Jurnalmaritim.id | Potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia, khususnya di Jawa Timur perlu ditingkatkan pemanfaatannya secara maksimal. Potensi ini dinilai sengat strategis.
Menurut Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar, berbicara maritim berarti membahas laut, batas negara, pantai dan lainnya. Begitu juga dengan kawasan lindung, pertambangan yang boleh diberi izin dan yang tidak.
Baca Juga:
Kementerian ATR/BPN Inginkan Setiap Wilayah Punya Roadmap Penyelesaikan Reforma Agraria
"Serta kawasan strategis yang bisa dimaksimalkab untuk kegiatan ekonomi dan lain-lain," ujar Marzuki saat Focus Group Discussion Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Kemaritiman di Jawa Timur: Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Agro-Mina-Wisata Berkelanjutan.
Dia meminta negara hadir dalam mengelola potensi kemaritiman ini. Dia juga menyampaikan keinginannya agar Indonesia mempunyai kapal besar.
Kapal tersebut yang bisa digunakan untuk menangkap ikan, sekaligus untuk memprosesnya hingga berbentuk kemasan. Sehingga sekali berlayar dalam waktu 2-3 bulan pulangnya langsung membawa ikan kaleng yang siap dijual.
Baca Juga:
Ketua KPU Jawa Timur Sampaikan Roadmap Pemilu 2024 kepada Anggota Wantimpres
“Nanti kepala ikan bisa dikelola di kapal itu untuk menjadi tepung ikan. Jenis kepala ikan tertentu masih bisa dijual di rumah makan. Dan kotorannya dikeringkan untuk dijadikan pupuk,” terang Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Malang itu.
Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang itu meyakini, Indonesia mampu melaksanakan hal tersebut.
“Di Taiwan, satu kapal beroperasi karyawannya hingga 1.000 orang lebih. Pulangnya langsung membawa ikan siap jual dengan nilai ratusan miliar,” jelasnya.
Kemudian, sebagai bagian dari upaya memanfaatkan potensi laut lainnya, nelayan di Indonesia perlu dibekali dengan elatihan dan edukasi. Hal tersebut agar potensi laut memiliki nilai jual yang tinggi.
Ketua Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Jatim, Mahmud Mustain menyampaikan, Jawa Timur memiliki wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan keanekaragaman sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya yang cukup besar ini selayaknya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Namun, ironisnya dari total 70 persen lebih dari 40 juta penduduk di Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di kawasan pesisir dan mayoritas Nahdliyin, masih tergolong masyarakat miskin dan bahkan termasuk masyarakat dengan golongan miskin ekstrem,” terangnya.
Guru Besar Teknik Kelautan ITS Surabaya tersebut menyatakan, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir.
Seperti konflik pemanfaatan dan kepentingan, degradasi sumber daya alam, rendahnya kualitas SDM, kerentanan terhadap bencana alam, kerusakan lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum.
BKNU Jatim mengusulkan lima strategi. Pertama, fokus kepada pengembangan SDM pesisir dalam rangka menyiapkan ekosistem inovasi dan pembangunan kemaritiman dengan target generasi milenial. Kedua, gerakan literasi maritim bagi generasi muda di Jawa Timur perlu menjadi prioritas.
Ketiga, meningkatkan inovasi-inovasi berbasis budaya dalam memperkuat ekonomi kreatif sebagai ujung tombak transformasi ekonomi nasional di masa mendatang. Keempat, kerja sama dengan media.
Kelima mendorong konsepsi pentahelix, khususnya mendorong adanya affirmative policy yang memihak kepada usaha-usaha berbasis masyarakat. [jat]
