Aksi penolakan ini digelar di berbagai titik. Salah satunya adalah di depan gedung DPRD Kota Bogor. Tercatat sudah ada lima elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke lembaga legislatif Kota Bogor.
Beberapa kali peserta aksi diterima langsung oleh dewan.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Beberapa anggota dewan seperti Muaz HD dan Sri Kusnaeni dari PKS, Safrudin Bima dari PAN, Wakil Ketua 3 Rusli Priatevy dari Golkar, Wakil Ketua I Jenal Muttaqin dari Gerindra, dan Ketua DPRD Atang Trisnanto dari PKS secara bergantian menerima perwakilan peserta aksi yang semuanya menuntut pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM.
“Kami sepakat dengan mahasiswa dan masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan Pemerintah jika alasannya adalah keterbatasan anggaran. Seharusnya, proyek-proyek besar dan ambisius yang tidak terlalu mendesak saat ini dialihkan untuk menyesaikan masalah BBM. Kenapa di saat proyek kereta cepat dan ibukota negara ada anggarannya, tapi untuk subsidi BBM rakyat tidak ada. Ini ironis,” papar Atang.
Untuk menanggulangi kenaikan BBM ini, diketahui pemerintah pusat menyiapkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) yang mencapai Rp24,17 triliun yang bersumber dari APBN.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Hal tersebut pun dinilai Atang tidak efektif, sebab dampak kenaikan BBM akan mempengaruhi semua kelas masyarakat. Sementara BLT hanya diterima sebagian kecil masyarakat. Itupun dalam waktu singkat.
Sementara, kenaikan harga-harga barang akan berlangsung seterusnya.
"Bagaimana bagi masyarakat yang tidak menerima BLT. Inflasi akan dirasakan oleh semuanya. Waktunya pun berlangsung lama. Justru seharusnya anggaran untuk BLT dan proyek-proyek besar tersebut bisa dialihkan untuk mengatasi masalah BBM. Untuk itu, Pemerintah seharusnya segera batalkan kenaikan harga BBM," pungkasnya. [jat]
