Ali menyebut semestinya program ini tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat. Pemerintah daerah, baik level gubernur dan bupati atau wali kota, seharusnya turut menyediakan anggaran asuransi bagi petani. Terutama karena target yang tinggi membutuhkan dana besar.
Indonesia memiliki sekitar 11 juta hektare lahan padi, dan Kementerian Pertanian menargetkan setidaknya 30 persen luasan itu dilindungi asuransi.
Baca Juga:
Pagar SMKN 1 Kota Jambi Ambruk Telan 3 Korban jiwa
Tak Bisa Berdiri Sendiri
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melihat peran penting asuransi untuk sektor pertanian. Apalagi, kata Dr Vivi Yulaswati Deputi Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Indonesia berada di tengah situasi tak menentu akibat perubahan iklim.
“Instrumen ini berperan dalam memitigasi resiko terhadap dampak negatif perubahan iklim, seperti perubahan curah hujan ekstrem, kenaikan suhu dan gangguan lainnya. Saat ini, kami sedang bersiap menghadapi dampak El Nino, yaitu kemarau panjang, dimulai tahun ini dan puncaknya tahun depan,” kata Vivi dalam konferensi yang sama.
Baca Juga:
LAK DKI Jakarta Buka Posko Pengaduan untuk Kasus Asuransi PT Axa Financial Indonesia
Vivi menyebut, kondisi tidak ideal dalam pelaksanaan asuransi petani bisa dijadikan bahan pelajaran untuk memperbaiki program ini ke depan.
“Kita memahami, asuransi pertanian tidak bisa berdiri sendiri. Harus didukung oleh banyak kegiatan lainnya, seperti misalnya edukasi terhadap petani terkait dengan illiterasi asuransi yang masih cukup tinggi,” kata Vivi.
Selain itu, Bappenas juga memandang penting pelatihan dan penguatan kapasitas petani terkait dengan produksi dan juga mitigasi resiko pertanian. Langkah ketiga adalah mendorong ekosistem dan peran pelaku asuransi pertanian, baik di pusat maupun daerah.
