WahanaNews-Persona | Adian Napitupulu meminta elite partai politik dan pejabat yang menggaungkan wacana penundaan pemilu 2024 menggunakan analisis big data, menjelaskan paparan ilmiahnya kepada publik.
Sebab, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjend) Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 itu, penundaan pemilu disebut-sebut atas kehendak rakyat jika menggunakan analisis big data.
Baca Juga:
Adian Sebut PDIP Masih Kaji Peluang Ikut PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta
Padahal, Adian melihat ada yang berbeda antara analisis big data dan hasil lembaga survei nasional.
Ia mengatakan, hasil lembaga survei, salah satunya LSI Denny JA menyebutkan 70,7 persen masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sedangkan hanya 20,3 persen yang mendukungnya.
"Kalau menurut Muhaimin (Ketua Umum PKB) dan Luhut Binsar Panjaitan (Menko Maritim dan Investasi), berdasarkan Big Data, maka disimpulkan bahwa 60 persen rakyat setuju perpanjangan masa jabatan presiden, dan 40 persen sisanya menolak. Kenapa hasilnya berbanding terbalik?" kata Adian dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
Baca Juga:
Buku Catatan Hasto PDIP Disita KPK, Adian Napitupulu Mengaku Heran
Dia menilai, semestinya semua pihak dapat mengetahui mana data yang bisa dipercaya, antara hasil survei dan analisis big data yang digunakan elite partai politik atau pejabat.
Menurutnya, hasil survei jelas dipaparkan oleh lembaga independen.
Sementara, analisis big data dipaparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang dinilai sudah pasti tidak independen dan sarat kepentingan politik.
