WahanaNews.co | Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI MH Said Abdullah menyarankan beberapa langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat di tengah problem kelangkaan pangan yang sempat terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Pertama, menurut Said, pemerintah perlu menyusun peta jalan kebijakan pangan nasional secara akurat. Kedua, pemerintah harus membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi, terkoneksi dengan berbagai pihak. Baik di pusat dan daerah, dengan pendekatan lintas sektoral.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
“Sistem itu harus mampu memberikan peringatan dini atas potensi persoalan rantai pasok pangan. Pembangunan sistem logistik pangan ini sekaligus memudahkan pendataan bagi berbagai instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan lain-lain,” kata Said, Rabu (09/03).
Menurut Said, perlu adanya penguatan peran dan fungsi badan logistik seperti intervensi Bulog terhadap pasar yang terus diperkuat.
"Penguatan Bulog dengan meningkatkan volume dan keragaman stok pangan strategis tentu juga harus ditopang pula dengan sistem pergudangan. Baik modern dan kecepatan distribusi yang efisien. Juga pelaksanaan operasi pasar sebagai penegakan hukum, pemerintah perlu melibatkan peran masyarakat luas," terangnya.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Selain itu, Said juga menyarankan bahwa Kementerian Perdagangan perlu meniru kepolisian dalam menjaga keamanan kampung dengan membentuk siskamling.
“Dalam hal pengawasan pangan rakyat, sangat baik bila Kementerian Perdagangan memiliki kekuatan rakyat yang terorganisir berperan serta aktif dalam pengawasan tata kelola pangan,” ujar Said.
Kemudian, lanjut Said, Kementerian Perdagangan dinilai perlu mengumumkan secara terbuka perusahaan yang tidak mematuhi Domestic Market Obligation (DMO) kelapa sawit, serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketidak-patuhan DMO itu.
