"Wacana yang sangat tidak produktif. Hentikan gerakan itu," tegas Dhani.
Meski gerah dengan wacana tersebut, menurutnya pemerintah tak bisa menertibkan relawan tersebut. Menurut Dhani mereka dilindungi oleh undang-undang dan pemerintah juga tak ingin menghalangi kebebasan berekspresi.
Baca Juga:
ReJO Minta Stop Goreng Isu Pesawat Pribadi Kaesang Saat ke AS
"Enggak lah. Nanti jika ditertibkan pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, asal jangan anarki," tutur Dhani.
"Negara menjamin itu, tapi apapun gerakan itu seharusnya tetap menggenggam prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketum Projo Budi Arie mengatakan semua relawan sepakat Jokowi melanjutkan masa jabatan hingga tiga periode. Budi berkata Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) seharusnya tak perlu dilanjutkan. Dia menyebut relawan satu suara mendukung Jokowi pada 2024.
Baca Juga:
Murka di Hadapan Rocky Gerung, Inilah Profil Silfester Matutina
"Lanjut apa enggak? [Relawan] mau lanjut, Pak, tapi konstitusi gimana? Kayaknya Musra sudah berakhir dengan kesimpulan lanjutkan, Pak," kata Budi kepada Jokowi dalam Musra yang digelar di Bandung, Minggu (28/8).
Budi--yang juga Wakil Menteri Pedesaan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-- mengklaim masyarakat masih menghendaki Jokowi untuk mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024.
Budi mengatakan hal itu tercermin dari hasil Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra) yang digelar para relawan Jokowi. Pada musyawarah itu, Jokowi dipilih oleh sekitar 1.704 orang dari 5.721 orang. [jat]
