Figur itu pun, sambung Hasto, mesti ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik demi mengantisipasi salah satunya 'tsunami' politik. Ia bercerita usai Pilpres 2014 silam, pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kala memerlukan setidaknya 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat Parlemen dikuasai parpol non pendukung.
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif dan juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," kata Hasto.
Baca Juga:
Hadiri Bulan Bung Karno 2023, Ganjar Pranowo: Semua Cawapres Masih Memiliki Kesempatan yang Sama
"Itu perlu negosiasi, itu perlu jalan-jalan sehat, perlu naik kuda bersama dan sebagainya. Sekarang perlu naik perahu karena Jakarta banjir," sambungnya.
Hasto turut menekankan soal momentum, di mana kini Presiden Jokowi masih punya dua tahun sisa jabatan hingga 2024. Sementara, negara tengah menghadapi penurunan kondisi perekonomian dan harus segera diatasi.
"Jadi jangan dibawa ke kontestasi politik pemilu 2024 yang terlalu dini. Pak Jokowi masih Oktober 2024, masih cukup waktu untuk membuat legacy untuk kita dukung bersama mencetak prestasi setinggi-tingginya. Dan dalam konteks politik persoalan ekonomi ini yang paling berat," katanya. [tum]
