UMKM.WahanaNews.co | Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan masih banyak tantangan bagi pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital lokapasar.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak kementerian dan lembaga bersinergi dengan pengelola lokapasar di Indonesia untuk menggenjot digitalisasi UMKM.
Baca Juga:
Kredit UMKM Tanpa Jaminan dan Bunga di Kukar Jadi Rujukan Daerah
"Keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan konektivitas dan kebijakan-kebijakan yang mendukung termasuk penanganan konten ilegal dalam marketplace, literasi digital, keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi," kata Johnny menjelaskan tantangan UMKM Tanah Air, Selasa (5/4/2022).
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah berupaya mendorong perkembangan UMKM Tanah Air dengan menggalang penggunaan produksi dalam negeri pasca pandemi serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transaksi pelaku UMKM.
Dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Senin (4/4), Johnny mengungkap isu yang saat ini harus diselesaikan pemerintah termasuk Kementerian Kominfo mencakup literasi digital, fasilitasi, serta pendampingan UMKM Go Digital.
Baca Juga:
Gawat! Korban PHK di Indonesia Tembus 64 Ribu, 3 Sektor Utama Paling Terdampak
"Selain itu, berkaitan dengan pemanfaatan maha data bersama UMKM, talenta digital, peningkatan kualitas produk dan akses pasar, bantuan permodalan, dukungan sistem pengadaan oleh pemerintah, dukungan gerakan nasional kepada UMKM dan penggunaan produk dalam negeri, serta pemetaan peran antar lembaga," rincinya.
Ia menegaskan penyelesaian isu ini dapat berjalan baik apabila terbangun sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang akan mempercepat peran UMKM dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
"Dalam mengawal kebijakan belanja pemerintah untuk produk-produk buatan lokal, Pemerintah meminta platform digital yang beroperasi di Indonesia diisi produk buatan lokal, terutama dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta ultra mikro (UMI)," kata Johnny.
Johnny menyampaikan seluruh kegiatan fasilitasi dan pendampingan bagi UMKM juga harus disinergikan dengan kegiatan kementerian dan lembaga lain.
"Pembangunan infrastruktur digital merupakan prioritas bersama kebijakan pendukungnya, termasuk tata kelola data dan penanganan situs-situs e-commerce bermasalah (ilegal)," tambahnya.
Johnny menjelaskan hingga Oktober 2021, Kemkominfo telah melakukan penanganan terhadap sekitar 4.220 situs komersial bermasalah, termasuk fintech dan e-commerce.
"(Upaya) ini bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga lain, misalnya Kementerian Perdagangan, BPOM dan lainnya. Kami juga memiliki Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang telah melakukan pemblokiran terhadap penjualan barang-barang black market atau ilegal (melanggar hukum)," jelasnya.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa pemutusan akses apabila masih ada platform digital yang tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana aturan. Menurutnya, langkah ini diambil untuk membela kepentingan produk karya anak bangsa dalam negeri agar mendapat dukungan yang kuat dari seluruh komponen bangsa.
"Tindakan tegas akan diambil di bawah payung-payung hukum berkaitan dengan kewenangan Menteri Perdagangan maupun yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Kominfo. Termasuk di dalamnya untuk mengambil kebijakan pemutusan akses," tutur Johnny.
"Saya merasa senang ya hari ini bahwa platform digital juga memberikan dukungan dan komitmen yang sama. Pelaksanaan aturan itu agar dilakukan dengan sepenuh hati oleh penyelenggara sistem elektronik atau platform digital," sambungnya.
Secara khusus, Johnny juga meminta idea memberikan dukungan dan dorongan kepada e-Commerce Indonesia untuk mengambil langkah secara internal di dalam platform digital.
"Ini untuk mengatur agar kebijakan yaitu betul-betul berpihak dan mengambil langkah-langkah yang afirmatif untuk membelanjakan produk-produk dalam negeri, termasuk saat bulan Ramadan ini. Kita tentu memonitor terus agar layanan itu juga tepat waktu dan makin membaik," ujarnya.
Menurutnya, setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam menumbuhkan lokapasar dan mengawal produk dalam negeri.
"Bapak Presiden sendiri sudah mengambil langkah-langkah afirmatif dari belanja kementerian/lembaga dan daerah di APBN Tahun 2021, 2022 setidaknya Rp 400 triliun dari potensi Rp 1.000 triliun, tetapi harus didukung oleh digital agar betul-betul mengawal dan menjaga sehingga belanja Rp400 triliun Pemerintah ini benar-benar untuk diarus utamakan di produk dalam negeri," papar Johnny.
Ia menambahkan pemerintah juga mendorong belanja privat agar memiliki keberpihakan yang sama untuk pengarus utamaan produk dalam negeri.
"Tidak saja belanja Pemerintah yang berpihak pada pengarus utamaan produk dalam negeri. Tetapi juga belanja privat, bagaimana kita mengutamakannya," tegasnya.[zbr]
