Sebab, konsensus ini merupakan keputusan para pemimpin ASEAN ketika bertemu di Jakarta pada April 2021, dan belum ada perubahan hingga kini.
"Selama pemimpin ASEAN tidak memutuskan hal yang berbeda, kita tetap menjadikan implementasi 5 point of consensus menjadi panduan bagi keketuaan Indonesia dalam ASEAN dalam membantu Myanmar untuk mengatasi krisis politiknya," kata Retno.
Baca Juga:
Kawasan Bebas Sampah Masih Minim, Pemkot Bandung Siapkan Langkah Lanjutan
Demokrasi, kata Retno Marsudi, menjadi salah satu elemen ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2023. Adapun tema keketuaan Indonesia dalam ASEAN adalah "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".
ASEAN Matters adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan. Untuk menjadi penting dan relevan, terdapat elemen demokrasi mengenai penghormatan hak-hak asasi manusia.
ASEAN, menurut Retno Marsudi, perlu memerankan peran sentral di dalam menavigasi situasi kawasan, agar kawasan Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai dan stabil.
Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat Jadi Prioritas Nasional, Kelembagaan Disiapkan Kemensos
"Kalau Asia Tenggara stabil, akan memberikan juga pengaruh terhadap stabilitas dan perdamaian di dalam wilayah yang lebih besar lagi, yaitu Indo Pasifik," ujarnya.
Retno juga mengatakan, unsur demokrasi juga dijelaskan dalam Piagam ASEAN (ASEAN charter). Isi piagam tersebut menjelaskan bahwa demokrasi menjadi tanggung jawab negara-negara ASEAN untuk menjalankannya.
"Dan berkali-kali Indonesia mengatakan bahwa kita sangat khawatir terhadap situasi yang terjadi di Myanmar. Dan kita melihat tidak ada kemajuan yang signifikan terhadap implementasi 5 point consensus ASEAN," kata Retno Marsudi.(jef)