MAWAKA ID | Situasi global yang terguncang akibat perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak negatif terhadap Indonesia.
Bila tidak diantisipasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia bisa dilanda dua krisis sekaligus, yaitu batu bara dan minyak goreng.
Baca Juga:
G2C2: Perempuan Muda Hadapi Krisis Iklim
"APBN akan tetap hadir, baik untuk subsidi komoditas maupun intervensi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).
Pertama adalah mengenai batu bara. Perang yang meletus pada bulan lalu membuat harga komoditas batu bara alami lonjakan drastis. Padahal sejak 2021, harga komoditas andalan ekspor Indonesia ini juga sudah alami peningkatan.
Seperti yang diketahui, harga batu bara di pasar dunia sempat mengalami lonjakan yang tajam mencapai lebih dari US$ 400 per ton. Meskipun ada penurunan, harga batu bara cenderung masih tinggi atau sampai pada Selasa (22/3/2022) harga batu bara di level US$ 220 per ton.
Baca Juga:
Krisis Energi di Eropa, Kantor PBB di Jenewa Tutup Karena Tak Bisa Bayar Listrik
"Batu bara sekarang ada DMO. Kita ingin PLN produksinya, listrik dari batu bara harus secure dan kita harus pastikan PLN. Kalau gak punya batu bara, bahaya, jangan sampai ada krisis lagi," jelasnya.
Kedua adalah minyak goreng. Harga minyak kelapa sawit (CPO) ikut melonjak, seperti layaknya batu bara. Pemerintah menaikkan tarif pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) minyak sawit beserta turunannya. Sejalan dengan dicabutnya aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
"Ini adalah cara untuk memastikan supply minyak goreng ada di dalam negeri," tegas Sri Mulyani.
Bendahara Negara tersebut mengakui akan ada pemasukan tambahan untuk negara dari kebijakan tersebut. Namun dana tersebut dikembalikan lagi ke masyarakat untuk mensubsidi sebagian jenis minyak goreng, membantu masyarakat miskin.
"Kita mencoba kurangi goncangan melalui policy terutama APBN," pungkasnya. [tum]
