Diketahui, komisi II merupakan tulang punggung dalam penanganan krisis global ini.
Sebab, berfokus pada bidang perekonomian. Yang meliputi: Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.
Baca Juga:
Mentan Ajak Gerakan Pramuka Kontribusi Majukan Pertanian
“Di Jabar antara eksekutif dan legislatif terus berupaya untuk memastikan ketahanan pangan. Kami hampir dua bulan ini komisi II terus berkeliling untuk memastikan ketersediaan stok pangan,” jelasnya.
Yuningsih, yang juga sebagai sekretaris Fraksi PKB DPRD Jabar ini menuturkan, ketahanan pangan merupakan keadaan ketika semua orang memiliki akses sosial dan ekonomi.
Terhadap kecukupan pangan yang bergizi untuk hidup produktif dan sehat.
Baca Juga:
Menkeu Ingatkan Adanya Krisis Pangan dan Energi di 2023
Ia membenarkan Jabar termasuk peternak sapi dan domba maksimal. Namun, karena saat Idhul Adha ada penyakit mulut dan kulit (PMK) akhirnya harus mengambil dari daerah lain.
Meski begitu, ternyata di provinsi lain pun terjangkit. Hingga akhirnya mengusulkan untuk meminta pengganti distribusi dari pemerintah.
“Kemarin sebelum Idhul Adha kita harus swasembada kebutuhan. Tapi masih mengambil di Jatim dan Jateng. Namun kebetulan di sana pun terdampak PMK. Sekarang kita mengusulkan meminta ada pengganti distribusi dari pemerintah. Ternyata ada 5 sampai 10 juta,” cetusnya.
