"Kebijakan makroekonomi dan fiskal Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain karena mencerminkan fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa mengganggu disiplin selama bertahun-tahun," tegas Dr. Daboub yang juga merupakan Anggota Dewan Direksi Phillip Morris International (PMI).
Saat ini sejumlah task force B20 tengah merampungkan pembahasan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada G20.
Baca Juga:
Kredit UMKM Tanpa Jaminan dan Bunga di Kukar Jadi Rujukan Daerah
Forum B20 yang terdiri dari berbagai perusahaan skala internasional ini merupakan salah satu engagement group dari G20.
Dr. Daboub menyampaikan, PMI bersama para anggota lainnya di bawah pimpinan Arif Rachmat, selaku Chair Trade & Investment Task Force B20, tengah menggodok berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi.
Di samping turut merampungkan pembahasan langkah aksi bersama sebagai bentuk komitmen para anggota B20 mendukung G20 dalam pemberdayaan UMKM.
Baca Juga:
Gawat! Korban PHK di Indonesia Tembus 64 Ribu, 3 Sektor Utama Paling Terdampak
Menurutnya, meskipun sebagian besar rekomendasi kebijakan B20 ini ditujukan kepada pihak pemerintah, namun sebagai pelaku bisnis, kelompok B20 juga dapat memberikan contoh nyata terhadap kolaborasi, kerja sama global, dan dialog antar pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan praktik bisnis yang baik untuk mendorong percepatan pemulihan serta stabilisasi perekonomian global, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu inisiatif Trade and Investment Task Force B20 2022 untuk mendukung target Presidensi G20 Indonesia adalah terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.
Dr. Daboub menyatakan sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia.
