WahanaNews-Tani | Sepanjang 1 Juni-31 Juli 2023, Sensus Pertanian ketujuh di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Data yang dihasilkan dari Sensus Pertanian 2023 (ST2023) diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan berbagai kebijakan pertanian, termasuk soal penyaluran pupuk subsidi.
Baca Juga:
Mentan Minta Wartawan Awasi Pengecer dan Distributor Pupuk Nakal
Berbicara soal penyaluran pupuk subsidi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mendukung dan berharap ST2023 dapat melahirkan data kebutuhan pupuk subsidi yang akurat. Sebab hingga saat ini, masih banyak petani yang mengeluhkan minimnya ketersediaan pupuk subsidi.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan pencanangan ST2023 beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, dia juga sempat mengungkapkan dampak buruknya data pertanian yang tidak akurat, salah satunya adalah pada program penyaluran pupuk subsidi.
Jokowi mengatakan sebelumnya pemerintah sudah menetapkan kuota pupuk subsidi sebanyak 9 juta ton. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah data petani yang membutuhkan.
Baca Juga:
Situbondo Usulkan Pupuk Subsidi Kementan untuk Kelompok Petani di LMDH
"Akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Kalau sudah diputuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data yang memutuskan itu. Tapi di lapangan, masih banyak petani yang teriak." kata Jokowi.
okowi tidak menutup kemungkinan adanya penyebab lain kenapa penyaluran pupuk subsidi tidak sampai ke petani. Hanya saja, menurutnya masalah itu memang terjadi karena pendataannya yang kurang tepat.
"Mungkin supply kurang atau distribusinya nggak betul. Tapi kalau datanya akurat gampang sekali," imbuh Jokowi.
Hasil ST2023 untuk Penyaluran Pupuk Subsidi Lebih Baik
Dalam Sensus Pertanian 2023, BPS mendata usaha tani perorangan (UTP) beserta lokasi koordinat geografis dari setiap bangunannya. Pengambilan lokasi ini menggunakan teknologi android dan GPS, dikenal dengan istilah geotagging.
Data geotagging tersebut sangat bermanfaat untuk menggambarkan sebaran usaha tani perorangan secara kewilayahan, data ini dinilai sangat bermanfaat untuk meningkatkan akurasi data kebijakan ekonomi pembangunan.
Nantinya, data geotagging akan diintegrasikan dengan sistem penyuluhan pertanian sehingga dapat meningkatkan kredibilitas kebijakan subsidi langsung pupuk (SLP) bagi para petani yang benar-benar berhak mendapatkannya karena lokasi para petani tersebut dapat teridentifikasi. Selain itu, data geotagging juga bermanfaat untuk kebijakan lainnya karena dapat menggambarkan potensi pertanian secara kewilayahan.
Ekonom INDEF Bustanul Arifin pun menilai kebijakan pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini memang wajib disempurnakan. Karena kebijakan saat ini tidak menyelesaikan kelangkaan pupuk, terutama pada musim tanam, yang amat dibutuhkan.
Selain itu, dia juga menilai reformasi kebijakan pupuk bersubsidi menjadi SLP kepada petani bisa dilakukan pada Agustus 2023. Di mana nantinya akurasi data petani penerima SLP bisa dimulai dari hasil rangking pada proxy mean test (MPT) dan Forum Konsultasi Publik pada Regsosek.
Nantinya dengan begitu pada 2024 kebijakan pupuk subsidi tersebut dapat disempurnakan dari geotagging atau hasil pendataan ST 2023. [Alpredo]
