JurnalMaritim.id | Peneliti senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris), Dahlan Watihellu mengatakan, pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Joko Widodo menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut.
Baca Juga:
Polri Pulangkan 29 WNI yang Diduga Terlibat Judi Online dan Penipuan di Filipina
Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.
“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” kata Watihellu saat dihubungi wartawan, Sabtu (19/11/2022).
Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan program Tol Laut.
Baca Juga:
Story Telling, Torsa dan Turi-turian Aek Rangat Danau Toba
“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya, dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.
Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi.
Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, maka arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.
