Tambangnews.id | Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap setidaknya ada 149 lubang bekas tambang di kawasan Ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Berdasarkan data yang didapatkan dari Jatam, lubang tambang itu setidaknya dihasilkan dari total 25 konsesi perusahaan tambang.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengatakan jumlah itu merupakan data terbaru yang dihimpun oleh pihaknya setelah pemerintah memperluas kawasan IKN.
Pada perhitungan awal, tahun 2019, pihaknya mencatat ada 94 lubang tambang di lahan seluas 180 ribu hektare.
"Temuan kami jumlah itu mengalami pertambahan karena luas kawasannya yang sudah sekitar 60 persen dari luasan awal. Kita dapati 149 lubang tambang di 2022," kata Rupang kepada wartawan, Kamis (3/2).
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Wilayah bakal ibu kota baru itu terdiri atas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 yang berada di Kecamatan Sepaku (Kabupaten PPU).
KIPP itu berada di dalam kawasan IKN seluas 56.180 hektare yang mencakpu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu (Kab Kukar).
Berdasarkan UU 3 tahun 2022 tentang IKN, kawasan ibu kota baru itu totalnya mencapai 256.142 hektare di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Kemudian, total termasuk pengembangan kawasan IKN akan mencapai luas wilayah 199.962 hektare yang selain mencakup dua kecamatan di PPU, juga empat kecamatan di Kutai Kartanegara.
Dalam perbincangan selanjutnya pada 7 Maret 2022, Rupang menjelaskan ratusan lubang tambang itu berada di ring dua dan ring tiga yang merupakan kawasan perluasan dan penyangga.
Dari 149 lubang tambang itu, kata dia, sebanyak 92 di antaranya berada dalam konsesi.
"Jika pemerintah tulus ya sudah, 140-an lebih izin pertambanan di kawasan 256 ribu hektare sudah diakhiri saja. dan minta tanggung jawab pemulihan [terhadap pelaku tambang] segera mereka lakukan," kata Rupang.
Rupang mengingatkan upaya reklamasi lubang tambang itu tidak bisa sebentar. Upaya pemulihan, katanya, akan membutuhkan waktu yang lama.
Oleh karena itu ketika pemerintah bersikeras ingin pindah ke ibu kota baru, maka yang harus dilakukan adalah setop semua perizinan tambang itu dan segera lakukan reklamasi.
"Ternyata masih setengah hati. ada tebang pilih memberlakukan kawasan tersebut agar tetap dieksploitasi atau tidak," ujarnya
Bukan hanya itu, Rupang juga mendorong pemerintah selain segera mencabut, juga mencegah upaya perpanjangan izin.
"Celakanya sejumlah izin di ring 3 juga sudah mendapatkan perpanjangan bahkan sampai 2030. Jadi bagaimana mungkin pemulihan kawasan dalam konteks pelestarian terjadi, sementara perusakan masih diberi kesempatan," katanya.
Ia menjelaskan kawasan pertambangan itu umumnya banyak ditemukan di Kukar, dibandingkan di wilayah IKN yang berada di PPU.
Tengah Februari 2022, wartawan melakukan perjalanan ke kawasan bakal IKN di Kecamatan Sepaku.
Dalam perjalanan yang melintasi Bukit Soeharto untuk menuju Sepaku itu, wartawan menemukan pula sejumlah area tambang. Setidaknya dua pintu ke area tambang yang terlihat jelas dari jalan negara di Bukit Soeharto menuju IKN.
Namun, berdasarkan informasi dari petugas di Balitek KSDA Samboja yang mengawasi Bukit Soeharto, area pertambangan itu tak masuk dalam bagian taman hutan raya (Tahura) Bukit Soeharto.
Wartawan pun membandingkannya pernyataan itu dengan peta rencana tata ruang wilayah 2016-2036 yang diakses dari situs Bappeda Kaltim. Memang bagian di seberang jalan itu umumnya berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).
Dari informasi pada situs tersebut pun ditemukan bahwa pertambangan umumnya berada di wilayah Kukar, sementara di Sepaku umumnya adalah hutan produksi.
Salah satu tambang batu bara yang masih aktif di gali di samping lubang bekasnya yang kami juga sempat sambangi adalah di sekitar tol Balikpapan-Samarinda yang berada di wilayah Kecamatan Samboja.
"Kita selalu mempertanyakan kenapa Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru. Apa dasarnya? sudah melihat dasar daya dukung atau daya tampung lingkungannya atau tidak?" ujar Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko saat dihubungi, 2 Maret lalu.
Tanpa ada pemindahan IKN pun, tegas Yohana, pemerintah seharusnya bisa mendorong alam Kaltim untuk dipulihkan, karena memang mengalami krisis dari segi lingkungan.
"Untuk dipulihkan, kenapa tidak dilakukan harus masuk sebuah rencana pembangunan ibukota baru, apa tidak bisa dilakukan pemulihan sebelumnya? Sama logikanya soal kenapa dalam rangka pemerataan ekonomi dan pembangunan harus dipindahkan ibu kotanya? Tidak bisakah itu dilakukan tanpa ada pemindahan ibu kota? karena itu sudah kewajiban pemerintah yang memang terpilih," kata dia.
Persoalan lubang tambang di bakal wilayah IKN secara keseluruhan pun mengundang tanya dari Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.
Dalam Raker Komisi IV DPR dengan MenLHK Siti Nurbaya Bakar pada 17 Februari lalu, Andi mempertanyakan langsung hal tersebut.
Politikus PKS itu mengaku bertanya bukan dengan kepala kosong, karena dia menyaksikan sendiri kondisi lubang-lubang tambang di bakal wilayah IKN.
"Kami ke sana melihat banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lubang-lubang tambang sangat dalam di kawasan calon ibu kota negara ini," kata Andi dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/2).
Andi mempertanyakan langkah KLHK menindak para perusahaan yang tak mengurus lubang tambang. Dia khawatir penutupan lubang tambang itu dilimpahkan ke negara.
Dia menegaskan penutupan lubang tambang adalah tugas perusahaan tambang. Andi tak ingin pemerintah mengalah dan mengambil alih tugas itu.
"Jangan sampai APBN kita digunakan untuk memperbaikinya. Sementara yang merusak mereka. Ini jahat mereka, sudah keruk kekayaan negara, kita yang memperbaikinya," ujar Andi.
Kala itu, Siti tidak merespons sama sekali soal lubang tambang di IKN. Dia hanya membahas soal kawasan hutan di Nusantara.
Korban Tewas
Berdasarkan data Jatam Kaltim, lubang bekas tambang yang tak segera direklamasi bisa berdampak pada lingkungan juga manusia yang menjadi korban.
Rupang mengatakan dari catatan mereka selama 2011-2021, setidaknya 40 orang-umumnya remaja dan bocah-tewas akibat keberadaan lubang tambang tersebut.
Berdasarkan data tersebut, Samarinda menjadi daerah terbanyak yang menyumbang kasus hilang nyawa di lubang bekas tambang. Dari 40 kasus yang ada, 23 di antaranya berasal dari ibu kota Provinsi Kaltim ini.
Selain Samarinda, ada pula kasus kematian karena lubang tambang di kabupaten Kukar. Lubang tambang di wilayah itu mencatat sebanyak 13 jiwa tewas di Kutai Barat.
Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengklaim pemerintah akan membangun IKN Nusantara sebagai kota berkelanjutan, sekaligus untuk menegasikan prasangka duni abahwa Indonesia tidak peduli lingkungan.
Dia menyebut IKN Nusantara akan mengusung platform nol emisi karbon, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan habitat berkelanjutan.
"Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan bahu-membahu bersama-sama mewujudkan pembangunan IKN yang sekaligus akan menjadi jawaban atas prasangka terhadap Indonesia yang dinilai tidak peduli lingkungan," kata Sidik pada 1 Februari lalu.
Sebulan kemudian, 2 Maret 2022, saat dipertanyakan kembali mengenai IKN, Sigit menegaskan untuk ibu kota baru itu perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan.
"Salah satu konsep perkotaan yang dikembangkan di Ibu Kota Nusantara adalah kota hutan (Forest city), yaitu kota yang dikembangkan menggunakan pendekatan lanskap yang terintegrasi, di mana kota yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem, seperti hutan, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam," katanya. [jat]
