Hadi menerangkan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan memantau transparansi terhadap CSR perusahaan pertambangan dan sejenisnya yang ada di Kaltim.
"Saya dengan Pak Makmur, selalu berkomunikasi dengan baik, jadi saat ini lebih penting melakukan pengawasan, serta transparansi yang dilakukan oleh perusahaan. Nanti kita akan koordinasi ke ESDM untuk meminta sejauh mana dana CSR itu mengalir di Kaltim," paparnya.
Baca Juga:
Dana CSR BI Jadi Bancakan, KPK Siap Tetapkan Tersangka dari Komisi XI DPR
Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) Viko Januardhy menyebut Pomprov Kaltim perlu mengkaji kembali terkait Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas serta program kemitraan dan bina lingkungan.
"Harusnya dari stakeholder, legislatif, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat duduk bersama membahas mengevaluasi bagaimana regulasi, tata kelola, dan peruntukan CSR di Kaltim," ucapnya.
Menurutnya, pelaksanaan regulasi tata kelola dan peruntukan CSR menarik untuk dikaji secara komprehensif. Khususnya di Kaltim yang menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga:
Skandal Dana CSR BI, Misbakhun Bantah Tuduhan Korupsi Komisi XI DPR
"Kaltim memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM dan pelayanan publik agar survive di era IKN. Salah satu komponen yang dapat berperan penting adalah CSR mengingat Kaltim memiliki banyak perusahaan nasional Sumber Daya Alam baik pertambangan maupun perkebunan," pungkasnya. [jat]
