MAWAKA ID | Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati antara Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu sebesar Rp 86 triliun.
Oleh karena itu, dia menilai anggaran Pemilu 2024 tidak perlu menjadi polemik, apalagi sampai mengarah pada isu penundaan pemilu.
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.
"Siapa yang bilang terjadi polemik terkait anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 sudah disepakati di Komisi II DPR sebesar Rp 86 triliun," kata Junimart, Jakarta, Rabu (16/3) seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan Komisi II DPR menunggu tindak lanjut pembahasan anggaran Pemilu 2024 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Baca Juga:
KPU Labura Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati di Rantau Prapat: Pastikan Dokumen Sah
Menurut dia, dirinya sudah mengadakan pertemuan informal dengan Pimpinan Banggar DPR terkait anggaran Pemilu 2024. Namun, Junimart enggan menjelaskan hasil dari pertemuan tersebut.
"Komisi II DPR telah menindaklanjuti dalam pertemuan informal, saya sudah komunikasikan kepada Pimpinan Banggar DPR," ujar politikus PDIP.
Selain itu, Junimart menerangkan, Komisi II DPR akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU-Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 pada 11 April 2022.
Sehari sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah ada kesepakatan bersama antara pemerintah, dewan legislatif, dan penyelenggara pemilu.
"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," kata Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa (15/3).
Puan tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sehingga akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.
"Terkait dengan Pemilu 2024, tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan.
Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara pada bulan Februari 2024.
Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu 2024.
Tahun lalu, Komisioner KPU menyatakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 butuh anggaran sebanyak Rp 86 triliun. Ilham Saputra yang kala itu Plt Ketua KPU RI mengatakan anggaran yang dicanangkan pihaknya itu bisa diambil dari APBN 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025.
"Usulan anggaran KPU untuk Pemilu tahun 2024 totalnya ada Rp 86 triliun," kata Ilham saat menggelar rapat dengan Kemendagri, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021).
Ia mengatakan persoalan anggaran ini memang menjadi momok serius bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Apalagi di 2024 mendatang gelaran pesta demokrasi ini dilakukan serentak yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada. Dia pun mengingatkan keterlambatan pencairan dana yang diusulkan bisa menghambat seluruh proses tahapan pemilihan. [tum]
