"Contohnya, secara Undang-Undang sudah ada, tapi praktik dilapangan tidak ada. Dari segi logistik penguasaan tehadap bisnis tidak dominan. Contohnya, ekspor dan impor dari kita itu 100 persen menggunakan kapal asing. Tidak ada kapal Indonesia hanya ada kapal asing. Artinya penguasaan terhadap laut itu asing yang megang.Kedaulatan maritim dipertanyakan," ujar Wahyono yang juga sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia ini.
Padahal, menurut Wahyono, Indonesia sejak Deklarasi Djuanda pada 1957 sudah menegaskan bahwa Wilayah laut di kepulauan nusantara merupakan kedaulatan mutlak Indonesia.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
Oleh karena itu, perhelatan ini diharapkan bisa mewujudkan kembali kedaulatan Indonesia atas wilayah laut.
"Harapannya kita bisa berdaulat di laut Indonesia dan ini juga untuk melaksanakan dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim di 2045 sesuai arahan Presiden," ujar Wahyono.
Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan PORT TOURISM. Kegiatan International Port, Shipping and Logistic Conference, Exhibition & Awarding (ISPEC) melihat penting bagi Indonesia untuk memulai membangun kegiatan pariwisata di beberapa pelabuhan sebagai Pelabuhan kapal pesiar (Home Port atau Port of Call), seperti Pelabuhan Benoa dekat dengan Bali - Lombok.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
"Ini adalah salah satu atraksi yang luar biasa untuk mendukung kegiatan pesisir ekonomi Indonesia dan merupakan bisnis peluang untuk pelayaran," ujar Wahyono.
Wahyono menambahkan, kegiatan ini juga akan memberikan sejumlah penghargaan kepada beberapa pihak yang memiliki jasa luar biasa dalam bidang maritim.
Di antaranya Penganugerahan Maritime Award Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dan Soedarpo Sastrosatomo.
