Wahanatani.com | Imbas dari dampak perang Rusia-Ukraina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai khawatir dengan lonjakan harga pupuk non subsidi.
Jokowi meminta jajarannya menyikapi situasi ini dengan bijak.
Baca Juga:
Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk
Kekhawatiran Jokowi terkait kenaikan harga pupuk terungkap dalam Sidang Kabinet Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.
"Bapak presiden meminta perhatian kenaikan harga pupuk dan dilihat dari dalam negeri ada yang subsidi dan non subsidi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (5/4/2022) lalu.
Lonjakan harga pupuk tersebut dikhawatirkan mengundang keinginan konsumen mampu untuk mendapatkan pupuk subsidi. Padahal pupuk subsidi ditujukan untuk petani yang tidak mampu.
Baca Juga:
Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik, Pupuk Indonesia Berjaya di Kancah ASEAN
"Presiden mewanti-wanti subsidi pupuk tepat sasaran," tegas Airlangga.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, mengutip CNBC Indonesia, volume pupuk bersubsidi yang bisa dipenuhi pemerintah tak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp 25,27 triliun.
Merujuk pada data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia, pangsa pasar pupuk komersil/nonsubsidi memang didominasi oleh pupuk swasta yaitu 80,42% atau 3.594.000 ton. Sementara itu, 10,89% diproduksi oleh Pupuk Indonesia Grup, dan 8,67% sisanya berasal dari impor.
