Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan, program penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan ini akan siap diimplementasikan di seluruh Indonesia paling lambat akhir 2022. Untuk tahap awal, program ini akan dimulai di Cilacap, Jawa Tengah.
Jika program bernama Solusi Nelayan ini sukses diterapkan di Cilacap, Erick mengatakan, layanannya akan diperluas di Lhoknga (Aceh), Deli Serdang (Sumatera Utara), Indramayu (Jawa Barat), Pekalongan dan Semarang (Jawa Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat) pada Oktober 2022.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Menurut Erick program Solusi Nelayan tak hanya membantu memudahkan para nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi. "Kita juga akan mengembangkan model bisnisnya, dimana koperasi yang akan membeli produk nelayan sesuai harga pasar. Maka, harus sudah ada standarisasi ikan dari jenis dan besarnya," kata Erick.
Selain itu, menurut Erick nantinya ada juga program untuk perbaikan kehidupan keluarga nelayan. Salah satunya adalah usaha istri nelayan yang akan didampingi pembiayaan dari PT PNM (Persero).
Jadi, kata Erick, permodalan koperasi oleh KemenkopUKM melalui LPDB-KUMKM, nelayan akan didukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BRI, dan ibu-ibu nelayan melalui PNM Mekaar.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Sementara itu, Dirut Pertamina Nicke Widyawati menyatakan pihaknya mendukung penuh program Solusi Nelayan yang digulirkan Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN.
"Dengan program ini, saya meyakini penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tergitalisasi," kata Nicke.
Pertamina mencatat ada 388 SPBU Nelayan di seluruh Indonesia, dimana 129 diantaranya dikelola koperasi. Di Jateng saja, ada 37 SPBU Nelayan, dengan 14 diantaranya dikelola koperasi. Khusus di Cilacap, tuturnya, ada 5 SPBU Nelayan yang semuanya dikelola KUD Mino Saroyo.
