Jurnalmaritim.id | Pemerintah Lebanon telah menyetujui kesepakatan perbatasan maritim dengan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS). Menurut dia, kesepakatan tersebut merupakan pencapaian bersejarah.
“Saya mengumumkan persetujuan oleh Lebanon atas versi final yang disiapkan oleh mediator Amerika untuk menggambarkan perbatasan laut selatan,” kata Presiden Lebanon Michel Aoun dalam pidato yang disiarkan televisi, Kamis (13/10/2022) waktu setempat.
Baca Juga:
Netanyahu Tawarkan Rp79 Miliar untuk Bebaskan Satu Sandera di Gaza
Dia menyebut kesepakatan itu bersejarah karena Lebanon mampu memulihkan wilayah yang dipersengketakan seluas 860 kilometer persegi. “Lebanon tidak memberikan satu kilometer persegi pun ke Israel,” ucapnya.
Aoun mengungkapkan, Lebanon mengambil kendali penuh atas ladang gas Qana, meskipun sebagiannya berada di wilayah perairan Israel.
"Perjanjian tidak langsung ini menanggapi klaim Lebanon dan sepenuhnya mempertahankan hak-hak kami," ujarnya.
Baca Juga:
KTT Liga Arab dan OKI Sepakati Tekanan Global: Cabut Keanggotaan Israel dari PBB Segera!
Meski telah menyetujui kesepakatan perbatasan maritim tersebut, Aoun menegaskan bahwa Lebanon tak melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Sementara itu, pada Rabu (12/10/2022) lalu, Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan, kesepakatan penyelesaian sengketa maritim yang sudah dicapai negaranya dengan Lebanon mencegah potensi terjadinya konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah.
“Perjanjian ini mencegah kemungkinan bentrokan militer dengan Hizbullah. Jika kita pergi berperang, kami akan memberi mereka pukulan berat. Dikatakan demikian, jika mungkin untuk mencegah perang, itu adalah tugas pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukannya,” kata Lapid, dilaporkan laman Al Arabiya.
