Martabat.WahanNews.co | Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut agenda turun gunung SBY sudah lama dan berulang kali. Ia tidak menghalangi keinginan SBY. Namun ia memberikan catatan agar tidak mengganggu Jokowi.
Kabar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal turun gunung di Pemilu 2024 sampai ke telinga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP mewanti-wanti agar SBY tidak mengganggu Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Soal Kasus DJKA Hasto Tak Penuhi Panggilan KPK, Undangan Mendadak
"Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab, informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi, hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9).
SBY menyatakan dirinya bakal turun gunung di Pemilu 2024. Dia mengaku mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda Pemilu 2024 bakal tidak jujur dan adil.
Merespons pernyataan SBY, Hasto menilai bahwa Presiden RI keenam itu tidak bijak. Dia mengingatkan bahwa terjadi puncak kecurangan Pemilu di 2009 dan SBY adalah orang yang bertanggung jawab akan masalah ini.
Baca Juga:
Usul Penyidik Minta Hasto PDIP Dicegah Keluar Negeri, Ditolak Pimpinan KPK
Hasto mempersoalkan tentang manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Itu pun terjadi, salah satunya, di kampung halaman SBY di Pacitan, Jawa Timur.
"Zaman pak SBY manipulasi DPT bersifat masif, salah satu buktinya ada di Pacitan," ucapnya. "Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat."
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Kamis (15/9), SBY mengatakan ia memperoleh informasi bahwa calon presiden dan calon wakil presiden akan diatur sebanyak dua pasang.
"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasang capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.
Selain itu, ia memperoleh informasi bahwa Partai Demokrat sebagai partai oposisi bakal dijegal agar tidak bisa menentukan capres dan cawapresnya sendiri. Menurutnya, rencana menjegal tersebut adalah sesuatu yang batil.
Dia menambahkan rakyat juga memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihan.
"Ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," imbuhnya. [tum]
