Martabat.net | Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi pembangunan ibu kota baru akan memakan anggaran hingga Rp 501 Triliun. Jokowi pun akan melakukan penawaran kerja sama investasi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur nanti.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Indonesia–PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (04/11/2021) lalu.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
Mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jokowi menyampaikan sejumlah sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan PEA.
“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp 501 triliun)," ujar Jokowi.
Sektor lainnya adalah di bidang transisi energi. Dia pun berkomitmen akan melakukan transisi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan teknologi dengan harga terjangkau.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
"Jika Anda tertarik melakukan investasi untuk energi baru dan terbarukan, ini adalah saat yang tepat. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, hidro, surya, panas bumi dan lain-lain," kata Presiden di depan para investor PEA.
Sebelum menghadiri forum ini, Jokowi juga menyinggung soal potensi kerja sama pembangunan Ibu Kota Baru saat melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, UEA, Seikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), Rabu (03/11/2021).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung selama 2,5 jam.
"Selain soal G20, kedua pemimpin juga membahas berbagai macam isu termasuk masalah kerja sama di bidang energi terbarukan, pembangunan ibu kota baru, investasi, dan perdagangan," kata Retno.
Menurut dia, Jokowi bersama MBZ berkomitmen memperkuat kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur.
Keduanya disebut juga bersepakat untuk menindaklanjuti secara intensif berupa pertemuan-pertemuan pada tingkat teknis.
Sebagai informasi, saat ini RUU IKN sudah disampaikan Pemerintah ke DPR untuk dibahas lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan.
Mengingat rencananya konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah IKN baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada 2022.
Tahap awal yang akan dikerjakan adalah KIPP seluas 5.800 hektar dalam bentuk infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, drainase air. Namun, tahapan ini belum termasuk kawasan permukiman. [dny]
