Kabinet Israel pada Rabu mendukung kesepakatan penyelesaian sengketa maritim dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat (AS).
Anggota parlemen dan komite parlemen Israel kini memiliki waktu 14 hari untuk meninjau rincian kesepakatan tersebut sebelum diserahkan kembali ke kabinet untuk pemungutan suara terakhir.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
Perjanjian penyelesaian sengketa maritim akan berlaku setelah Lebanon dan Israel mengirim surat ke Washington. Nantinya pemerintahan AS yang akan mengumumkan bahwa kesepakatan tersebut telah berlaku.
Saat momen itu datang, Tel Aviv dan Beirut secara bersamaan akan mengirimkan koordinat identik ke PBB yang menetapkan lokasi perbatasan.
Pihak-pihak dalam kesepakatan nantinya akan berusaha menyelesaikan perbedaan maritim lebih lanjut melalui AS. Hal itu mengamankan peran penjamin yang berkelanjutan untuk Washington.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Israel dan Lebanon terakhir kali terlibat dalam konflik terbuka pada 2006. Kedua negara secara resmi tetap berperang, dengan penjaga perdamaian PBB berpatroli di perbatasan darat.
Pada 2020, Israel dan Lebanon melanjutkan negosiasi terkait sengketa perbatasan maritim. Pembicaraan sempat terhenti, tapi dihidupkan kembali pada Juni tahun itu.
Diskusi awal berfokus pada area yang disengketakan seluas 860 kilometer persegi (332 mil persegi), sesuai dengan klaim Lebanon yang terdaftar di PBB pada tahun 2011.
