Maratabat NET | Presiden Jokowi menegaskan, di tengah kondisi geopolitik internasional dan ekonomi global yang bergejolak saat ini, seharusnya menteri-menteri bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kondisi yang dihadapi negara saat ini, sehingga masyarakat paham dan tidak menimbulkan kehebohan di publik.
Jokowi kembali menunjukkan kekecewaan dan kekesalannya terhadap anggota kabinetnya. Bahkan, Jokowi pun tak segan untuk menyentil beberapa "pembantu"-nya dengan menyebut tidak ada rasa krisis (sense of crisis), bahkan tak pernah memberikan penjelasan apapun ke masyarakat.
Baca Juga:
Bupati Karo Hadiri Perayaan Kenaikan Yesus Kristus GBKP Klasis Sinabung
Hal ini terutama terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax (RON 92) pada 1 April 2022 lalu.
Jokowi menyinggung, terkait kenaikan harga Pertamax ini tidak ada menteri yang menjelaskan apapun. Padahal, lanjutnya, menteri terkait harus memberikan penjelasan kepada masyarakat kenapa harga BBM ini perlu dinaikkan. Menurutnya, menteri harus memiliki rasa empati dan sense of crisis.
"Pertamax, Menteri tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax naik, diceritain dong, ada empati kita, enggak ada? Yang berkaitan dengan energi gak ada (empati). Itu yang namanya memiliki sense of crisis?" tutur Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).
Baca Juga:
April hingga Juni 2024, Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik
Presiden memang tidak langsung menunjuk atau menyebut nama siapa Menteri yang dimaksud. Namun seperti diketahui, menteri yang berwenang mengatur dan mengurus masalah energi, termasuk BBM di Tanah Air yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang kini dijabat oleh Arifin Tasrif.
Jokowi menegaskan, dengan situasi global saat ini, sudah menjadi keniscayaan bahwa harga BBM naik.
"Gak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, gak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin naik (harga) Pertamax," tegasnya.
Selain menyentil isu energi, terutama harga BBM, Jokowi juga menyinggung kenaikan harga bahan pangan. Menurutnya, sudah seharusnya menteri terkait juga menjelaskan kepada masyarakat atas situasi yang terjadi.
Jokowi meminta agar kebijakan terkait kebutuhan pokok dirumuskan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya terkait minyak goreng, namun juga beras, kedelai, dan lainnya.
Seperti diketahui, menteri yang berwenang mengurusi masalah pangan ini salah satunya yaitu Menteri Pertanian yang kini dijabat oleh Syahrul Yasin Limpo.
Di tengah lonjakan harga bahan pokok tersebut, menteri-menteri terkait justru malah memilih berdiam diri, tidak menjelaskan apapun ke masyarakat.
Jokowi menilai diamnya para menteri tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Masyarakat bisa menganggap bahwa pemerintah tidak bekerja dan tidak melakukan apapun demi rakyat.
"Terutama betul-betul saya minta ini berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tapi dilihat satu per satu urusan beras seperti apa, urusan kedelai akan seperti apa, kalau kerja gak detil, gak betul-betul, dilihat betul, dan kita ini diem semua, gak ada statement, hati-hati, dianggap kita gak ngapa-ngapain, gak kerja," cecernya.
"Sekali lagi, merumuskan kebijakan yang tepat, lakukan langkah kepemimpinan yang cepat di lapangan dan memberikan sekali lagi pernyataan yang sangat berempati kepada rakyat," tegasnya.
Dirinya pun mengimbau menteri-menteri terkait untuk terus mewaspadai kondisi terkini dan mengkosolidasikan sikap atau kebijakan yang akan diterapkan sebelum mengambil keputusan.
"Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas, dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan."
"Dan sekali lagi, selain rakyat, hampir di semua negara sudah mengalami ini, masyarakat kita, rakyat kita juga mulai merasakan dampaknya dari kenaikan inflasi, kenaikan energi, kenaikan harga bahan pangan," tuturnya.
Apalagi, imbuhnya, jelang Lebaran ini hampir semua barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Dirinya pun meminta menteri untuk mengeluarkan kebijakan dengan hati-hati.
"Barang-barang kebutuhan pokok juga sudah mulai naik. Hati-hati utamanya masalah ketersediaan, pasokan, dua hal tadi pangan maupun energi, apalagi ini menjelang Lebaran," ujarnya.
"Oleh sebab itu, seluruh yang hadir di sini anggota kabinet, kepada semua menteri, kepala lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap kita, kebijakan-kebijakan kita, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis, harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat."
"Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat, nggak melakukan apa-apa," tegasnya.
Di akhir pidatonya, Jokowi pun tak segan-segan kembali menegaskan bahwa pemerintah harus bisa memberikan penjelasan kepada rakyat dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat.
"Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah yang diambil pemerintah itu apa, dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan sampai ada lagi menyuarakan mengenai urusan penundaan perpanjangan, saya rasa itu," tandasnya. [tum]
