Agar harganya tetap Rp 5.150 di tingkat konsumen, maka pemerintah mensubsidi hingga Rp 8.300 per liter.
Begitu juga dengan Pertalite, volume subsidi yang disepakati 23 juta kilo liter dengan subsidi Rp 6,800 per liter. Sehingga harganya di tingkat konsumen Rp 7.650 per liter.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
Sri Mulyani mengatakan, jika pemerintah tetap harus membayar subsidi dengan jumlah yang sama, maka anggaran yang telah disediakan APBN hanya bisa bertahan sampai bulan Oktober.
"Lah kalau ngikutin tren ini, bulan Oktober habis Pak kuota itu. Jadi subsidinya bukan dicabut yang Rp 500 triliun itu, (tapi memang) habis," kata dia.
Dia menambahkan konsumsi Solar bersubsidi per Juli 2022 sudah habis, yakni 15 juta kilo liter. Sedangkan untuk Pertalite sampai akhir Juli sudah menghabiskan 16,84 juta kilo liter.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
"Artinya tiap bulan 2,4 juta kilo liter habis. Kalau ini diikutin, akhir September habis Pak untuk Pertalite," pungkasnya.
Sebelumnya, Senator Papua Barat Sanusi Rahaningmas mendapatkan laporan dari Sorong Papua Barat dan beberapa kota lain terkait antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Terdapat antrean mobil lebih dari 1 kilometer di SPBU Kota Sorong Papua Barat.
"Hari ini antrean mobil khusus di SPBU Sorong 1 kilo sekian meter," kata Sanusi dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks DPD RI, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
