Jurnalmaritim.id | Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga perlindungan lingkungan maritim, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Laut cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar kegiatan Pilot Launch Compliance Monitoring and Enforcement (CME) Marine Environment Protection of the South East Asian Seas (MEPSEAS) Project.
Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional dalam bentuk training atau pelatihan Pemeriksaan Pengendalian Sistem Anti Teritip (Anti Fouling System) dan Sistem Manajemen Air Balas (Ballast Water Management) yang diikuti Port State Control Officer (PSCO) dan Marine Inspector (MI) atau Flag State Inspector (FSI) dari lima Pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Kunci dari Proyek MEPSEAS ini, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, Batam, dan Banten.
Baca Juga:
Perbedaan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Berbagai Bidang
Membuka kegiatan, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid yang mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota National Task Force, National Consultan, National Experts serta seluruh PSCO dan MI serta surveyor yang mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan selama lima hari 12 s.d 16 September 2022.
“Kita harus bekerja bersama untuk memastikan dan memperbanyak kontribusi yang berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi hijau dan perlindungan berkelanjutan terhadap lingkungan maritime kita. Peran aktif kita dalam MEPSEAS Project ini adalah wujud nyata bahwa kita semua memiliki komitmen yang sama dalam menjaga dan melindungi lingkungan maritim kita,” tegas Wahid di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Dia mengungkapkan, Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat baik dalam Project ini.
Indonesia telah menyelenggarakan CME National Workshop dan menyelesaikan 14 Port Biological Baseline Survey sebagai kebutuhan spesifik proyek Indonesia pada tahun 2021.
Baca Juga:
Mantan Ajudan Eks Mentan SYL Dapat Perlidungan dari LPSK
Kemudian pada Maret 2022, Workshop Teknis BWM dan AFS untuk PSCO berhasil dilaksanakan.
"Terakhir adalah formalisasi Dokumen Panduan Nasional melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut," ungkapnya. Dengan demikian, setelah menyelesaikan agenda kegiatan selama lima hari ini, dia yakin dapat menyelesaikan semua tugas dalam proyek ini dan dapat melaporkannya pada Regional Meeting yang akan digelar di Vietnam 25 s.d 27 Oktober 2022 mendatang,” kata dia.
Dia mengatakan, hal ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, baik secara Nasional maupun Internasional.
