MAWAKA.ID | Dana bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) yang disiapkan pemerintah untuk pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM), dinilai masih perlu ditingkatkan.
Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp 24,17 triliun kemungkinan tidak akan mencukupi.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Menurut Budi, dana bantuan sosial tersebut masih perlu ditambah agar dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut mengingat angka kemiskinan Indonesia yang masih cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 mencapai 9,54 persen atau 26,16 juta orang.
“Kemungkinan akan sulit tercukupi untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Apalagi, kebijakan ini terbilang last minute dan belum direncanakan sebelumnya,” paparnya dalam Kelas Edukasi Jurnalis yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (30/8/2022).
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Lebih lanjut, Budi menuturkan inflasi Indonesia berpotensi menembus 8 persen jika harga BBM Pertalite langsung dinaikkan ke kisaran Rp 10.000.
Kenaikan harga tersebut juga akan berdampak secara tidak langsung, contohnya pada biaya pembuatan dan transportasi sebuah barang atau jasa.
Sebaliknya, Budi menambahkan jika harga BBM dinaikkan secara bertahap atau gradual, Budi memperkirakan inflasi tidak akan bergerak secara drastis.
