Jurnalmaritim.id | Ketua Umum DPN PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien, MBA, Ph.D saat HUT PKP ke-23, 15 Januari 2022 lalu.
Menurutnya potensi perikanan di Indonesia mencapai 71 juta ton per tahun atau setara dengan Rp 1000 triliun.
Baca Juga:
Mewujudkan Cita-Cita Nelayan: Suksesnya Musyawarah Nasional VIII HNSI 2023 di Bogor
Sementara itu, Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang memiliki tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPP 714 (laut Banda), WPP 715 (Laut Halmahera) dan WPP 716 (Laut Arafuru) juga disorotnya.
Yussuf menekankan agar masyarakat Maluku dan Maluku Utara harus membuktikan dirinya sebagai Lumbung Ikan Nasional.
“Kalau Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ya harus dibuktikan, harus diperjuangkan dan harus sejahtera nelayannya,” ucap Yussuf yang juga merupakan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) itu.
Baca Juga:
Maskapai Pakistan International Airlines Nyatakan Diri Nyaris Bangkrut
Sejak menjadi Ketum DPN PKP sesuai hasil Munaslub tanggal 25 Mei 2021, mantan Komandan Denjaka itu terus memprioritaskan sektor kemaritiman khususnya perikanan dalam program kerjanya.
Hal itu menjadi gayung bersambut ke seluruh Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) PKP se-Indonesia. Tak terkecuali DPK PKP Kota Ambon.
Dengan adanya program pemerintah untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, DPK PKP Ambon gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendukung wacana tersebut.
“90% wilayah Provinsi Maluku adalah lautan, yang di dalamnya terdapat potensi sumber daya perikanan sebesar 1.640.160 ton/tahun. Jadi sudah sangat tepat kalau provinsi ini dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Kami dari DPK PKP Kota Ambon sangat mendukung sekali,” ungkap Ketua DPK PKP Kota Ambon, Martziel Pasanea, SE dalam keterangannya, Selasa (25/1).
Sambung dia, dengan dijadikannya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional besar harapannya kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya akan meningkat.
“Potensi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya memiliki estimasi mampu hingga mencapai angka 750 ribu ton per tahun. Ini sungguh potensi yang luar biasa. Sangat sayang jika tidak dioptimalkan potensi tersebut,” jelasnya.
Menurut dia, langkah yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mewujudkan itu ialah mendorong kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya.
”Saya sepakat dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Maritim tahun lalu untuk mewujudkan Lumbung Ikan Nasional yang diperlukan ialah merevitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan fish market dengan taraf internasional, dan penguatan jaminan usaha dan 350 korporasi petani dan nelayan,” beber dia.
Pasalnya, lanjut dia, menjadi percuma jika potensi sumber daya perikanan melimpah namun tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai.
Seperti yang terjadi saat ini, banyak potensi perikanan di Maluku yang tidak terserap dengan baik.
Akibatnya kehidupan nelayan dan pembudidaya tidak banyak berubah, terlebih semakin terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19.
Terkait itu, DPK PKP Kota Ambon selalu menyerap aspirasi serta keluhan para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Martziel juga telah menginstruksikan para kedernya untuk terus menggandeng para nelayan.
“Kita sebagai Rumah Besar Para Pejuang terus menggandeng nelayan, yang mana merupakan nelayan pejuang. PKP menjadi garda terdepan yang memperjuangkan nasib mereka,” tegasnya.
“Jelas dari data dan fakta yang ada bahwa Provinsi Maluku dan Maluku Utara harus menjadi Lumbung Ikan Nasional. Dan nelayannya serta pelaku usaha perikanannya di sini juga harus sejahtera di rumah sendiri,” pungkas Martziel. [jat]
