Jurnalmaritim.id | Hari Maritim Nasional (HMN) yang ke-58 jatuh pada 23 September 2022. Peringatan HMN pada tahun ini mengangkat tema “Maritim Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan” dengan slogan Maritim Tangguh, Indonesia Kuat.
Melalui peringatan itu, diharapkan tidak hanya menjadi rangkaian kegiatan seremonial dan prosedural semata, namun juga dapat menjadi tonggak penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kemaritiman, sehingga dapat semakin mempertegas identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai pusat peradaban maritim dunia.
Baca Juga:
Peringatan Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah
Menuju Indonesia emas pada 2045, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sebagai pusat peradaban maritim dunia.
Dalam mewujudkan visi Indonesia tersebut, pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.
“Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman. Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya,” tegas Menko Luhut dalam keterangannya, Jumat (23/9/2022).
Baca Juga:
Beri Sambutan Acara Puncak Hari Maritim Nasional ke-58, Presiden Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah
Menko Marves juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja.
Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.
Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.
Selain itu, Menko Luhut berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman,
“Memperkuat pembangunan kemaritiman merupakan pilihan yang tepat untuk itu. Kita belajar dari sejarah, kita pernah mengalami zaman bahari. Yaitu suatu era di masa lampau dimana kita mengalami kejayaan bahari, jaman kita menguasai dan berinteraksi erat dengan lautan. Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia,” jelasnya.
Dalam memajukan dan memperkuat ekonomi maritim bukan menjadi sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia. Namun, yang menjadi utama adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.
“Adanya diversitas dan variabilitas adalah kondisi alamiah yang kita miliki. Akan tetapi dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antar kawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita,” kata Menko Luhut.
Strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Kemudian, strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta penatakelolaan maritim yang baik.
Selain itu, strategi budaya juga dipayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.
Di samping itu, Kemenko Marves sedang mengkaji kontribusi ekonomi maritim berbasis konsep baru ekonomi maritim dengan mengadopsi konsep ocean account yang sedang berkembang di dunia,
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mengetahui besaran Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim berdasarkan pemahaman ini. PDB Maritim kita perlukan sebagai base line yang akan kita monitor perkembangannya setiap tahun. Capaian PDB Maritim juga akan menjadi feed back pembangunan kemaritiman yang akan kita laksanakan di waktu-waktu mendatang,” jelasnya.
Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves estimasi nilai PDB kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp 1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp 10.722 triliun.
Nilai ini turun sekitar Rp 19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp 1.231 triliun. Penurunan ini diduga sebagai dampak pandemi Covid–19.
Akan tetapi meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020.
Hal ini menjadi indikasi bahwa kemaritiman cukup kuat menghadapi krisis global seperti Covid-19. Pada 2024 nanti, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang pertama akan berakhir.
Selanjutnya, pemerintah akan menyusun RPJPN yang kedua untuk kurun waktu 2025-2045.
Terkait hal ini, kendati masih berjuang untuk mengendalikan pandemi Covid-19, pemerintah kini sedang menyusun peta jalan agar Pembangunan Jangka Panjang Nasional ke depan dijiwai oleh semangat pembangunan kemaritiman. [jat]
