“Saya minta rampungkan data ini. Dari laporan yang sampai kepada saya bahwa 713 ribu ha itu dalam proses penyelesaian. Sisanya belum berproses untuk penyelesaian. Di dalam regulasi, perusahaan mengajukan kepada KLHK untuk diproses,” jelasnya.
Kepada Komisi IV DPR, Siti meminta diberikan waktu untuk mengkonsolidasikan data. Sebab ada kendala dispute regulasi.
Baca Juga:
Bupati Pasaman Tandatangani Kerja Sama dengan Sawit Watch di Ruang Kerja
“Saya lihat betul persisnya, dari data 3,2 juta hektar lalu 713 ribu hektare. Ini perlu dilihat dulu datanya karena ada kategori. Selain itu, ada masalah dispute regulasi juga. Sebagai contoh tata ruang ternyata hutan. Beberapa tahun, kabupaten boleh berikan izin sekarang tidak boleh. Saya akan gali lagi dengan RDP lebih detil khusus untuk masalah ini,” harapnya.
Sudin meminta rapat membahas masalah data kawasan hutan dan pencabutan izin konsesi untuk dijadwalkan minggu depan.”Rencana Rabu atau Kamis dijadwalkan rapatnya,” ujarnya. [tum]
