“Saat ini PAD Provinsi Banten masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim dan Energi Menko Marinvest Basilio Dias Araujo mengungkapkan, wilayah laut Indonesia dilewati banyak kapal-kapal besar. Namun Indonesia tidak banyak menerima manfaat.
Baca Juga:
Pj Gubernur Kalbar Dorong UKM di Perbatasan Manfaatkan Pasar Modern PLBN Entikong
“Sedangkan Indonesia harus menjaga keamanan wilayah laut. Belum lagi emisi karbon dari kapal yang melintas,” ungkapnya.
Dikatakan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Selat Sunda banyak dilintasi kapal besar.
“Per hari 150 kapal besar melintasi Selat Sunda. Banyak potensi layanan kepelabuhan yang bisa di manfaatkan,” ungkap Basilio.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Investigasi Tambang PT Perdana Bumi Syahriyanti di Sungai Bou Donggala, Disinyalir Ilegal: Tahunan Mencuri Pasir-Batu (?)
Menurutnya, Indonesia harus memperhatikan potensi itu. Indonesia merupakan negara ketiga terbesar penyuplai pelaut internasional.
Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso mengungkapkan, ekspor dari perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2021 mencapai 13,5 miliar US Dolar.
“Sebanyak 80% diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Sisanya melalui pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Banten,” ungkapnya.
