"Adapun untuk oknum penimbunan, kita antisipasi dari kewajaran pembelian BBM," katanya.
Selain itu, dengan banyaknya potensi penimbunan BBM subsidi, pihaknya juga telah menggandeng aparat kepolisian, terutama dalam proses pengawasan di lapangan.
Baca Juga:
Polisi Gagalkan Penjualan Ilegal 8.000 Liter Solar Subsidi di Tasikmalaya
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga meminta agar pemerintah dapat tegas dalam mengambil sebuah kebijakan.
Pasalnya, dengan terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM yang tak kunjung diputuskan, telah menyebabkan terjadinya panic buying di kalangan masyarakat.
"Pemerintah harus ada ketegasan segera putuskan. Jangan semua Menteri bicara nah ini yang menyebabkan panic buying di level masyarakat," kata Bhima kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Baca Juga:
SPBU Simpang Kiri Belum Beroperasi Pasca Kebakaran, Antrian Panjang di Penanggalan Tak Terhindarkan
Menurut Bhima, seharusnya tidak semua menteri ikut berkomentar perihal rencana kenaikan harga BBM. Hal itu guna meredam gonjang-ganjing kenaikan harga BBM di kalangan masyarakat.
"Cukup satu aja, yang paling relevan Menteri ESDM yang bicara atau di Menteri Keuangan, di luar itu gak boleh. Ini Menteri Investasi bicara, Menko Marves bicara," katanya.
Menurut Bhima, dengan semakin banyaknya menteri yang turut berkomentar perihal rencana kenaikan BBM, dipastikan masalah kebocoran penyelewengan BBM bersubsidi akan semakin tinggi.
