Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut. Lebih lanjut, Tito juga mengapresiasi pemda yang mampu merealisasikan APBD TA 2021 dengan capaian tinggi.
Beberapa provinsi dengan nilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu, di antaranya Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Jambi, Lampung, Maluku Utara (Malut), dan lainnya.
Baca Juga:
Kapolres Bungo Dikenakan Sanksi Demosi, Apa Penyebabnya ?
“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," katanya.
Kemudian, kabupaten dengan persentasi realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.
“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen. Ini juga kami lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen. Ini luar biasa,” jelasnya.
Baca Juga:
Wali Kota Gunungsitoli Rakor dengan Kemendagri, Bahas Strategi Atasi Inflasi
Selanjutnya, kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.
Tito menuturkan, terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.
“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan pada akhir tahun. Mudah-mudahan itu. Silakan digunakan. Silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya. Baca juga:
