Selanjutnya, Hakim juga mengharapkan beberapa wilayah di Papua Barat bagian Selatan dapat dipecah lagi menjadi beberapa kabupaten.
“Di samping itu kami juga memimpikan adanya kabupaten-kabupaten baru di tanah kami. [Distrik] Kokas sudah puluhan tahun berjuang untuk menjadi kabupaten sendiri, tetapi belum dipenuhi, Pak,” lapornya.
Baca Juga:
Penjabat Gubernur Kaltim: Konversi Lahan Tambang ke Pertanian Perlu Komitmen Serius
Selain itu, Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete melaporkan bahwa masyarakat adat Kaimana terdiri dari 8 suku asli, 84 kampung.
“Selama ini kami tetap hidup ramah dengan semua orang dari [berbagai wilayah] Indonesia yang ada di Kabupaten Kaimana, karena Kaimana adalah bagian dari NKRI,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johan pun menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah dikunjungi Wapres dan mengharapkan agar kehadiran Wapres kali ini membawa dampak nyata terhadap peningkatan pembangunan di Kaimana.
Baca Juga:
DPR Sahkan UU Baru untuk 27 Kabupaten/Kota, Tinggalkan Pengaturan UUDS 1950
“Bapak Wapres sebentar lagi akan meninggalkan Kaimana, tetapi kami percaya bahwa [Wapres] akan meninggalkan oleh-oleh yang sangat luar biasa bagi kami, Kabupaten Kaimana, yaitu apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Hakim Aituarau,” ucapnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, sebagai Ketua BPP, Wapres mengatakan bahwa dirinya akan mencatat dan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan para tokoh adat Papua Barat pada pertemuan ini.
“Usulan-usulan tadi yang disampaikan akan jadi catatan kami dan menjadi pembahasan kami,” tegasnya.
