Martabat.WahanaNews.co |Kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama lima tahun memimpin Ibu Kota disorot Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Menurutnya tidak ada pekerjaan Anies yang spektakuler selama memimpin DKI Jakarta.
Baca Juga:
Prabowo Tampil Berwibawa di Mata Dunia, Anies: Lawatan Internasional Sangat Produktif!
"Tidak ada pekerjaan spektakuler selama lima tahun yang dikerjakan Anies," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/8).
Ia mengatakan selama ini Anies hanya berdebat soal perubahan nama seperti perdebatan mengenai program normalisasi yang berubah menjadi normalisasi.
"Lima tahun berdebat soal istilah apakah pakai normalisasi atau naturalisasi tetapi tidak dikerjakan dua-duanya," ujarnya.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
Selain itu, Gembong juga menyinggung Anies ihwal perubahan nama jalan, jenama rumah sakit menjadi rumah sehat, hingga pulau digantikan dengan pantai.
Oleh karena itu, Gembong memberikan julukan kepada mantan Menteri Pendidikan itu sebagai Bapak Perubahan Nama.
"Bapak Anies saya juluki sebagai Bapak Perubahan Nama," sebutnya.
Lebih lanjut, Gembong juga menyebut Anies ahli dalam bahasa namun tidak ahli dalam bekerja.
"Narasi dia karena bagus orang bisa klepek-klepek kalau dengar, ahli bahasa tetapi tidak ahli kerja," pungkasnya.
Diketahui, Anies beberapa kali mengganti nama fasilitas umum dan fasilitas sosial di ibu kota. Belakangan, Anies mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta.
Sebelumnya, Anies juga mengganti nama sejumlah jalan. Adapun nama yang dipakai untuk jalan diambil dari tokoh Betawi.
Kemudian, Anies mengubah hari ulang tahun (HUT) menjadi hajatan. Menurutnya, pemilihan kata 'hajatan' lebih menggambarkan suasana Betawi.
Anies juga mengubah nama stadion BMW menjadi Jakarta International Stadium (JIS) dan mengenalkan istilah baru dalam program normalisasi sungai di Jakarta. Berbeda dari pendahulunya, Anies mengganti istilah normalisasi menjadi naturalisasi.
Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia.
"Mahakarya ini adalah 100 persen dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu Indonesia," ujar Anies di JIS, Minggu (24/7).
Formula E
Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta pada Sabtu (4/6) silam. Sirkuit balapan Formula E ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara.
Anies memamerkan keberhasilan gelaran Formula E pada Sidang Paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta, Rabu (22/6) lalu.
Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara 'Jakarta Hajatan' itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia.
Aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini (JAKI) yang digunakan Pemprov DKI sebagai pusat informasi penanganan Covid-19 di Ibu Kota.
Dalam forum bertajuk Urban 20 Talks: Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital, yang digelar Kamis (24/2) malam, Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI dalam mengelola digitalisasi layanan JAKI, terlebih pada keadaan pandemi Covid-19.
Pada kesempatan lain, dia juga menyebut JAKI merupakan capaian non fisik yang sangat besar. Dia menyebut JAKI sebagai super apps.
Integrasi Transportasi
Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai Kota Berketahanan Iklim kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Hal tersebut disampaikan dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres pada Jumat, 16 April 2021.
"Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit," kata Anies dalam forum tersebut, sebagaimana dituliskan dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rumah di Bawah Rp2 Miliar Gratis
Anies menggratiskan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah warga ibu kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Kebijakan tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
Anies menyebut kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di ibu kota dari tekanan pandemi.
"Di era pandemi, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit sebagai upaya menanggulangi penyebaran wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi, termasuk di DKI Jakarta," kata Anies seperti dilansir situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Minggu (12/6).
WTP 5 Kali Berturut-turut
Anies mengaku bangga telah mencatat sejarah DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara beruntun sejak 2017 hingga 2021.
"Ini bersejarah dan kita harapkan nantinya meraih WTP adalah sebuah kebiasaan dan WTP adalah budaya di DKI Jakarta," ungkap Anies usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/5).
Anies berharap tahun-tahun ke depan DKI tetap mempertahankan opini WTP dari BPK meski dia tak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI.
Menurut Anies, mempertahankan opini WTP dari BPK bukan sekadar prestasi. Lebih dari itu, menurut dia, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemprov DKI telah memenuhi prinsip good governance. [tum]
