WahanaInfrastruktur.com | Tol Laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diselenggarakan melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak 7 tahun lalu.
Sejak diluncurkan pada 20 Oktober 2014, salah satu Program Strategis Nasional (PSN) tersebut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal, serta volume muatan.
Baca Juga:
Tahun 2024 Pemerintah Mulai Bangun Terowongan Bawah Laut IKN Nusantara
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Arif Toha, menyebutkan, memasuki 7 tahun berjalan, program Tol Laut kini telah melayani 32 trayek.
Tol Laut Jokowi kini dioperasikan menggunakan 32 kapal yang menyinggahi 114 pelabuhan, termasuk trayek Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah bahu-membahu menyinergikan setiap tahapan pada Sistem Transportasi Nasional dan Sistem Logistik Nasional,” ujar Arif Toha dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (22/10/2021).
Baca Juga:
Gandeng Kotabaru Kalsel, Mamuju Sulbar Siap Bangun Tol Laut
Arif memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021, Program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras, dan air mineral.
Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa kayu, kopra, dan rumput laut dengan capaian voyage (perjalanan bolak-balik) 54 persen dibandingkan 2020.
“Kinerja Tol Laut tahun ini lebih efektif dibandingkan tahun lalu. Ini semua dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Unit Penyelenggara Teknis, dan Operator dalam melakukan sosialisasi serta memberi pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat,” ungkapnya.
Hasil Tol Laut Jokowi
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, masyarakat di daerah yang dilewati trayek Tol Laut saat ini sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-50 persen.
Data tersebut menunjukkan Program Tol Laut berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur serta Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan.
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Mugen Sartoto, menyampaikan, pihaknya telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.
Salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru (food estate), seperti Merauke, ke wilayah lain di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan program ketahanan pangan, Kemenhub berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Ini direalisasikan melalui layanan transportasi laut untuk angkutan barang dengan rute yang tetap dan terjadwal, sehingga kebutuhan barang pokok dan barang penting masyarakat tersedia.
“Program Tol Laut ini juga diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting, dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah sehingga mengurangi disparitas harga,” ujar Mugen.
Mugen menyatakan, Kemenhub telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodasi pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan “jembatan udara” dan subsidi angkutan darat.
Targetnya ialah masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan diterima langsung di wilayah pegunungan Papua. [dny]
