"Ini untuk mengatur agar kebijakan yaitu betul-betul berpihak dan mengambil langkah-langkah yang afirmatif untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri, termasuk saat bulan Ramadan ini. Kita tentu memonitor terus agar layanan itu juga tepat waktu dan makin membaik," ujarnya.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menumbuhkan lokapasar dan mengawal produk dalam negeri.
Baca Juga:
Kredit UMKM Tanpa Jaminan dan Bunga di Kukar Jadi Rujukan Daerah
"Bapak Presiden sendiri sudah mengambil langkah-langkah afirmatif dari belanja kementerian/lembaga dan daerah di APBN Tahun 2021, 2022 setidaknya Rp 400 triliun dari potensi Rp 1.000 triliun, tetapi harus didukung oleh digital agar betul-betul mengawal dan menjaga sehingga belanja Rp400 triliun Pemerintah ini benar-benar untuk diarus utamakan di produk dalam negeri," papar Johnny.
Ia menambahkan pemerintah juga mendorong belanja privat agar memiliki keberpihakan yang sama untuk pengarus utamaan produk dalam negeri.
"Tidak saja belanja Pemerintah yang berpihak pada pengarus utamaan produk dalam negeri. Tetapi juga belanja privat, bagaimana kita mengutamakannya," tegasnya.[zbr]
