Martabat.net | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengutarakan pandangannya dalam KTT APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialogue with Economic Leaders yang dilakukan secara virtual dari Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Berbicara pada sesi yang mengangkat topik inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden Jokowi menyampaikan dua fokus untuk mengatasi tantangan terkait hal tersebut.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Pertama, Jokowi berfokus pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif. Menurutnya, bergeraknya UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, namun juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
"Tahun 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52% PDB Asia Pasifik dan berhasil menyerap 50% tenaga kerja. Di Indonesia, 64% pelaku UMKM adalah perempuan. Artinya, memberdayakan UMKM di Indonesia juga memberdayakan perempuan," kata Jokowi.
Presiden menegaskan peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas. Pada tahun 2021, Indonesia memberikan pinjaman lunak dan bantuan lebih dari US$ 4 miliar bagi 17,8 juta pelaku UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Selain itu, Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi. Sebanyak 8,4 juta pelaku UMKM di Indonesia telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54% UMKM perempuan.
"Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik akan makin cepat didukung oleh pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM,” ujar Jokowi.
Kedua, fokus Presiden Jokowi adalah meletakkan upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Presiden berpandangan, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan.
