MAWAKA ID I Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem jadi nol persen di tahun 2024. Sedangkan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5-9 persen.
Berdasarkan peta jalan (roadmap) strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pada tahun ini pemerintah memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi, masing-masing lima kabupaten/kota di setiap provinsi.
Baca Juga:
Kementerian Keuangan Ungkap Utang Pemerintah Masih Terkendali
Kemudian di tahun 2022, upaya tersebut akan diperluas di 212 kabupaten/kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3-3,5 persen.
"Kemudian di tahun 2023-2024, (diperluas) di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3-3 persen, dan di 2024 kemiskinan ekstrem adalah nol persen," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (18/11).
Adapun untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, dalam jangka pendek pemerintah akan menyalurkan tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 694 ribu keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah saat ini tengah menyiapkan regulasi untuk pemberian bantuan tersebut.
Baca Juga:
Pengusaha Optimistis Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,9% di 2023, Asalkan Pemerintah Lakukan Ini
"Program yang didorong di tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300.000 x 3 bulan, jumlah sasarannya adalah 694.000 KPM. Ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes dan ini penyesuaian PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang disiapkan,” katanya pula.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tambahan untuk Program Kartu Sembako dengan jumlah sasaran sekitar 1,4 juta KPM. "Program Kartu Sembako yang ditop up juga Rp300.000 x 3 bulan. Jumlahnya nanti menurut Ibu Mensos sekitar 1,4 juta (KPM), dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember," kata Airlangga pula.
Dalam waktu dekat, Pemerintah juga akan mengadakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrem ini.
"Akan ada survei khusus Susenas kemiskinan di bulan Desember," ujar Menko Perekonomian.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin telah melakukan rangkaian kunjungan kerja ke tujuh provinsi yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2021.
Adapun tujuh provinsi yang menjadi prioritas adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Bapak Presiden telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir tahun 2024,” kata Wapres saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT, Minggu (17/10). (tum)
