Andre meminta masyarakat tak berfokus pada penunjukan Luhut, namun upaya untuk merampungkan krisis minyak goreng. Dia berharap kebijakan Jokowi dapat segera mendorong harga minyak goreng curah ke batas harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter.
Selain itu, dia mengharapkan penyerapan kelapa sawit di tingkat petani optimal sehingga harga tandan buah segar (TBS) membaik. “Untuk urusan evaluasi menteri yang lain, itu urusan presiden. Itu kewenangan beliau. Kami di DPR sudah berbusa-busa memberikan masukan, pandangan, soal penyelesaian minyak goreng ini,” kata Andre.
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto mengatakan wewenang Luhut tak akan melampaui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian."Kami hanya bantu-bantu saja. Enggak ada ambil alih," kata Septian.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut akan membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di daerah Jawa dan Bali. Selain itu, Luhut bakal ikut mengawasi distribusi pasokan agar sampai ke masyarakat.
Jodi menegaskan, dalam melaksanakan tugas tersebut, kementerian dan lembaga bakal saling berkoordinasi. Kementerian Luhut akan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator. [as/qnt]
