Saat ini, Zumri mengatakan bahwa Disbudparekraf Sumut tengah mengembangkan potensi dua desa wisata di Kabupaten Karo.
Dua desa tersebut, disebut Zumri menjadi proyek awal (pilot project) soal tata kelola desa wisata.
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
"Sehingga ke depan tidak lagi sembarangan untuk membangun sesuatu tanpa melihat keunggulan desa wisata itu. Pembangunan di sana harus ada kaitan dengan potensi yang dimiliki," kata dia.
Selain Disbudparekraf, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumut juga tengah mengembangkan sebanyak tujuh desa wisata di daerahnya dari sisi pembiayaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusi (EKI).
Desa-desa itu adalah Desa Timbang Jaya di Kabupaten Langkat, Desa Lolo Golu di Kabupaten Nias Barat, Desa Sidodadi dan Desa Pematang Johar di Kabupaten Deli Serdang, Desa Budaya Lingga di Kabupaten Karo, Desa Karang Anyar di Kabupaten Simalungun dan Desa Lumban Bulbul di Kabupaten Toba.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
Pada Januari-September 2023, OJK Sumut menyatakan bahwa tujuh desa wisata EKI mendapatkan total kredit Rp10,9 miliar yang diberikan kepada 1.321 debitur.
Periode yang sama, ada 84.842 rekening pelajar di tujuh desa wisata itu dengan jumlah tabungan Rp8,6 miliar.
Pada tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut menyatakan TPAKD Sumut menargetkan ada dua desa wisata tambahan yang masuk dalam program EKI tersebut.
