Berkatnews.id | Para pelaku usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus berupaya untuk mencegah terjadinya penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite hingga Solar di lapangan.
Hal tersebut menyusul dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut dalam waktu dekat.
Baca Juga:
Curang! SPBU di Bogor Kurangi Takaran Hingga 840 ml Tiap Pengisian 20 Liter BBM
Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) DPD III Juan Tarigan mengungkapkan penimbunan BBM subsidi merupakan masalah yang cukup sulit untuk dihilangkan.
Mengingat, pasti akan selalu ada saja oknum yang bermain dalam mencari keuntungan.
"Masalah penimbunan memang sulit kita hilangkan karena pasti selalu saja ada oknum," ujarnya kepada wartawan, Jumat (2/9/2022).
Baca Juga:
SPBU di Bogor Curangi Takaran BBM, Konsumen Rugi Rp3,4 Miliar
Menurut dia, praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi terjadi lantaran disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non subsidi cukup tinggi.
Akibatnya, praktik penyelewengan BBM terus berulang.
Meski begitu, pengusaha SPBU sudah menyiapkan berbagai langkah strategi dalam menghadapi para oknum yang merugikan negara tersebut.
"Adapun untuk oknum penimbunan, kita antisipasi dari kewajaran pembelian BBM," katanya.
Selain itu, dengan banyaknya potensi penimbunan BBM subsidi, pihaknya juga telah menggandeng aparat kepolisian, terutama dalam proses pengawasan di lapangan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga meminta agar pemerintah dapat tegas dalam mengambil sebuah kebijakan.
Pasalnya, dengan terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM yang tak kunjung diputuskan, telah menyebabkan terjadinya panic buying di kalangan masyarakat.
"Pemerintah harus ada ketegasan segera putuskan. Jangan semua Menteri bicara nah ini yang menyebabkan panic buying di level masyarakat," kata Bhima kepada wartawan, Kamis (1/9/2022).
Menurut Bhima, seharusnya tidak semua menteri ikut berkomentar perihal rencana kenaikan harga BBM. Hal itu guna meredam gonjang-ganjing kenaikan harga BBM di kalangan masyarakat.
"Cukup satu aja, yang paling relevan Menteri ESDM yang bicara atau di Menteri Keuangan, di luar itu gak boleh. Ini Menteri Investasi bicara, Menko Marves bicara," katanya.
Menurut Bhima, dengan semakin banyaknya menteri yang turut berkomentar perihal rencana kenaikan BBM, dipastikan masalah kebocoran penyelewengan BBM bersubsidi akan semakin tinggi.
Pasalnya, kondisi ini akan dimanfaatkan oleh oknum dalam mengeruk cuan.
"Bisa dimanfaatkan bisnis penimbunan, nah ini jadi masalah bocornya ke sana bukan ketidaktepat-sasaran, malah bocor ke penimbunan spekulan yang memanfaatkan situasi. Nah ini berat ke Pertamina dan akhirnya berat juga ke APBN karena pokok kebijakan nya gak clear," katanya. [jat]
