Mawaka.id | Pemerintah telah menetapkan anggaran belanja infrastruktur pada APBN 2023 senilai Rp 392 triliun.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Sudarto menilai jumlah tersebut belum mampu mencukupi pendanaan seluruh proyek infrastruktur di Indonesia.
Baca Juga:
Kalimantan Selatan Tuan Rumah, Ini Arti dan Makna Logo Resmi HPN 2025
Padahal infrastruktur sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, seperti penyerapan tenaga kerja, mendorong area pertumbuhan baru dan sebagainya.
Jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 6% maka pembangunan infrastruktur harus digenjot.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan skema pendanaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung anggaran dalam sektor infrastruktur.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
"Dari kami tadi kami sampaikan bahwa kita perlu kerja sama dengan swasta, dan swasta tidak boleh dirugikan bahwa tentu ini menguntungkan swasta," jelas Sudarto pada diskusi Hari Puncak Creative Infrastructure Financing (CreatIFF) 2022.
Sementara itu, untuk menarik minat investor, diperlukan kepastian hukum dalam skema pendanaan kreatif tersebut.
"Apakah nanti misalnya, dalam konteks banjir, apakah pengembalian kepada investor dalam bentuk cicilan, atau lainnya. Dalam pembiayaan kreatif banyak model yang bisa kita terapkan," ungkap Sudarto.
Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra mengungkapkan, pihaknya membuka kesempatan berinvestasi untuk empat jenis infrastruktur.
Antara lain jembatan, sumber daya air, air minum, sanitasi, dan sampah, serta perumahan.
"Masing-masing punya permasalahan. Bagaimana regulasi bisa mendukung, bagaimana skema bisa berjalan, dan menarik buat investor bisa masuk berpartisipasi. Kalau tidak punya skema tepat, secara punya uang tapi bingung menempatkannya," kata Herry.(jef)
