"Itu adalah prioritas untuk terlibat dengan Pemerintah China secara langsung, dalam masalah hak asasi manusia," menurut sebuah pernyataan kantor Komisi HAM PBB kepada CNN.
Dia juga mengatakan HAM perlu menjadi perhatian agar pembangunan, perdamaian, dan keamanan dapat terus terlaksana.
Baca Juga:
Xi Jinping Ingatkan Putin soal Dialog dengan Ukraina Tak Akan Mulus
"Agar pembangunan, perdamaian dan keamanan dapat terus berlanjut -- secara lokal dan lintas batas -- hak asasi manusia harus menjadi perhatian," kata Bachelet.
"China memiliki aturan penting untuk dimainkan dalam lembaga multilateral dalam menghadapi banyak tantangan yang saat ini dihadapi dunia, termasuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ketidakstabilan dalam sistem ekonomi global, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan banyak lagi," imbuhnya.
Menurut Kementerian Luar Negeri China, Bachelet diperkirakan akan mengunjungi kota Kashgar dan Urumqi di Xinjiang.
Baca Juga:
Akan Hadiri KTT G20, Presiden China Xi Jinping Tiba di Bali Senin
Kementerian mengatakan perjalanannya akan dilakukan secara "tertutup" yang berarti delegasinya akan diisolasi di dalam "gelembung" untuk menahan potensi penyebaran Covid-19. Selain itu, tidak ada jurnalis internasional yang diizinkan bepergian bersamanya.
"Kami tidak berharap bahwa (China) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan hak asasi manusia di Xinjiang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan pada Selasa (24/5).
"Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," imbuhnya. [as/rin]
