Sementara itu, Kepala Desa Teluk Pulai Dalam Johan Simbolon mengatakan pihaknya mendengar tentang adanya upaya pengumpulan tanda tangan ini. Hal ini disebutnya merupakan hak warga dalam upaya menyampaikan aspirasi nya.
"Kita mendengar tentang hal itu. Tapi kita tidak berwenang untuk melarangnya," kaya Johan.
Baca Juga:
Pemkab Labura Percepat Penyusunan IPRO untuk Dorong Investasi Strategis di Labuhanbatu Utara
Menurut Johan, Pemerintah Kabupaten sebenarnya telah berulang kali meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan jalan di daerah tersebut . Namun semua upaya itu, dikatakannya belum membuahkan hasil hingga saat ini.
"Di sisi lain upaya masyarakat ini mungkin malah bisa saja berhasil menggedor pemerintah pusat. Jadi kita sebagai pemerintah desa selalu mendukung terhadap upaya-upaya yang bertujuan ke arah kebaikan," sambungnya.
Sebelumnya warga sudah berkali-kali mengeluhkan kondisi jalan rusak di 3 kecamatan yakni Kualuh Hilir, Kualuh Leidong dan Kualuh Selatan. Kondisi jalan rusak ini bahkan sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Baca Juga:
Pemkab Labura Percepat IPRO, Dorong Investasi Strategis di Labuhanbatu Utara
Akibat kondisi jalan yang rusak tersebut, komoditas pertanian masyarakat pun dihargai lebih murah jika dibandingkan dengan daerah lain. Ini dilakukan mengingat resiko dan biaya angkutnya yang menjadi lebih tinggi.
Misalnya harga tandan buah segar (TBS) sawit mengalami penurunan sebesar 25% jika dibanding daerah lain. Atau dengan kata lain harganya hanya 3/4 dari harga daerah lain.
"Harga sawit normalnya Rp 2.500 per kilogram. Karena jalan rusak, di sini cuma dihargai Rp 1.900 per kilo. Turun seperempatnya," kata seorang warga Kualuh Leidong, Nasrun Tanjung pada 11 Desember 2021. [JP]
