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, juga memberikan apresiasi atas semangat tim di lapangan dan menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjaga kualitas layanan. 

“Langkah seperti ini menjadi bentuk kesiapan PLN dalam menghadapi berbagai kondisi cuaca dan tantangan lingkungan. Kami dorong semua unit untuk terus aktif dan responsif dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah kerja masing-masing,” tutup Sugeng.

[Redaktur: Rimma]

Jeddah Tower dirancang menjulang setinggi 3.281 kaki atau sekitar 1.000 meter, melampaui Burj Khalifa yang kini memegang rekor dengan tinggi 828 meter. 

Data tersebut dikonfirmasi oleh Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), lembaga internasional yang berfokus pada studi bangunan pencakar langit dan desain perkotaan berkelanjutan.

Proyek yang digagas oleh Jeddah Economic Company ini kini tengah memasuki tahap konstruksi signifikan, dengan struktur bangunan telah mencapai lantai ke-73 dan ketinggian 293,9 meter.

Sementara lantai yang tertutup hampir sempurna sudah sampai lantai ke-68 dengan ketinggian 273,9 meter, artinya sekitar 42 persen dari total 157 lantai telah terbangun.

Konstruksi Jeddah Tower ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028, menandai babak baru dalam sejarah arsitektur modern.

Pembangunan menara raksasa ini sejatinya dimulai pada tahun 2013, namun sempat terhenti pada 2018 setelah kontraktor utamanya, Binladin Group, ditarik keluar dari proyek menyusul kebijakan “pembersihan korupsi” oleh pemerintah Arab Saudi antara 2017 hingga 2019.

Bakr bin Laden, presiden perusahaan sekaligus saudara tiri Osama bin Laden, termasuk salah satu yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Pandemi COVID-19 juga memperparah keterlambatan proyek, sebelum akhirnya konstruksi kembali dilanjutkan pada September 2023.

Sebelum dihentikan, sepertiga struktur bangunan sudah berhasil diselesaikan.

Jeddah Tower, atau dikenal juga dengan nama Kingdom Tower, dirancang oleh arsitek ternama Adrian Smith dan Gordon Gill dari firma Adrian Smith + Gordon Gill Architecture.

Gedung ini berlokasi di kota Jeddah, kawasan pelabuhan utama di tepi Laut Merah sekaligus kota terpadat kedua di Arab Saudi.

Setelah rampung, Jeddah Tower akan menjadi ikon baru kota tersebut dan menambah daftar keajaiban arsitektur Jeddah seperti Masjid Terapung Penang dan kawasan bersejarah Al Balad yang terkenal dengan bangunan-bangunan berbahan koral.

Menara ini dirancang sebagai bangunan multifungsi yang mencakup area perkantoran, hunian mewah, ruang komersial, dan hotel.

Jeddah Tower juga akan memiliki dek observasi tertinggi di dunia serta balkon luar ruangan berdiameter 98 kaki yang awalnya direncanakan sebagai helipad.

Secara estetika, bangunan ini mengusung gaya neo-futuristik, yang memadukan elemen teknologi canggih dengan inovasi desain arsitektur berani dan efisien terhadap gaya angin ekstrem.

Bentuk menara yang ramping dan sedikit meruncing ke arah puncak, menurut sang arsitek, terinspirasi dari daun palem—simbol yang erat kaitannya dengan identitas budaya Arab Saudi.

“Geometri menara, yang dimulai dari dasar sebagai bentuk tripod tunggal, kemudian secara bertahap terpisah di puncak menara, berkaitan dengan karakteristik kinerja angin menara, sebuah analogi pertumbuhan baru yang dipadukan dengan teknologi,” jelas Smith dan Gill dalam pernyataannya.

Jeddah Tower diharapkan tidak hanya menjadi simbol supremasi arsitektur modern, tetapi juga tonggak baru dalam ambisi Arab Saudi menuju transformasi ekonomi dan citra global melalui megaproyek Vision 2030.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Dialah Katyaluna Humayra Az-Zahraa, atau akrab disapa Mayra, siswi kelas 5 SDIT Al Fitrah Bandung yang baru saja mengukir prestasi gemilang bagi kotanya lewat ajang bergengsi RUKIBRA “Parahyangan Marching Spirit 2025.”

Bukan sembarang anak, Mayra adalah Komandan Pleton (DanTon) yang sukses memimpin pasukannya meraih Juara Utama 1 Kibra Terbaik 1 Piala Bergilir Wali Kota Bandung dalam ajang Lomba Regu Pengibar Bendera (RUKIBRA) “Parahyangan Marching Spirit 2025” di Parahyangan Plaza Bandung, Sabtu (4/10/2025) lalu. 

Di antara puluhan tim dari berbagai sekolah dasar se-Bandung Raya, komando tegas dan ketepatan langkah Mayra menjadi daya tarik tersendiri yang memikat perhatian juri maupun penonton.

Namun di balik ketegasan dan kemenangan itu, Mayra menyimpan cerita yang sederhana dan jujur. Ia mengaku tak pernah menyangka akan meraih juara.

“Awalnya aku nggak berharap apa-apa, soalnya pesertanya banyak banget dan semuanya keren,” ucapnya polos.

Seiring latihan yang makin intens dan keyakinan yang tumbuh setiap hari, kepercayaan dirinya pun menguat. “Aku latihan sungguh-sungguh, berdoa tiap hari, dan terus yakinin diri kalau aku bisa. Akhirnya waktu lomba, aku cuma bilang ke diri sendiri: lakukan yang terbaik,” tuturnya.

Kemenangan itu baginya bukan sekadar piala, melainkan bukti bahwa usaha, disiplin, dan doa bisa menembus batas. Dengan mata berbinar, ia menegaskan, “Aku cuma pengin buktiin kalau aku juga bisa memimpin, supaya teman-teman di sekolah nggak lagi mandang aku sebelah mata.”

Kagum Melihat Kekompakan

Ketertarikan Mayra pada dunia RUKIBRA bermula dari rasa kagum. 

“Aku senang lihat pasukan pengibaran bendera. Gerakannya kompak, semua terlihat keren dan berwibawa,” ujar putri pertama dari pasangan Bapak Nugroho Arie Putranto dan Ibu Riri Arviani ini, penuh semangat.

Alhasil, ia bertekad untuk bisa ikut jadi bagian dari pasukan pengibar bendera. 

“Aku pengin ngerasain gimana rasanya baris dengan kompak, ngebawa bendera dengan penuh tanggung jawab, dan teriak aba-aba dengan lantang,” tuturnya sambil tersenyum.

Baginya, setiap langkah dan komando punya makna. “RUKIBRA ngajarin aku buat nggak asal bergerak. Semua harus punya irama, dan kalau udah kompak, rasanya luar biasa,” ucapnya.

Dari Pandangan Sebelah Mata ke Pembuktian Diri

Menjadi komandan pleton bukan hal mudah bagi Mayra. Saat pertama kali ditunjuk, tak sedikit yang meragukannya. “Awalnya aku sedih, tapi itu malah bikin aku makin semangat,” katanya.

Ia berlatih keras setiap hari, bahkan melatih suaranya agar bisa lantang. 

“Aku latihan teriak aba-aba di rumah, kadang sampe serak. Tapi aku nggak mau nyerah. Aku pengin buktiin kalau aku mampu,” tuturnya.

Dan benar saja, suara lantang Mayra akhirnya menjadi salah satu yang paling mencolok di arena lomba. Saat semua mata tertuju padanya di hari pertandingan, rasa gugup berubah jadi keberanian. 

“Begitu aku teriak ‘Siap! Gerak!’, semua hilang. Yang aku rasain cuma semangat buat bawa pasukanku sampai akhir,” ucapnya bangga.

Mengubah Kehidupan Sehari-hari

Bagi Mayra, latihan RUKIBRA tidak hanya membentuk fisik, tapi juga karakternya. 

“Sejak ikut latihan, aku jadi lebih disiplin dalam semua hal, dan kalau dikasih tugas di sekolah aku jadi lebih tanggung jawab,” katanya.

Ia juga belajar menghargai waktu dan kerja sama. “Di pasukan, semua harus kompak,” ujarnya.

Latihan keras selama dua bulan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berani menghadapi tantangan. “Sekarang aku lebih tahan. Rasa capek nggak masalah, asal hasilnya baik,” tambahnya.

Cita-cita yang Membumbung Tinggi

Meski dikenal sebagai komandan cilik yang tegas, Mayra menyimpan impian yang lembut. “Aku pengin jadi dokter gigi,” ujarnya mantap. 

“Aku suka banget lihat orang senyum. Kalau giginya sehat, senyumnya jadi indah, dan aku pengin bantu orang supaya bisa senyum tanpa takut.”

Bagi Mayra, menjadi dokter gigi adalah cara lain untuk berbuat baik bagi banyak orang. 

“Aku belajar dari RUKIBRA, kalau mau bantu orang itu butuh ketekunan dan tanggung jawab. Sama kayak dokter, harus teliti dan nggak boleh asal-asalan,” katanya.

Generasi Kecil dengan Semangat Besar

Di tengah gemuruh tepuk tangan di Parahyangan Fest 2025, suara lantang Mayra bukan sekadar aba-aba komando, tapi gema semangat generasi muda Indonesia yang berani bermimpi, pantang menyerah, dan siap memimpin dengan hati.

Dari lapangan kecil di Bandung, sosok bernama Mayra telah membuktikan bahwa keberanian tidak diukur dari usia atau tinggi badan, melainkan dari tekad untuk terus berjuang.

“Selama kita mau berusaha dan berdoa, pasti bisa,” tutup Mayra dengan senyum merekah. 

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]

Aplikasi PLN Mobile ini diciptakan memiliki banyak fitur di dalamnya dan didesain sedemikian rupa sehingga mudah untuk diakses dan memiliki banyak manfaat.

Agar mendapatkan pelayanan PLN yang praktis dan cepat, PT PLN (Persero) Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan (UP3) Indramayu mengajak masyarakat untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Semua kebutuhan yang berkaitan tentang listrik dapat diakses dengan mudah dalam satu genggaman.

Aplikasi PLN Mobile ini dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Dengan melengkapi data diri seperti KTP dan ID Pelanggan PLN. 

Setelah mendapatkan verifikasi, pelanggan dapat menggunakan seluruh fitur pada aplikasi ini. 

PLN Mobile saat ini sudah menyediakan 4 menu utama yaitu :

1. Kelistrikan, seperti Pasang Baru, Tambah Daya dan Penerangan Sementara untuk keperluan pesta. Pelanggan juga dengan mudah dapat melakukan pembayaran listrik dan pembelian token.

2. Internet, merupakan produk yang diluncurkan pada tahun 2021 yaitu ICONNET. Menyediakan layanan internet bagi pelanggan yang di pulau Jawa sudah melayani sampai dengan 100Mbps.

3. ListriQu, yaitu layanan untuk menangani keluhan pelanggan apabila mengalami gangguan listrik, dengan layanan ini pelanggan yang melapor dapat tracking status keluhannya.

4. SPKLU, dengan fitur ini pengguna kendaraan listrik bisa mengakses lokasi SPKLU terdekat, atau bagi pelanggan yang berminat memasang home charging bisa mengaksesnya pada menu ini.

Suharno, Manager PLN UP3 Indramayu, mengatakan, aplikasi yang merupakan inovasi PLN ini terus di perkenalkan dan dilengkapi dengan fitur–fitur untuk memenuhi keperluan kelistrikan pelanggan.

“ Kemudahan dimulai dari cara mengunduhnya hingga menggunakan fitur-fiturnya, menjadikan PLN Mobile sebagai langkah untuk semakin mudah dalam melayani kebutuhan pelanggan, hanya dalam satu genggaman. Harapannya dengan semakin mudah penggunaan aplikasi ini, maka akan semakin banyak pelanggan yang menggunakannya secara maksimal” terang Suharno, dikutip Selasa (30/9/2025). 

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat, Sugeng Widodo menyampaikan, PLN Mobile hadir sebagai jawaban untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan pada masyarakat.

”PLN Mobile adalah media komunikasi antara PLN dengan pelanggan, dimanapun dan kapanpun berada, dan dari berbagai kalangan serta usia. PLN saat ini dapat dengan mudah dijangkau pelanggan. Seluruh informasi, juga transaksi kelistrikan tersedia dan sangat transparan. Hadirnya PLN Mobile adalah bentuk komitmen PLN dalam memberikan kepuasan pelanggan, dengan layanan terbaik” tutup Sugeng.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Melalui program Jumat Berkah, mereka memberikan Gerobak Modal Usaha kepada tiga pelaku UMKM di lingkungan sekitar, sekaligus menyalurkan santunan bagi anak yatim dan dhuafa.

Pemberian gerobak ini menjadi wujud nyata PLN untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Senyum tulus para penerima, yang sebelumnya telah melalui seleksi ketat oleh tim YBM PLN, menjadi motivasi bagi insan PLN untuk terus memberikan manfaat. 

Tiga UMKM yang beruntung mendapatkan bantuan yakni Iin, penjual gorengan; Saefudin, penjual mie ayam dan mie bakso; dan Sadarin, penjual warkop keliling.

Salah satu penerima, Saefudin, mengungkapkan rasa syukurnya. “Alhamdulillah, akhirnya saya dapat berjualan dengan lebih nyaman, dan semoga dapat laris dan membantu perekonomian keluarga saya. Semoga PLN semakin sukses dan semakin banyak bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Saefudin, yang juga menerima bantuan modal tunai, dikutip Sabtu (20/9/2025).

Sementara, Leandra Agung Tri Radi Putra, Manajer PLN UP3 Bandung, menyampaikan bahwa bekerja tak hanya soal rutinitas, melainkan ladang amanah untuk berbuat baik.

“Bekerja bukan sekadar rutinitas, tapi ladang amanah untuk dapat memberikan manfaat bagi sesama. Melalui Jumat Berkah kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang diberikan, semoga dapat memberikan kehangatan dan semangat bagi masyarakat untuk terus berjuang meningkatkan kehidupannya,” kata Leandra.

Selanjutnya, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyatakan rasa syukurnya PLN dapat mendukung masyarakat untuk tumbuh bersama.

”PLN berkomitmen memberikan usahanya untuk dapat menciptakan manfaat nyata di tengah masyarakat. PLN berharap dapat bermanfaat memajukan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugeng.

Dengan adanya kegiatan ini, PLN menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan energi listrik yang andal, tetapi juga menjadi mitra yang peduli terhadap kesejahteraan sosial.

Sinergi antara PLN, YBM PLN, dan masyarakat diharapkan dapat terus terjalin, menciptakan energi positif dan berkelanjutan demi kemajuan bersama.

[Redaktur: Mega Puspita]

Pengerjaan Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB) Tegangan Menengah (TM) dilakukan di Jl. Raya Tangkuban Parahu No.212, Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan fokus kegiatan bongkar pasang jumper SSO KBC Penyulang NLO.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 8 personel terlatih PDKB TM dikerahkan dalam kondisi sehat dan penuh semangat juang, mengedepankan aspek keselamatan kerja serta standar pelayanan terbaik.

PDKB menjadi salah satu inovasi PLN dalam melaksanakan pekerjaan teknis tanpa harus memadamkan listrik, sehingga pelanggan tetap dapat menikmati pasokan listrik yang andal meski jaringan sedang diperbaiki.

Manager PLN UP3 Cimahi, Aryta Wulandari, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya PLN untuk semakin dekat dengan pelanggan. 

“Kami terus berupaya menjaga kualitas layanan melalui kegiatan pemeliharaan yang terukur, PDKB memungkinkan kami melakukan pekerjaan tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan, Ini adalah wujud semangat kami untuk menghadirkan listrik andal, demi mendukung aktivitas masyarakat di sektor rumah tangga, pariwisata, pendidikan, maupun bisnis yang berkembang pesat di wilayah Lembang,” jelas Aryta, dikutip Senin (15/9/2025).

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat Sugeng Widodo, memberikan apresiasi atas dedikasi tim di lapangan. “Saya bangga dengan kinerja rekan-rekan PLN UP3 Cimahi yang bekerja dengan penuh komitmen dan profesionalisme.

Lembang merupakan salah satu kawasan vital dengan potensi pariwisata dan usaha yang terus tumbuh. Keandalan listrik menjadi kunci penting bagi perputaran ekonomi di wilayah ini, Melalui pemeliharaan seperti PDKB, PLN berusaha hadir tidak hanya sebagai penyedia energi, tetapi juga sebagai mitra pembangunan masyarakat Jawa Barat,” ungkap Sugeng.

Lembang, yang dikenal sebagai kawasan wisata unggulan di Jawa Barat, membutuhkan dukungan infrastruktur listrik yang prima untuk menopang berbagai aktivitas, mulai dari hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan, Keandalan pasokan listrik juga sangat dibutuhkan oleh sektor pertanian dan pendidikan di wilayah ini.

Dengan adanya pemeliharaan rutin, PLN berupaya memastikan setiap kebutuhan pelanggan dapat terlayani dengan baik, tegasnya. 

Langkah-langkah pemeliharaan seperti ini juga menjadi bagian dari strategi PLN dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

Tidak hanya sekadar memastikan listrik tetap menyala, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang semakin bergantung pada energi listrik dalam aktivitas sehari-hari.

Melalui semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh personel, PLN UP3 Cimahi percaya bahwa pelayanan yang prima hanya bisa tercapai dengan konsistensi, inovasi, dan dedikasi tanpa henti.

Pemeliharaan di Lembang ini pun menjadi salah satu bentuk nyata dari tekad PLN untuk terus hadir dan melayani sepenuh hati.

[Redaktur: Mega Puspita]

PLN turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi pelanganggan tentang pentingnya penggunaan listrik resmi yang aman, sehingga para pedagang dapat berbisnis dengan tenang dan nyaman.

Inisiatif ini merupakan bukti komitmen PLN untuk mendengarkan langsung suara pelanggan. Salah satu pedagang, Suryo yang telah menggunakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik PLN, menyampaikan pengalamannya.

“Kami para pedagang sangat terbantu dengan adanya SPLU. PLN cepat tanggap kalau ada kendala, dan dengan SPLU ini kami lebih tenang karena akses listrik resmi, aman, dan juga lebih hemat untuk mendukung usaha,” ungkapnya, dikutip Sabtu (13/9/2025).

Manajer PLN UP3 Cikarang, Wiedhyarno Arief Wicaksono, menyampaikan, "Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN untuk mengapresiasi kesetiaan pelanggan dan juga lebih mendekatkan diri, mendengar harapan dan masukan dari pelanggan. Kami ingin membuktikan bahwa PLN terbuka untuk terus melakukan perbaikan demi layanan yang semakin optimal,” paparnya.

Melalui inisiatif ini, PLN Cikarang berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM. Penggunaan listrik resmi PLN diharapkan dapat mendorong ketenangan usaha, meningkatkan keamanan, dan mendukung ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan.

Sementara, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menegaskan, “Di momen Hari Pelanggan Nasional ini, PLN Jawa Barat berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, cepat, dan responsif. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami, dan kami akan terus berinovasi menghadirkan solusi kelistrikan yang mendukung aktivitas masyarakat, termasuk UMKM,” ungkapnya.

PLN percaya bahwa sinergi antara perusahaan dengan pelanggan adalah kunci utama dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Oleh karena itu, di Hari Pelanggan Nasional ini, PLN tidak hanya merayakan, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat agar listrik tidak hanya menjadi penerang, tetapi juga pendorong kemajuan dan kesejahteraan.

[Redaktur: Mega Puspita]

Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai bahwa keberadaan P2TL memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketertiban konsumsi listrik sekaligus membangun kesadaran publik akan pentingnya pemakaian energi secara aman dan sesuai aturan.

“P2TL jangan semata dilihat sebagai langkah represif. Esensi utamanya justru ada pada edukasi. Melalui program ini, masyarakat diajak memahami bagaimana menggunakan listrik dengan benar, aman, dan bertanggung jawab,” kata Tohom, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, PLN juga perlu memperkuat pendekatan humanis agar pelaksanaan P2TL tidak menimbulkan resistensi. 

“Konsumen akan lebih menerima bila petugas P2TL menjelaskan dasar hukum, manfaat, dan risiko penggunaan listrik yang tidak sesuai. Jadi, bukan sekadar menertibkan, tetapi juga membangun kepercayaan,” ujarnya.

Tohom menambahkan, edukasi yang konsisten akan berimplikasi pada meningkatnya budaya taat aturan di kalangan konsumen listrik. 

Ia menyebut hal ini sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem kelistrikan yang sehat.

“Kalau masyarakat paham, mereka akan sadar bahwa penggunaan listrik ilegal bukan hanya merugikan PLN, tetapi juga membahayakan keselamatan keluarga dan lingkungan sekitar,” tegasnya.

Tohom yang juga Ketua Umum Relawan Martabat Prabowo-Gibran ini menekankan bahwa edukasi publik menjadi kunci untuk menciptakan keadilan energi. “Sebagai bangsa, kita perlu memastikan bahwa akses listrik tidak disalahgunakan. Energi adalah hak bersama, maka tanggung jawab kita juga kolektif,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat kompetensi dan integritas petugas lapangan, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukabumi menggelar kegiatan Refreshment Petugas P2TL di kantor PLN UP3 Sukabumi, Jalan Bhayangkara No. 220. 

Kegiatan ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur, berlandaskan etika, serta menjunjung keselamatan kerja.

Petugas mendapatkan pembekalan ulang mengenai standar operasional, etika pelayanan, hingga aspek hukum terkait penertiban pemakaian listrik. 

Langkah ini menjadi bentuk kesiapan PLN menghadapi tantangan di lapangan sekaligus memperkuat budaya kerja yang profesional.

Sebelumnya, Manager PLN UP3 Sukabumi, Eka Rahma Daniati, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan juga bentuk edukasi bagi masyarakat. 

Senada, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, menyebut pembaruan kompetensi petugas P2TL penting untuk menjaga keadilan pemakaian listrik sekaligus mendorong pemahaman masyarakat agar menggunakan listrik secara bijak.

[Redaktur: Rinrin Khaltarina]