Jurnalmaritim.id | Hari Maritim Nasional diperingati pada tanggal 23 September setiap tahunnya. Sayangnya, di hari jadinya tersebut para nelayan justru mengalami kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo mengatakan para nelayan di utara Jawa mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan BBM bersubsidi.
Baca Juga:
Peringatan Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah
"Ini adalah sesuatu yang ironis bagi negara maritim yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia,“ ujarnya Sabtu (24/9/2022).
Menurut dia, pemerintah nampaknya belum bisa memberikan perhatian dan perlindungan bagi para nelayan di Indonesia, sebab para nelayan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan armadanya untuk melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Untuk mendapatkan BBM bersubsidi nelayan diminta memberikan data dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun mereka hanya dijatah Rp50.000 per hari, atau bila menggunakan pertalite, para nelayan hanya mendapatkan 6 liter untuk melaut," jelasnya.
Baca Juga:
Beri Sambutan Acara Puncak Hari Maritim Nasional ke-58, Presiden Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan dalam UU ESDM Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan para nelayan berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara prioritas dengan jumlah maksimal yang diberikan 25.000 liter per kapal per bulan, tanpa melihat besar kecilnya kapal sehingga mereka harusnya mendapatkan jatah BBM sebesar 883 Liter per hari tanpa hambatan.
"Nelayan di pesisir jangkar Situbondo, Jawa Timur menyebut untuk berlayar mereka hanya membutuhkan BBM sebesar 50 liter saja perhari. Jumlah itu saja bahkan jauh lebih sedikit dari pada yang diperbolehkan di undang-undang," ungkap alumni Teknik Perkapalan dan Kelautan ITS Surabaya ini.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra melanjutkan jargon maritim yang dicanangkan pemerintah harus bisa diimplementasikan. Sejauh ini kementerian terkait belum mampu mengimplementasikan keiinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
