Jurnalmaritim.id | Semakin mendekatnya akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005 -2025, seharusnya membuat pemerintah dan komponen terkait bisa fokus untuk menyusun peta alur Indonesia sebagai pusat maritim dunia.
Sebab, walaupun dengan sumber daya melimpah tapi tanpa perencanaan yang tepat, maka keinginan Indonesia tampil sebagai digdaya maritim mungkin hanya akan menjadi mimpi belaka.
Baca Juga:
Arif Angga: Prabowo-Gibran Punya Roadmap Program Pemerintahan hingga Indonesia 2045
Ketua Tim Penyusun Konsepsi Haluan Maritim Nasional (HMN), Tukul Rameyo Adi menyatakan pembicaraan lintas sektor telah dilakukan selama dua tahun terakhir ini terkait negara adidaya maritim.
“Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005 -2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015 – 2025. Dan kita harus menyusun RPJPN berikutnya, yaitu 2025 – 2045. Sehingga, ini akan menjadi momen untuk secepatnya menyusun peta alur pembangunan kelautan atau kemaritiman agar dapat diusulkan sebagai arus utama pembangunan 2025 – 2045,” kata Rameyo dalam Forum Diskusi ITB, Selasa (12/7/2022).
Ia menegaskan, jika tidak secepatnya disusun maka sektor laut dan kemaritiman akan kembali termarginalkan di RPJPN berikutnya.
Baca Juga:
KPU Cari Moderator Debat Capres-Cawapres Pada Pemilu 2024
“Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden dengan meminta konsep inovasi dari Poros Maritim Dunia (PMD). Konsepnya sudah banyak, tinggal kita rajut untuk menjadi haluan dalam menyusun peta alur,” ujarnya.
Rameyo menegaskan untuk melakukan pengembangan maritim 2045, ada dua hal yang harus dibenahi.
“Yang pertama, ditetapkan dulu tujuan dan target di 2045-nya sehingga bisa dibikin indikatornya. Lalu, cek baseline kelautan kita bagaimana dan sampai mana pengetahuan kita tentang kelautan. Tanpa dua hal ini, susah kita untuk mengembangkan maritim,” ujarnya lagi.
